TEMPO.CO, JAKARTA - Meski alokasi anggaran sejumlah pos penting negara seperti proyek infrastruktur, dana desa, dan bantuan sosial naik tahun depan, pemerintah menyatakan bakal tetap melakukan penghematan belanja. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah juga mengerem belanja kementerian dan lembaga yang tidak memberikan output ekonomi yang luas.
“Penghematan Rp 34 triliun untuk meningkatkan belanja barang sudah dilakukan,” kata Bambang di kantornya, Rabu 9 Agustus 2018.
Duit Rp 34 triliun itu, rencananya bakal digunakan untuk pengadaan barang yang mendukung program pembangunan sumber daya manusia di tahun 2019. Penghematan disisir dari pos belanja pegawai hingga belanja modal. Belanja modal juga disisir, kata Bambang, lantaran pemerintah juga akan menseleksi betul pembangunan infrastruktur yang bisa memberikan dampak bagi masyarakat luas.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan tak menutup kemungkinan bakal banyak proyek infrastruktur yang ditanganinya akan dibatalkan. Saat ini ada sekitar 1.000 paket proyek yang belum dilelang. “Saya meminta jajaran kementerian menggenjot realisasinya, tapi kalau masih lambat juga lebih baik dibatalkan saja,” kata Basuki di kantornya, Selasa lalu.
Basuki belum bisa merinci proyek apa saja yang bakal dibatalkan. Namun dia mengatakan pihaknya bakal seleksi betul menjalankan proyek lantaran tahun depan bakal mendapat pelimpahan proyek fisik seperti rahabilitasi dan pembangunan sekolah, kampus, madrasah dari Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama.
Dengan adanya proyek yang bisa dibatalkan diharapkan bisa menjadi tabungan penyokong pendanaan untuk tahun depan lantaran pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum tahun depan bakal turun menjadi Rp 110 triliun dari Rp 113,7 triliun di tahun ini. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bambang Prijambodo mengatakan seleksi pembangunan bisa dilakukan dengan pengurangan impor hingga pembatalan proyek di daerah terpencil yang cakupan manfaatnya tak luas.
Dalam rancangan Nota Keuangan tahun 2019, anggaran infrastruktur direncanakan bakal meningkat menjadi Rp 110 triliun. Program penunjang SDM juga naik dari Rp 10 triliun menjadi Rp 14 triliun. Begitu juga dengan dana desa dan bantuan sosial yang naik menjadi Rp 73 triliun dan Rp 30 triliun.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani mengatakan pemerintah perlu memberikan sosialisasi dan kemudahan kepada masyarakat untuk ikut investasi di proyek infrastruktur pemerintah. “Teman-teman saya masih enggan ikut karena masih kebayang ribetnya regulasi,” kata Shinta.
