Ini 4 Kesepakatan yang Diharapkan jadi Output IMF - World Bank

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Eko Putro Sandjojo, Vice President of East Asia and Pacific Victoria Kwakwa, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Country Director Indonesia Rodrigo Chaves meninjau pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Jimbaran, Bali, Kamis, 5 Juli 2018. ANTARA/Wira Suryantala

    Dari kiri: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Vice President of East Asia and Pacific Victoria Kwakwa, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Country Director Indonesia Rodrigo Chaves meninjau pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Jimbaran, Bali, Kamis, 5 Juli 2018. ANTARA/Wira Suryantala

    TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan Tahunan IMF - World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali, bulan depan diharapkan dapat menghasilkan suatu output nyata. Output nyata itu dituangkan dalam empat kesepakatan bernama Bali Initiative, yang meliputi: capital package, study of urbanization, human capital index dan Bali fintech principles.

    Baca: Luhut Resmikan Pusat Komando Pengamanan IMF - World Bank Meeting

    Keempat kesepakatan itu nantinya menjadi tolak ukur internasional dalam memperkuat perekonomian dunia. "Kita ingin pendekatan secara multiraleral dan bilateral. IMF itu forum multilateral, harus dimanfaatkan sehingga secara bersama-sama dapat mengatasi kondisi global saat ini," ujar Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Parjiono, Sabtu, 15 September 2018.

    Kesepakatan pertama mengenai capital package atau paket permodalan. Saat ini Bank Dunia tengah menyelesaikan skema kenaikan modal untuk IBRD dan IFC, sebagai tindak lanjut hasil Spring Meetings 2018 yang ditargetkan selesai Juli 2018.

    Skema ini akan disepakati dalam pertemuan dan diharapkan dapat meningkatkan peran Bank Dunia dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara global.

    Kesepakatan kedua, mengenai studi urbanisasi. Bank Dunia bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melakukan penelitian mengenai urbanisasi di Indonesia. Penelitian tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan kunci yang dapat menjadi referensi negara-negara di dunia mengenai pengelolaan urbanisasi agar dapat memberikan keuntungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi.

    Kesepakatan ketiga, mengenai Indeks Pembangunan Manusia atau Human Capital Index (HCI). Bank Dunia akan merilis versi pertama HCI yang dapat dijadikan referensi bagi pengambil keputusan di negara-negara anggota dalam menetapkan kebijakan mengenai investasi di bidang pendidikan dan kesehatan.

    Parjiono menyebutkan, Indonesia sudah mengadaptasi upaya pembangunan HCI ini dengan kebijakan 20 persen anggaran APBN untuk pendidikan. "Dan melalui HCI ini kita dapat melakukan pengelolaan anggaran itu dengan tepat sasaran," katanya.

    Terakhir, kesempatan keempat terkait teknologi finansial (fintech). Pembahasan mengenai fintech ini merupakan topik yang diusulkan Presiden Joko Widodo. Jokowi sebelumnya mengusulkan secara resmi kepada Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde agar pada pertemuan tahunan tersebut membahas mengenai fintech.

    Baca: Pertemuan IMF - World Bank, Garuda Tambah 14 Penerbangan

    Isu fintech menjadi agenda negara-negara anggota IMF - World Bank karena memiliki pengaruh pada inklusi keuangan, stabilitas dan integritas. "Sehingga diharapkan dapat ditentukan suatu prinsip-prinsip bersama dalam penggunaan fintech ini, apalagi Indonesia memiliki berbagai layanan fintech," ucap Parijono.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.