Pemerintah Keluarkan Izin Impor Gula Mentah 577 Ribu Ton

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petani tebu dari berbagai daerah di Indonesia menaburkan gula import saat aksi demo didepan istana negara, 28 Agustus 2017. Petani tersebut menuntut harga gula yang merosot tajam rata-rata Rp 9.000-9.500/kg, jauh dibandingkan tahun 2016 yang rata-rata Rp 11.000-11.500/kg. TEMPO/Rizki Putra

    Petani tebu dari berbagai daerah di Indonesia menaburkan gula import saat aksi demo didepan istana negara, 28 Agustus 2017. Petani tersebut menuntut harga gula yang merosot tajam rata-rata Rp 9.000-9.500/kg, jauh dibandingkan tahun 2016 yang rata-rata Rp 11.000-11.500/kg. TEMPO/Rizki Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah merebaknya isu panas soal impor beras, ternyata pemerintah kembali menerbitkan kuota izin impor baru gula mentah (GM) untuk gula kristal rafinasi (GKR). Izin impor gula ini ditujukan untuk realisasi pada paruh kedua tahun ini dengan volume sebesar 577.000 ton.

    Baca: Bos Bulog Klaim Tak Pernah Minta Perpanjangan Izin Impor Beras

    Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, mengatakan, izin impor tersebut diberikan melalui surat persetujuan impor (SPI) ke lima perusahaan. Lima perusahaan tersebut adalah PT Dharmapala Usaha Sukses, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Sugar Labinta, PT Makassar Tene dan PT Andalan Furnindo.

    “Kita keluarkan dulu untuk kuartal III tahun 2018 sebesar 577.000 ton, karena sistemnya berubah jadi kuartalan atas rekomendasi Kemenperin. Kuota ini bisa saja bertahan sampai Desember, sembari kita lihat perkembangan realisasi dan kebutuhan GKR,” kata Oke, Selasa, 18 September 2018.

    Apabila kuota izin impor ini dipertahankan oleh Kementerian Perdagangan hingga akhir tahun, maka jumlah tersebut akan lebih rendah dari kuota awal yang rencananya diberikan pada semester II tahun ini sebesar 1,8 juta ton. Seperti diketahui pemerintah pada awalnya membuka kuota impor GM untuk GKR pada tahun ini sebesar 3,6 juta ton yang akan dibagi dalam dua semester.

    Oke menuturkan, langkah tersebut diambil lantaran realisasi serapan GM untuk GKR pada semester I tahun ini hanya sebesar 1,5 juta ton. Di sisi lain, penurunan kuota izin impor pada paruh kedua tahun ini disebabkan oleh keinginan pemerintah mengontrol impor bahan baku penolong, untuk menekan devisa keluar.

    Sebelumnya, Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kementerian Perindustrian, Enny Ratnaningtyas, mengatakan, rekomendasi kuota impor GM untuk GKR kuartal III tahun ini telah diajukan ke Kementerian Perdagangan pada Juli lalu sebanyak 900.000 ton.  

    Rekomendasi tersebut, kata Enny, disesuaikan dengan permintaan dari dalam negeri. Namun dia menyebutkan, rekomendasi tersebut dapat diturunkan sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan kebutuhan dari sektor industri.

    Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat mengatakan, saat ini pasokan GKR untuk industri makanan dan minuman masih terjaga. Dia menyebutkan, hingga awal September ini kebutuhan GKR untuk sektor makanan dan minuman mencapai 600.000 ton.

    Rachmat menyebutkan pasokan dari Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) masih lancar. "Belum ada hambatan. Kemungkinan AGRI masih memiliki cadangan GM untuk diolah GKR guna memenuhi kebutuhan kami,” ujarnya.

    Masalah impor belakangan kembali ramai dipermasalahkan. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso secara terang-terangan menolak keputusan pemerintah melakukan impor beras hingga 2 juta ton. "Kalau memang impor, ayok impor. Saya bukan menolak tidak ada alasan. Logika saya yang berpikir, kalau impor 2 juta lagi ditaruh mana?" katanya.

    Sampai saat ini, kata dia, di gudang Bulog telah menampung sebanyak 2,4 juta ton. Sementara impor beras 1,8 juta ton belum masuk sepenuhnya. "Masuk baru 1,4 juta ton. Itu datang dari proses impor tahun lalu," ujar Budi Waseso 

    Baca: Polemik Impor Beras, Budi Waseso: Kita Harus Berhitung Betul

    "Coba kita berkoordinasi, samakan pendapat, saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan, kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang, kan sama-sama negara," kata Budi Waseso terkait impor beras di gedung Bulog, Rabu, 19 September 2018.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.