Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Keluarkan Izin Impor Gula Mentah 577 Ribu Ton

image-gnews
Petani tebu dari berbagai daerah di Indonesia menaburkan gula import saat aksi demo didepan istana negara, 28 Agustus 2017. Petani tersebut menuntut harga gula yang merosot tajam rata-rata Rp 9.000-9.500/kg, jauh dibandingkan tahun 2016 yang rata-rata Rp 11.000-11.500/kg. TEMPO/Rizki Putra
Petani tebu dari berbagai daerah di Indonesia menaburkan gula import saat aksi demo didepan istana negara, 28 Agustus 2017. Petani tersebut menuntut harga gula yang merosot tajam rata-rata Rp 9.000-9.500/kg, jauh dibandingkan tahun 2016 yang rata-rata Rp 11.000-11.500/kg. TEMPO/Rizki Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah merebaknya isu panas soal impor beras, ternyata pemerintah kembali menerbitkan kuota izin impor baru gula mentah (GM) untuk gula kristal rafinasi (GKR). Izin impor gula ini ditujukan untuk realisasi pada paruh kedua tahun ini dengan volume sebesar 577.000 ton.

Baca: Bos Bulog Klaim Tak Pernah Minta Perpanjangan Izin Impor Beras

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, mengatakan, izin impor tersebut diberikan melalui surat persetujuan impor (SPI) ke lima perusahaan. Lima perusahaan tersebut adalah PT Dharmapala Usaha Sukses, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Sugar Labinta, PT Makassar Tene dan PT Andalan Furnindo.

“Kita keluarkan dulu untuk kuartal III tahun 2018 sebesar 577.000 ton, karena sistemnya berubah jadi kuartalan atas rekomendasi Kemenperin. Kuota ini bisa saja bertahan sampai Desember, sembari kita lihat perkembangan realisasi dan kebutuhan GKR,” kata Oke, Selasa, 18 September 2018.

Apabila kuota izin impor ini dipertahankan oleh Kementerian Perdagangan hingga akhir tahun, maka jumlah tersebut akan lebih rendah dari kuota awal yang rencananya diberikan pada semester II tahun ini sebesar 1,8 juta ton. Seperti diketahui pemerintah pada awalnya membuka kuota impor GM untuk GKR pada tahun ini sebesar 3,6 juta ton yang akan dibagi dalam dua semester.

Oke menuturkan, langkah tersebut diambil lantaran realisasi serapan GM untuk GKR pada semester I tahun ini hanya sebesar 1,5 juta ton. Di sisi lain, penurunan kuota izin impor pada paruh kedua tahun ini disebabkan oleh keinginan pemerintah mengontrol impor bahan baku penolong, untuk menekan devisa keluar.

Sebelumnya, Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kementerian Perindustrian, Enny Ratnaningtyas, mengatakan, rekomendasi kuota impor GM untuk GKR kuartal III tahun ini telah diajukan ke Kementerian Perdagangan pada Juli lalu sebanyak 900.000 ton.  

Rekomendasi tersebut, kata Enny, disesuaikan dengan permintaan dari dalam negeri. Namun dia menyebutkan, rekomendasi tersebut dapat diturunkan sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan kebutuhan dari sektor industri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat mengatakan, saat ini pasokan GKR untuk industri makanan dan minuman masih terjaga. Dia menyebutkan, hingga awal September ini kebutuhan GKR untuk sektor makanan dan minuman mencapai 600.000 ton.

Rachmat menyebutkan pasokan dari Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) masih lancar. "Belum ada hambatan. Kemungkinan AGRI masih memiliki cadangan GM untuk diolah GKR guna memenuhi kebutuhan kami,” ujarnya.

Masalah impor belakangan kembali ramai dipermasalahkan. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso secara terang-terangan menolak keputusan pemerintah melakukan impor beras hingga 2 juta ton. "Kalau memang impor, ayok impor. Saya bukan menolak tidak ada alasan. Logika saya yang berpikir, kalau impor 2 juta lagi ditaruh mana?" katanya.

Sampai saat ini, kata dia, di gudang Bulog telah menampung sebanyak 2,4 juta ton. Sementara impor beras 1,8 juta ton belum masuk sepenuhnya. "Masuk baru 1,4 juta ton. Itu datang dari proses impor tahun lalu," ujar Budi Waseso 

Baca: Polemik Impor Beras, Budi Waseso: Kita Harus Berhitung Betul

"Coba kita berkoordinasi, samakan pendapat, saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan, kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang, kan sama-sama negara," kata Budi Waseso terkait impor beras di gedung Bulog, Rabu, 19 September 2018.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Furnitur Indonesia Catatkan Transaksi Rp 99,46 Miliar di Pameran INDEX Dubai 2024

3 jam lalu

Pameran furnitur. TEMPO/Seto Wardhana
Furnitur Indonesia Catatkan Transaksi Rp 99,46 Miliar di Pameran INDEX Dubai 2024

Furnitur Indonesia catat transaksi sebesar US$ 6,11 juta atau senilai Rp 99,46 miliar selama tiga hari pameran internasional INDEX 2024. Naik 454 persen dari tahun lalu.


