Bappenas: Peta Bencana Perlu Jadi Acuan Perencanaan Wilayah

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Bambang Brodjonegoro bersama para pengurus ISEI usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, 30 Juli 2018. Tempo / Friski Riana

    Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Bambang Brodjonegoro bersama para pengurus ISEI usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, 30 Juli 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Bambang Permadi Soemantri menekankan perlunya perencanaan wilayah dengan memasukkan peta potensi bencana. Ia mengatakan gagasan tersebut berkaca dari gempa bumi serta tsunami yang melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, pekan lalu.

    Baca: Pulihkan Ekonomi di Palu, Sri Mulyani: Kredit Perbankan Bisa Dihapus

    "Sehingga perencanaan wilayah kita tidak lagi membuat penduduk bermukim di tempat yang sebenarnya berbahaya bagi penduduk untuk tinggal," ujar Bambang setelah acara forum Kepala Bappeda Provinsi se-Kawasan Timur Indonesia XIII di Hotel Atlet Century, Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018.

    Bambang mengatakan selama ini peta bencana sebenarnya sudah ada, tetapi kurang diperhatikan atau belum menjadi bagian penting dari perencanaan khususnya perencanaan wilayah. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya perencanaan yang memperhatikan peta potensi bencana. 

    Ini yang ingin kami tekankan. Karena bagaimana pun bencana ini suatu saat bisa terjadi. Jadi kita harus siap menghadapi semua potensi bencana," kata Bambang. Antisipasi melalui perencanaan, ujar dia, diperlukan daripada pemerintah sibuk memprediksi datangnya gempa dan lainnya. "Lebih baik kita persiapkan suatu perencanaan yang bisa memitigasi dampak."

    Bambang menuturkan ke depannya perencanaan mesti mengandung pembagian wilayah. Pemerintah daerah juga diminta tegas. Misalkan, kata dia, ada daerah tertentu tidak boleh ditinggali atau mesti dibuat bangunan tertentu.

    "Selain itu materi bangunannya harus memperhatikan potensi kebencanaan, jangan sampai bagian bangunannya itu bisa menciderai manusia," ujar Bambang. Nantinya tata ruang hingga standar gedung bakal diatur dalam sebuah peraturan.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nasional merilis data korban gempa dan tsunami Palu menjadi 1.558 orang. Korban berasal dari Palu, Donggala, dan Sigi, Sulawesi Tengah.

    Selain korban meninggal, BNPB merinci jumlah korban lain. Mereka menyebut korban hilang 113 jiwa, korban tertimbun 152 jiwa, korban luka-luka 2.549 jiwa, dan pengungsi 70.821 jiwa yang berada di 147 titik pengungusian.

    “BNPB dalam melakukan evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban dibantu oleh TNI, Polri, Basarnas, Kementerian ESDM dan relawan,” dikutip dari keterangan resmi BNBP di akun Twiter, @BNPB_Indonesia, pada Kamis, 4 Oktober 2018, pukul 17.00 WIB.

    Rumah rusak akibat bencana gempa dan tsunami, tercatat 65.733 rumah. Sementara itu infrastruktur yang rusak, di antaranya adalah Jembatan Kuning, Bandara Mutiara Al Jufri, Hotel Roa-Roa, RS Anetapura Roboh, Stasiun TVRI, Kantor Ditantas, dan 12 titik jalan raya.

    CAESAR AKBAR | AQIB SOFWANDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.