Pemerintah Tegakkan Persyaratan TKDN pada Proyek Infrastruktur

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Bambang Brodjonegoro bersama para pengurus ISEI usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, 30 Juli 2018. Tempo / Friski Riana

    Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Bambang Brodjonegoro bersama para pengurus ISEI usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, 30 Juli 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan terus menegakkan persyaratan di berbagai proyek infrastruktur terkait tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) guna mengurangi defisit transaksi berjalan neraca perdagangan.

    Baca juga: Perpres TKDN Segera Terbit, Begini Penjelasan Menteri Luhut

    "Yang penting adalah penerapan untuk TKDN," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Bappenas, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018.

    Menurut dia, untuk berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dipastikan tetap akan berjalan dan tidak ada halangan untuk tidak diteruskan.

    Baca juga: Jokowi Ingin Tingkatkan TKDN, Ini Jawaban Dua Bos BUMN

    Namun Bambang mengingatkan, disinyalir masih banyak proyek yang masih di bawah persyaratan TKDN. "Jadi kami ingin perbaiki enforcement (pemberdayaan)-nya tadi," ucapnya.

    Ia mengemukakan bahwa hal tersebut sesuai dengan arahan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu bahwa infrastruktur butuh diselesaikan dan hal tersebut diharapkan jangan mengganggu keseimbangan internal.

    Bambang juga berpendapat, dengan memenuhi persyaratan TKDN maka otomatis fenomena defisit neraca perdagangan juga dapat diatasi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peranan Penting Orang Tua dalam Kegiatan Belajar dari Rumah

    Orang tua mempunyai peranan yang besar saat dilaksanakannya kegiatan belajar dari rumah.