Asosiasi Tekstil dan Alas Kaki Minta Pemerintah Berlakukan Lagi Lartas Produk Impor Tekstil

2 hari lalu

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Benang dan Serat Filamen Indonesia (APSYFI), dan sejumlah asosiasi lainnya menggelar konferensi pers di Graha Surveyor Indonesia, Senin, 18 Maret 2024. Konferensi pers itu ditujukan untuk merespons kebijakan pemerintah soal impor yang tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2024 yang memperbarui Permendag Nomor 36 Tahun 2023. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Asosiasi Tekstil dan Alas Kaki Minta Pemerintah Berlakukan Lagi Lartas Produk Impor Tekstil

API dan Gabungan Pengusaha Industri Alas Kaki Nusantara mengusulkan supaya pemerintah kembali menerapkan larangan dan pembatasan (lartas) produk impor


Jokowi Bicara Peluang Ekspansi Pertamina ke Brasil dan Akuisisi Bulog di Kamboja

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberi keterangan pers di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 10 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Bicara Peluang Ekspansi Pertamina ke Brasil dan Akuisisi Bulog di Kamboja

Pemerintah Jokowi berencana mengekspansi Pertamina ke Brasil dan akuisisi Perum Bulog ke sumber beras Kamboja


DPR Kritik Impor Bahan Makanan dari Thailand untuk Jemaah Haji Indonesia

3 hari lalu

Petugas Tim Pengawasan Sanitasi dan Makanan Kementerian Kesehatan memeriksa kualitas makanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. (ANTARA/HO-Kemenkes/bl).
DPR Kritik Impor Bahan Makanan dari Thailand untuk Jemaah Haji Indonesia

Impor bahan makanan dari Thailand dan Vietnam menandakan kurangnya upaya pemerintah dalam mendukung produktivitas petani Indonesia.


PT Antam Diduga Pernah Hindari Pajak Impor Emas yang Didatangkan dari Hong Kong Melalui Singapura, Begini Modusnya

9 hari lalu

Dua dari empat tersangka korupsi tata niaga emas PT Antam menggunakan rompi tahanan keluar dari ruang pemeriksaan Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (29/5/2024). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
PT Antam Diduga Pernah Hindari Pajak Impor Emas yang Didatangkan dari Hong Kong Melalui Singapura, Begini Modusnya

PT Antam diduga pernah memasukkan emas ke Indonesia dengan cara mengubah kode HS.


Selain Emas 'Aspal', PT Antam Diduga Pernah Ubah Kode Impor Emas yang Berpotensi Rugikan Negara Rp 2,9 Triliun

9 hari lalu

Emas fine gold Antam. Foto: logammulia.com.
Selain Emas 'Aspal', PT Antam Diduga Pernah Ubah Kode Impor Emas yang Berpotensi Rugikan Negara Rp 2,9 Triliun

PT Antam diduga pernah terlibat dalam penyelewengan importasi emas batangan di Bea Cukai Soekarno-Hatta


Bea Cukai Klaim Telah Bebaskan 95 Persen dari 26.514 Kontainer Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

9 hari lalu

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung, Priok, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Namun nilai ekspor mengalami penurunan secara tahunan. Tempo/Tony Hartawan
Bea Cukai Klaim Telah Bebaskan 95 Persen dari 26.514 Kontainer Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Ditjen Bea Cukai mengklaim telah mengeluarkan 95 persen dari 26.514 kontainer yang tertahan di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.


Pemerintah Perpanjang Bantuan Pangan Beras 10 Kg, Sampai Kapan?

9 hari lalu

Pekerja saat menata beras yang sudah dikemas di pergudangan modern Perum Bulog di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. Perum Bulog mengatakan beras yang saat ini dikuasai saat ini sebanyak 1,15 juta ton dan ditambah dengan stok beras impor yang saat ini dalam perjalanan, sehingga jumlahnya aman untuk kebutuhan penyaluran di tahun 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pemerintah Perpanjang Bantuan Pangan Beras 10 Kg, Sampai Kapan?

Pemerintah memastikan bantuan pangan beras 10 kilogram akan dilanjutkan. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut ini.


Produsen Sepatu Bocorocco Dominan Pakai Bahan baku Lokal, tak Terimbas Penahanan Barang di Pelabuhan

11 hari lalu

Owner sepatu kulit Bocorocco, Ridwan Saidbun (tengah) menggelar soft launching  bisnis multi level marketing (MLM) Bocorocco entrepreneur di Mall Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan pada Sabtu, 1 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani.
Produsen Sepatu Bocorocco Dominan Pakai Bahan baku Lokal, tak Terimbas Penahanan Barang di Pelabuhan

Produsen sepatu kulit Bacorocco menyetujui soal perubahan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 soal kebijakan dan pengaturan izin impor di mana ada beberapa komoditas barang dibebaskan dari pertimbangan teknis.


Kemendag Sebut Bahan Peledak Impor yang Tertahan di Pelabuhan Sudah Ditangani Bea Cukai

12 hari lalu

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso usai memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Minggu, 19 Mei 2024. Tujuh komoditas yang tak lagi diperlukan pertimbangan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian yaitu, barang elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, tas, dan katup. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemendag Sebut Bahan Peledak Impor yang Tertahan di Pelabuhan Sudah Ditangani Bea Cukai

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag menyebut bahan peledak impor milik PT Pindad Persero sudah ditangani Bea Cukai