Menteri PU: Anggaran Infrastruktur 2019 Naik tapi Melambat

Proyek Infrastruktur Terhambat Anggaran Minim

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mulai mengerem alokasi anggaran untuk pembiayaan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2019. Tahun depan, pemerintah hanya menggelontorkan anggaran sebesar Rp 420,5 triliun atau tumbuh sekitar 2,4 persen year-on-year (yoy) dari tahun 2018 yang sebesar Rp 410,4 triliun.

Baca: Efisiensi Anggaran, PUPR: Infrastruktur Jalan Terus, Tak Direm

Meski begitu, bila anggaran infrastruktur tahun 2018 dengan tahun 2017 sebesar Rp 379,4 triliun, pertumbuhan yoy naik 8,2 persen. Bahkan bila dibandingkan dengan pertumbuhan anggaran yoy infrastruktur di 2016 dan 2017 yang naik 41 persen menjadi Rp 379,4 triliun atau 2014 dan 2015 yang naik 62,8 persen menjadi Rp 256,1 triliun, alokasi anggaran di 2019 sangat terlihat melambat. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pembiayaan infrastruktur ini sebenarnya mencakup anggaran di lintas kementerian mulai dari infrastruktur telekomunikasi, energi, dan tentunya jalan dan perumahan di kementeriannya. Basuki menyadari anggaran untuk keseluruhan infrastruktur ini melambat, meski masih lebih besar dari tahun sebelumnya.

Baca: Pemerintah Siap Batalkan Proyek Yang Lambat Dilelang

"Jangan hanya lihat APBN," kata Basuki dalam acara konferensi pers nota keuangan 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Agustus 2018. Sebab, pemerintah memang tengah ingin meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur melalui keterlibatan swasta seperti dalam mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU. 

Sebelumnya pada tahun 2017, alokasi anggaran infrastruktur mencapai Rp 379,4 triliun. Kemudian naik sebesar Rp 31 triliun. Angka ini ditekan dan hanya naik sekitar Rp 10,1 triliun. Tapi Basuki mengatakan, keseluruhan anggaran ini tetap harus ditambahkan dengan perkiraan KPBU yang pada tahun depan diperkirakan mencapai Rp 9,38 triliun.

Dengan skema ini, sejumlah proyek akan dibiayai dengan dana campuran antara APBN dan swasta. Di antaranya yaitu pembangunan jalur kereta api Makassar - Pare Pare di Sulawesi Selatan, Preservasi Jalan Trans Papua dari Wamena ke Mamugu, hingga proyek Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Regional Sumatera dan Sulawesi.

Meski pertumbuhan anggarannya berkurang, Basuki menjamin proyek-proyek yang ada di kementeriannya tidak akan terganggu apalagi terhenti. Sebab, Kementerian Keuangan masih berbaik hati dengan meningkatkan anggaran khusus bagi Kementerian PUPR dari Rp 107,4 triliun di tahun 2017 menjadi Rp Rp 108,2 di tahun 2018.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro juga beralasan APBN hanyalah salah satu alat untuk membiayai infrastruktur. Skema KPBU pun, kata dia, bukanlah berarti menjual sejumlah proyek infrastruktur ini ke pihak swasta. "Tapi kerja sama dalam pembiayaan, harus dimasukkan ke dalam total anggarannya," ujar Bambang.






Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

3 jam lalu

Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit bersubsidi sebesar Rp585 triliun pada 2024.


APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

10 jam lalu

APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

Pembengkakan rancangan APBD DKI hingga Rp 1,2 triliun bakal ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) DKI.


RAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono

12 jam lalu

RAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono

RAPBD DKI Jakarta 2023 telah disepakati DPRD dan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 83,78 triliun atau naik Rp 1,2 triliun dari MoU KUA-PPAS 2023.


Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

15 jam lalu

Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

Hingga 26 November 2022, angka realisasi anggaran PUPR Rp 84,3 triliun atau 69 persen dari total pagu Rp 121,4 triliun.


Pemkab Kediri Dorong Seniman dan Budayawan Melek Digital

17 jam lalu

Pemkab Kediri Dorong Seniman dan Budayawan Melek Digital

Kemajuan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku seni dan budaya.


Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR hingga 26 November Capai 69 Persen

1 hari lalu

Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR hingga 26 November Capai 69 Persen

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkap pagu alokasi anggaran kementerian yang dia pimpim mengalami perubahan-perubahan.


PUPR Ungkap Minat Investasi IKN Naik 25 Kali Lipat, dari Perumahan hingga Fasilitas Kesehatan

1 hari lalu

PUPR Ungkap Minat Investasi IKN Naik 25 Kali Lipat, dari Perumahan hingga Fasilitas Kesehatan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menjelaskan perkembangan minat investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Intip Koleksi Mobil 3 Tokoh Berambut Putih, Mana yang Paling Keren?

1 hari lalu

Intip Koleksi Mobil 3 Tokoh Berambut Putih, Mana yang Paling Keren?

Berikut daftar koleksi mobil dari tiga tokoh politik atau pejabat yang memiliki warna rambut putih, dilansir dari situs LHKPN:


Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

1 hari lalu

Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)


Menteri PUPR Beberkan Progres Pembangunan IKN: Ada 25 Kegiatan Terkontrak

1 hari lalu

Menteri PUPR Beberkan Progres Pembangunan IKN: Ada 25 Kegiatan Terkontrak

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membeberkan progres pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2022-2024.