Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cukai Rokok Tambal Defisit BPJS Kesehatan, Jawa Barat Siapkan Ini

image-gnews
Pada 17 September 2018 Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat yang membahas soal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. HENDARTYO HANGGI
Pada 17 September 2018 Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat yang membahas soal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. HENDARTYO HANGGI
Iklan

TEMPO.CO, BANDUNG - Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, pemerintah provinsi tengah menghitung ulang target pendapatan daerah dalam rencana anggaran pemerintah Jawa Barat terkait pemanfaatan hasil cukai rokok. “Menghitung ulang terkait dengan target pendapatan pajak rokok, dan juga tentu ddari pendapatan, dialokasikan ke anggaran belanja,” kata dia di Bandung, Jumat, 21 September 2018.

Baca: Produksi Rokok Sejak Awal Tahun Terus Turun, Ini Sebabnya

Iwa mengatakan, dana bagi hasil dari pajak rokok yang diterima pemerintah daerah proporsinya dibagi 30 persen untuk provinsi, dan 70 persen untuk masing-masing kabupaten/kota. Rencana pemerintah memangkas dana bagi hasil dari pajak rokok ini memaksa pendapatan daerah menghitung ulang perolehan pendapatannya dalam rencana anggaran.

“Perlu kita hitung lebih detil lagi. Khususnya terkait dengan rencana anggaran 2019 dan juga nanti di cek juga untuk anggaran Perubahan 2018. Hitungan tersebut masih dalam proses. Belum ada laporan pada saya,” kata Iwa.

Iwa mengatakan, perhitungan ulang itu beruntung masih bisa dilakukan karena saat ini pemerintah Jawa Barat bersama DPRD tengah membahas rencana anggaran Perubahan 2018, serta rencana anggaran tahun 2019. “Itu masih dalam proses perencanaan, sehingga memungkinkan untuk kita lakukan perhitungan ulang,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iwa tidak merinci pendapatan pajak rokok yang biasa diterima Jawa Barat. “Cukup lumayan. Tapi itu kan dibagi dengan kabupaten/kota. Provinsi sharing 30 persen, kalau kabupaten/kota 70 persen. Kemungkinan yang agak besar pengaruhaya ke daerah (kabupaten/kota),” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan separuh atau 50 persen pemanfaatan hasil cukai rokok untuk layanan terkait kesehatan telah diamanatkan oleh Undang-undang. Tak terkecuali di antaranya untuk menalangi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan.

"Apapun yang namanya pelayanan kesehatan masyarakat itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga defisit itu sebagian ditutup dari hasil cukai rokok," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu, 19 September 2018. 

Jokowi juga memastikan bahwa penggunaan dana bagi hasil cukai rokok untuk menambah defisit BPJS Kesehatan tidak akan mengurangi pendapatan daerah. "Itu yang nerima juga daerah kok, untuk pelayanan kesehatan di daerah. Kan bukan pelayanan di pusat. Itu pun sudah melalui persetujuan daerah," katanya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kota Depok Sudah Berlakukan Berobat Gratis Cukup Pakai KTP

4 jam lalu

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono. ANTARA
Kota Depok Sudah Berlakukan Berobat Gratis Cukup Pakai KTP

Wakil Wali Kota Depok menyampaikan kalau per 1 Desember 2023 layanan kesehatan di kota itu telah menerapkan Universal Health Coverage.


Prestasi Unggul BPJS Kesehatan di TOP DIGITAL Awards 2023

1 hari lalu

Prestasi Unggul BPJS Kesehatan di TOP DIGITAL Awards 2023

BPJS Kesehatan meraih prestasi mengagumkan dalam TOP DIGITAL Awards 2023


Fitofarmaka Diharapkan Bisa Masuk JKN

2 hari lalu

DPR Dukung OMAI Fitofarmaka Masuk Formularium Nasional JKN untuk Kemandirian Farmasi
Fitofarmaka Diharapkan Bisa Masuk JKN

Dokter sebenarnya ingin meresepkan fitofarmaka untuk pasien, tapi karena tidak dijamin sehingga menggunakan pengobatan yang lain.


