Jakarta - Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji menyarankan para pemegang saham atau investor pada perusahaan milik Lippo Group untuk terus memantau perkembangan kasus suap perizinan megaproyek Meikarta yang kini disidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Baca juga: Begini Progress Pembangunan Proyek Meikarta Usai OTT KPK
Nafan meminta investor untuk wait and see mengenai pergerakan saham milik grup Lippo. "Tunggu beberapa sentimen positif muncul untuk ke depannya. Jadi investor harus sabar karena kasus suap Meikarta masih sedang berlangsung, hold ya," kata Nafan ketika dihubungi Tempo, Jumat, 19 Oktober 2018.
Adapun, berdasarkan pantauan Tempo, kemarin, saham-saham perusahaan milik Lippo Grup telah mulai mengalami koreksi sejak Selasa lalu, sehari setelah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap dari Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro. Kemarin, kabar penggeledahan rumah bos Lippo, James Riady, diikuti dengan aksi jual saham-saham emiten grup ini.
Saham PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), yang merupakan induk usaha pengembang Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), stagnan pada level 1.330. Walau begitu, saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)—induk LPCK—bergejolak sejak perdagangan dibuka hingga ditutup dengan negatif 4,86 persen menjadi 274.
Keterpurukan merambah ke emiten Lippo lainnya. Saham PT Multipolar Tbk (MLPL) terjun bebas hingga 6,82 persen menjadi Rp 82 per lembar saham. PT First Media Tbk (KBLV) juga anjlok 2,56 persen menjadi Rp 456. Pada sektor retail, PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) dan PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) masing-masing terjerembab hingga 4,07 persen dan 3,95 persen.
Kondisi serupa dialami saham PT Bank National Nobu Tbk (NOBU) dan PT Siloam Hospitals Tbk (SILO). Meski tipis, saham PT Link Net Tbk (LINK) merupakan satu-satunya saham Grup Lippo yang naik 0,7 persen menjadi Rp 4.300 per saham.
Sementara itu, Analis CSA Research Reza Priyambada mengatakan bahwa kasus suap dalam perizinan proyek Meikarta memang memberi sentimen negatif pada saham milik Lippo Grup. Karena itu menurut Reza, pihak manajemen harus memberikan informasi kepada para investor mengenai kasus tersebut sekaligus menjelaskan keberlangsungan pembangunan proyek.
"Bisa dilihat bahwa pernyataan pihak Meikarta belum cukup untuk bantu tingkatkan kepercayaan investor terhadap saham-saha. terkait properti mereka. Seperti ada yang masih ditunggu pelaku pasar, terutama riil progress pembangunan Meikarta," kata Reza ketika dihubungi Tempo, Jumat, 19 Oktober 2018.
Kendati demikian, Reza menjelaskan proses hukum dan progres pembangunan adalah dua hal yang berbeda. Karena itu, meski Grup Lippo tengah terjerat kasus hukum, selama tidak menganggu jalanya progres pembangunan proyek mestinya tidak menganggu kinerja.
Karena itu, Reza menyarankan supaya investor untuk terus memperhatikan perkembangan kasus itu. Bagi investor yang berorientasi jangka panjang, kata Reza, bisa dicermati dulu penyelesaian kasus ini terhadap kinerja dan progres proyek-proyek yang ada. Sedangkan bagi investor jangka pendek bisa memanfaatkan pelemahan untuk masuk pada level tertentu dan mengambil profit saat ada kenaikan.
Kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (yang menggarap proyek Meikarta), Denny Indrayana, mengatakan kliennya akan bertanggung jawab dalam pembangunan Meikarta. PT Mahkota merupakan anak usaha PT Lippo Karawaci, di bawah Lippo Group, yang membangun proyek senilai Rp 278 triliun itu.
“PT MSU akan bertanggung jawab dan terus berusaha memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan di Meikarta,” katanya.
LARISSA HUDA
