2019, Pemerintah Fokus ke Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

TEMPO.CO, JAKARTA - Setelah berfokus pada pembangunan infrastruktur, arah pembangunan pemerintah di tahun 2019 juga akan menitikberatkan di sektor pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah bakal menaikan anggaran yang berfungsi untuk SDM tersebut sebesar Rp 4 triliun pada tahun depan. “Jadi Rp 14 triliun dari tahun lalu yang cuma Rp 10 triliun,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di istana negara Jakarta, Selasa 7 Agustus 2018.

Simak: Bappenas Akan Sortir Impor Proyek Infrastruktur

Bambang mengatakan jika diterjemahkan anggaran memperkuat sumber daya manusia juga tak jauh-jauh dari pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti gedung sekolah dan penunjang pendidikan bakal diprioritaskan untuk harus berjalan. Bedanya, kementerian dan lembaga sektoral diminta untuk menyokong berbagai program yang bisa mensuplai pendidikan dan pelatihan vokasional sektoral seperti pariwisata.

Sebelumnya, Bambang juga mengatakan pemerintah bakal memfokuskan belanja negara ke bidang bantuan sosial dan program subsidi. Anggaran program keluarga harapan ditingkatkan dari belasan triliun menjadi Rp 31 triliun. “Jumlah penerima tetap 10 juta kepala keluarga, yang ditingkatkan bantuannya karena standar kemiskinan sekarang sudah naik jadi Rp 400 ribuan per orang,” kata Bambang. Sedangkan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik turut dipastikan tak naik tahun depan.

Fungsi pembangunan SDM juga bakal dialirkan melalui program dana desa Kementerian Desa, Penanggulangan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Menteri Desa Eko Putro Sandjojo mengatakan berpeluang meningkatkan alokasi dana desa dari Rp 60 triliun menjadi Rp 73-85 triliun. “Program padat karya tunai melibatkan langsung masyarakat sekitar dalam pembangunan irigasi, sekolah, dan infrastruktur penting lainnya,” ujar Eko seperti yang dilansir situs kementeriannya.

Untuk menopang belanja yang banyak peningkatan tersebut, Bappenas bersama Kementerian Keuangan bakal menyisir anggaran belanja-belanja yang kurang memberikan manfaat ekonomi luas di Kementerian dan Lembaga. Setidaknya bakal ada pendisiplinan belanja sebanyak Rp 34 triliun. Di sisi fiskal Kemenkeu menargetkan penerimaan negara bisa tembus Rp 2 triliun. Selama ini penerimaan negara selalu di bawah Rp 1.900 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menampik perlu kerja keras agar defisit negara tetap terjaga. Karenanya, dia selalu mengajak Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea Cukai ke pertemuan internasional seperti G20 dan Bank Dunia. “Biar mereka lihat langsung bagaimana dunia berubah ke arah digitalisasi supaya bisa segera ekstensifikasi pajak dengan cepat,” ujar Sri Senin malam kemarin.

Simak: 3 Tahun Jokowi-JK: Pontang-Panting Infrastruktur

Direktur Riset Center of Reform on Economics Indonesia Piter Abdullah pesimistis gambaran besar program peningkatan kualitas SDM bisa berjalan lancar. Menurutnya perlu ada kepastian adanya perubahan koordinasi dan kerja sama antar kementerian dan lembaga yang lebih baik. “Kalau soal dana banyak dana abadi yang bisa digunakan. Tapi kalau lihat implementasi dana bergulir untuk UKM malah saling tumpang tindih dan berjalan sendiri-sendiri,” kata Piter.

Simak berita tentang Infrastruktur hanya di Tempo.co