Daftar UMK Jawa Barat 2024 Tertinggi dan Terendah, Buruh: UMK Tidak Sesuai Harapan

2 hari lalu

Buruh tani menuang getah karet hasil panen di perkebunan karet Desa Mandalasari, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat, 26 Mei 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi karet di Indonesia pada 2022 mencapai 3,14 juta ton atau naik sebanyak 0,64 persen dibandingkan pada 2021 yang sebesar 3,12 juta ton. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Daftar UMK Jawa Barat 2024 Tertinggi dan Terendah, Buruh: UMK Tidak Sesuai Harapan

Kota Banjar jadi daerah UMK paling rendah di Jawa Barat, daerah mana yang paling tinggi? Bagaimana respons buruh?


Jawa Barat Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hujan dan Tanah Longsor

2 hari lalu

Anak-anak bermain di air banjir menggenangi Desa Bojongasih, saat sekolah diliburkan di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 1 Desember 2023. Hujan lebat yang mulai turun di Bandung Raya membuat Sungai Citarum meluap akibat banjir kiriman dari semua wilayah. Jika hujan terys turun, banjir tahunan di Bandung selatan bisa semakin buruk kondisinya. TEMPO/Prima mulia
Jawa Barat Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hujan dan Tanah Longsor

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, Jawa Barat mematok status siaga darurat bencana memasuki musim hujan ini hingga 31 Maret 2024.


35 Persen Wilayah Jawa Barat Ternyata Masih Musim Kemarau

3 hari lalu

Kondisi tanah pada sawah di kawasan Majalengka, Jawa Barat, Senin, 20 November 2023. Kesulitan air di daerah tersebut mulai dirasakan sejak Juni 2023 hingga saat ini. Akibat musim kemarau, petani mengaliri sawah menggunakan pompa dari sumur yang airnya terbatas. TEMPO/ Febri Angga Palguna
35 Persen Wilayah Jawa Barat Ternyata Masih Musim Kemarau

Hingga awal Desember 2023 sekitar 35 persen wilayah Jawa Barat ternyata masih mengalami musim kemarau.


Terpopuler: Gratis Feeder ke Bandara Kertajati dan Kritik Stasiun Baru Whoosh di Kopo Bandung

4 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin bersama Pj Sekda Jabar Muhammad Taufiq Budi Santoso dan pejabat lainnya meninjau Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Rabu, 18 Oktober 2023. (ANTARA/Pemprov Jawa Barat)
Terpopuler: Gratis Feeder ke Bandara Kertajati dan Kritik Stasiun Baru Whoosh di Kopo Bandung

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis dimulai Jawa Barat menggratiskan feeder atau antarmoda pengumpan menuju bandara Kertajati.


Buruh Depok Kecewa Bey Machmudin Tetapkan UMK Rp4,8 Juta

5 hari lalu

Demo buruh tuntut kenaikan UMK Depok menjadi Rp5,3 juta di depan Balai Kota Depok, Jalan Margonda Raya, Kamis, 16 November 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Buruh Depok Kecewa Bey Machmudin Tetapkan UMK Rp4,8 Juta

Buruh kecewa terhadap keputusan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin yang menetapkan upah minimum kota atau UMK Depok Rp4.878.612.


Promosikan Bandara, Jawa Barat Gratiskan Feeder ke Bandara Kertajati

5 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin bersama Pj Sekda Jabar Muhammad Taufiq Budi Santoso dan pejabat lainnya meninjau Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Rabu, 18 Oktober 2023. (ANTARA/Pemprov Jawa Barat)
Promosikan Bandara, Jawa Barat Gratiskan Feeder ke Bandara Kertajati

Pemerintah provinsi Jawa Barat menggratiskan feeder atau antarmoda pengumpan menuju bandara Kertajati di Majalengka.


Daftar UMK di Jawa Barat 2024: Tertinggi Bekasi, Karawang dan Purwakarta

5 hari lalu

Sejumlah peserta aksi unjuk rasa membawa replika keranda di depan Gedung Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Banten, Senin, 22 November 2021. Pendemo menuntut adanya kenaikan upah sebesar 13,5 persen. TEMPO/ Dwi Nur A. Y
Daftar UMK di Jawa Barat 2024: Tertinggi Bekasi, Karawang dan Purwakarta

Bekasi menjadi kota UMK tertinggi, sedangkan UMK Kota Banjar