TEMPO.CO, Jakarta - Grup Lippo memproyeksikan kawasan Meikarta di atas lahan seluas 500 hektare berdiri lebih dari 100 gedung pencakar langit. Di dalam lingkungan proyek yang sudah dirilis pada Mei 2017 silam itu ternyata saat ini terdapat banyak bangunan mangkrak.
Baca: OTT Terkait Meikarta, Luhut Pandjaitan: Diselesaikan Secara Hukum
Berdasarkan pengamatan Tempo pada Selasa, 16 Oktober 2018, geliat pembangunan hanya ada di kawasan CBD Orange County, lokasinya tak jauh dari exit tol Cibatu. Pekerja konstruksi terlihat mengikat-ikat besi.
Sedangkan di blok lain tak jauh dari Jalan MH. Thamrin justru rumput semakin tumbuh meninggi. Bangunan yang baru berdiri satu lantai dipenuhi besi menjulang ke langit. Tak ada aktivitas pekerja di sana.
Asisten Daerah III bidang Administrasi Pemerintah Kabupaten Bekasi, Suhup enggan berkomentar jauh ihwal proyek di Meikarta. Ia hanya hanya menyebut bahwa Grup Lippo baru mengantongi izin penggunaan lahan seluas 84 hektare dari yang diproyeksikan mencapai 500 hektare. "Kalau soal itu (kasus izin) saya no comment," kata Suhup ditemui wartawan di Plasa Pemerintah Kabupaten Bekasi, Selasa, 16 Oktober 2018.
Proyek Meikarta milik perusahaan Grup Lippo ini menyeret Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Politikus asal Partai Golkar disangka menerima suap perizinan dari Meikarta. KPK menyebut aliran dana kepada penyelenggara negara mencapai Rp 7 miliar dalam beberapa tahap dari total sekitar Rp 13 miliar.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK pada Senin malam, 15 Oktober 2018. Selain Bupati Kepala Dinas PUPR, Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat M Banjarnahor, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Dewi Trisnowati, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR, Neneng Rahmi.
Sedangkan empat orang diduga pemberi suap yaitu Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (pegawai Lippo Group). Sebagian dari mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan.
Baca: Kasus OTT Meikarta, Ini Saran Analis untuk Saham Lippo
Usai penangkapan terkait kasus Meikarta itu, sejumlah ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bekasi disegel. Satu diantaranya adalah ruang Kepala Dinas yang dijabat oleh Jamaludin. Stiker bertulisan KPK dan garis pengaman warna merah menempel di sejumlah pintu dan jendela.
