Sri Mulyani: TKDD Juli 2018 Rp 448,6 Triliun, Tak Meningkat Tajam

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara dengan petugas saat mengecek persiapan Asian Games 2018 di Terminal 3 Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Senin, 13 Agustus 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara dengan petugas saat mengecek persiapan Asian Games 2018 di Terminal 3 Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Senin, 13 Agustus 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD masih belum meningkat secara cukup tajam. Sri Mulyani mengatakan realisasi sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp 448,6 triliun. Angka tersebut setara dengan 58,6 persen dari pagu alokasi TKDD di APBN.

    BACA: Sri Mulyani: Pemerintah Akan Kendalikan Impor Barang Modal BUMN

    "Untuk Dana Desa kita masih tumbuh sama dengan atau belanja sama dengan tahun lalu 59,7 sehingga growthnya 0 persen," kata Sri Mulyani di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Selasa, 14 Agustus 2018.

    Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan tersebut negatif dibandingkan dengan Juli 2017 atau year on year. Menurut Sri Mulyani tahun lalu pertumbuhannya 3 persen untuk Transfer Ke Daerah.

    Adapun Transfer Ke Daerah pada Juli 2018 sebesar Rp 412,8 triliun atau 58,5 persen terhadap APBN. Sedangkan, Dana Desa Rp 35,9 triliun atau setara dengan 59,8 persen terhadap APBN. Angka tersebut lebih tinggi 0,02 persen pada tahun lalu yang sebesar Rp 35,8.

    BACA: Sri Mulyani: Defisit APBN Juli 2018 Rp 151,3 Triliun

    Di lokasi yang sama, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan TKDD yang Rp 448,6 triliun, masih lebih kecil dari alokasi di APBN yang sebesar Rp 766,2 triliun.

    Menurut Astera Primanto angka penyaluran tersebut lebih rendah Rp 10,5 triliun jika dibandingkan dengan TKDD Juli tahun sebelumnya yang sebesar Rp 459,1 triliun. "Hal ini dipengaruhi realisasi dana perimbangan terutama lebih rendahnya realisasi DBH (Dana Bagi Hasil) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik," kata dia.

    Baca berita tentang Sri Mulyani lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).