Pemerintah Bakal Tarik Utang Rp 359,3 Triliun pada 2019

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya melakukan konferensi pers terkait APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) semester I-2018 di gedung Direktorat Jendral Pajak, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018. Realisasi sampai dengan semester I-2018 adalah Rp 13.855 per dolar AS. Sementara suku bunga rata-rata satu semester sampai 31 Juli 2018 masih di 4,57%. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya melakukan konferensi pers terkait APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) semester I-2018 di gedung Direktorat Jendral Pajak, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018. Realisasi sampai dengan semester I-2018 adalah Rp 13.855 per dolar AS. Sementara suku bunga rata-rata satu semester sampai 31 Juli 2018 masih di 4,57%. TEMPO/Tony Hartawan

    Jakarta - Pemerintah berencana menarik utang sebesar Rp 359,3 triliun pada 2019. Hal tersebut termaktub dalam dokumen advertorial Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, Kamis, 16 Agustus 2019.

    Baca juga: Jokowi Janji Kendalikan Defisit Anggaran dan Utang di 2019

    Jumlah tersebut menurun ketimbang outlook pembiayaan utang 2018 sebesar Rp 387,4 triliun. Secara nominal, dalam lima tahun terakhir, pemerintah paling tinggi menarik utang pada 2017 dengan jumlah Rp 429,1 triliun.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah berupaya melakukan strategi pembiayaan utang dengan jauh lebih hati-hati. "Dan dengan jumlah yang relatif sedikit," ujar Sri Mulyani di Gedung Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis.

    Strategi pembiayaan utang yang dimaksud Sri Mulyani antara lain, dengan memprioritaskan utang dalam mata uang rupiah. Sehingga, utang tersebut tetap stabil terhadap gejolak nilai tukar. Selain itu, pemerintah akan mengoptimalkan potensi investor domestik untuk pendalaman pasar sekaligus untuk mengendalikan kepemilikan asing.

    Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menjaga utang tersebut agar tetap berkelanjutan dari sisi fiskal. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto akan dijaga tetap di bawah 30 persen. Pada Juni 2018, rasio utang terhadap PDB bercokol di angka 29.8 persen.

    "Ke depan akan di bawah itu," ujar Sri Mulyani. Meski demikian, tercatat sejak 2014, rasio utang terhadap PDB Indonesia terus menanjak. pada 2014 rasio itu berada di angka 24,7 persen. Angka tersebut naik di 2015 menjadi 27,5 persen, lalu 28,3 persen di 2016, serta 29,5 persen di 2017.

    Selain itu, Sri Mulyani menyebutkan defisit anggaran akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman.

    Defisit anggaran pada RAPBN 2019 diperkirakan mencapai Rp 297,2 triliun. Nilai itu setara dengan 1,84 persen terhadap PDB atau turun dibandingkan outlook APBN 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PDB. Adapun keseimbangan primer terus diupayakan mengalami penurunan menjadi negatif Rp 21,7 triliun dari outlook 2018 sebesar negatif Rp 64,8 triliun.

    Sri Mulyani menyatakan penurunan defisit dan keseimbangan primer tersebut menunjukkan bahwa fiskal dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab serta sustainable. Bahwa kondisi utang negara saat ini dengan outstanding Rp 4.253,02 triliun masih pada level aman, yakni 29,74 persen terhadap PDB.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rekaman 8 Menit 46 Detik Drama Kematian George Floyd

    Protes kematian George Floyd berkecamuk dari Minneapolis ke berbagai kota besar lainnya di AS. Garda Nasional dikerahkan. Trump ditandai oleh Twitter.