TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan urusan penyimpanan beras seharusnya menjadi urusan bersama lembaga pemerintah. Menurut dia, hal itu tidak bisa hanya dibebankan kepada Bulog.
BACA: Polemik Impor Beras, Budi Waseso: Kita Harus Berhitung Betul
"Coba kita berkoordinasi, samakan pendapat, saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan, kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang, kan sama-sama negara," kata dia di gedung Bulog, Rabu, 19 September 2018.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan urusan penyimpanan beras di gudang bukanlah urusannya. "Enggak tahu saya, bukan urusan kami. Itu kan sudah diputuskan di rapat koordinasi Menko, urusan Bulog," kata Enggar.
Ia berharap pemerintah bersama-sama bersinergi untuk menyelesaikan masalah perberasan ini. "Kita kan aparatur negara, jangan saling tuding-tudingan, jangan saling lempar-lemparan itu pemikiran yang tidak bersinergi," ujarnya.
Menurut dia jika impor tetap dilakukan maka Kementerian Perdagangan harus menyiapkan tempat untuk menyimpan stok beras itu. "Mendag udah komitmen kan Mendag kantornya siap jadi gudang," ujar dia.
Budi Waseso menjelaskan penolakan terhadap impor bukan tak beralasan. "Kalau memang impor ayok impor, saya bukan menolak tidak ada alasan, logika saya yang berpikir kalau impor 2 juta lagi ditaruh mana?" Katanya.
Sampai saat ini, kata dia, di gudang Bulog telah menampung sebanyak 2,4 juta ton. Sementara impor beras 1,8 juta ton belum masuk sepenuhnya. "Masuk baru 1,4 juta ton. Itu datang dari proses impor tahun lalu," ujar dia.
