2019, Pemerintah Fokus ke Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro memberikan sambutan dalam acara Temu Nasabah UlaMM, "Merintis Wirausaha, Membangun UKM" di Balai Sarwono, Jakarta Selatan, 16 Agustus 2017. TEMPO/Alfan Hilmi.

TEMPO.CO, JAKARTA - Setelah berfokus pada pembangunan infrastruktur, arah pembangunan pemerintah di tahun 2019 juga akan menitikberatkan di sektor pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah bakal menaikan anggaran yang berfungsi untuk SDM tersebut sebesar Rp 4 triliun pada tahun depan. “Jadi Rp 14 triliun dari tahun lalu yang cuma Rp 10 triliun,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di istana negara Jakarta, Selasa 7 Agustus 2018.

Simak: Bappenas Akan Sortir Impor Proyek Infrastruktur

Bambang mengatakan jika diterjemahkan anggaran memperkuat sumber daya manusia juga tak jauh-jauh dari pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti gedung sekolah dan penunjang pendidikan bakal diprioritaskan untuk harus berjalan. Bedanya, kementerian dan lembaga sektoral diminta untuk menyokong berbagai program yang bisa mensuplai pendidikan dan pelatihan vokasional sektoral seperti pariwisata.

Sebelumnya, Bambang juga mengatakan pemerintah bakal memfokuskan belanja negara ke bidang bantuan sosial dan program subsidi. Anggaran program keluarga harapan ditingkatkan dari belasan triliun menjadi Rp 31 triliun. “Jumlah penerima tetap 10 juta kepala keluarga, yang ditingkatkan bantuannya karena standar kemiskinan sekarang sudah naik jadi Rp 400 ribuan per orang,” kata Bambang. Sedangkan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik turut dipastikan tak naik tahun depan.

Fungsi pembangunan SDM juga bakal dialirkan melalui program dana desa Kementerian Desa, Penanggulangan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Menteri Desa Eko Putro Sandjojo mengatakan berpeluang meningkatkan alokasi dana desa dari Rp 60 triliun menjadi Rp 73-85 triliun. “Program padat karya tunai melibatkan langsung masyarakat sekitar dalam pembangunan irigasi, sekolah, dan infrastruktur penting lainnya,” ujar Eko seperti yang dilansir situs kementeriannya.

Untuk menopang belanja yang banyak peningkatan tersebut, Bappenas bersama Kementerian Keuangan bakal menyisir anggaran belanja-belanja yang kurang memberikan manfaat ekonomi luas di Kementerian dan Lembaga. Setidaknya bakal ada pendisiplinan belanja sebanyak Rp 34 triliun. Di sisi fiskal Kemenkeu menargetkan penerimaan negara bisa tembus Rp 2 triliun. Selama ini penerimaan negara selalu di bawah Rp 1.900 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menampik perlu kerja keras agar defisit negara tetap terjaga. Karenanya, dia selalu mengajak Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea Cukai ke pertemuan internasional seperti G20 dan Bank Dunia. “Biar mereka lihat langsung bagaimana dunia berubah ke arah digitalisasi supaya bisa segera ekstensifikasi pajak dengan cepat,” ujar Sri Senin malam kemarin.

Simak: 3 Tahun Jokowi-JK: Pontang-Panting Infrastruktur

Direktur Riset Center of Reform on Economics Indonesia Piter Abdullah pesimistis gambaran besar program peningkatan kualitas SDM bisa berjalan lancar. Menurutnya perlu ada kepastian adanya perubahan koordinasi dan kerja sama antar kementerian dan lembaga yang lebih baik. “Kalau soal dana banyak dana abadi yang bisa digunakan. Tapi kalau lihat implementasi dana bergulir untuk UKM malah saling tumpang tindih dan berjalan sendiri-sendiri,” kata Piter.

Simak berita tentang Infrastruktur hanya di Tempo.co






Indonesia's SDGs Action Awards 2022, Tunjukkan Aksimu untuk Pembangunan Berkelanjutan

13 jam lalu

Indonesia's SDGs Action Awards 2022, Tunjukkan Aksimu untuk Pembangunan Berkelanjutan

Indonesia's SDGs Action Awards 2022 adalah wujud apresiasi pemerintah kepada siapa saja yang memberikan aksi nyata dalam pembangunan berkelanjutan.


Luhut Sebut Infrastruktur di Papua Barat Tak Hanya untuk Tingkatkan Konektivitas tapi...

3 hari lalu

Luhut Sebut Infrastruktur di Papua Barat Tak Hanya untuk Tingkatkan Konektivitas tapi...

Menteri Luhut Pandjaitan meminta agar seluruh pembangunan infrastruktur di Papua Barat berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.


2030, Bappenas Patok Target 1,8 Juta Tenaga Kerja di Sektor Ekonomi Hijau RI

5 hari lalu

2030, Bappenas Patok Target 1,8 Juta Tenaga Kerja di Sektor Ekonomi Hijau RI

Bappenas menargetkan 1,8 juta tenaga kerja di sektor ekonomi hijau pada 2030.


Luhut Klaim Utang Indonesia Rp 7.000 Triliun Terkecil di Dunia, Bagaimana Datanya?

6 hari lalu

Luhut Klaim Utang Indonesia Rp 7.000 Triliun Terkecil di Dunia, Bagaimana Datanya?

Sejumlah ekonom membantah klaim Menteri Luhut Pandjaitan yang mengatakan utang pemerintah Indonesia saat ini adalah yang paling kecil di dunia.


Dua Pekan Lagi Perpres Insentif Investasi IKN Terbit, Ini Bocorannya

7 hari lalu

Dua Pekan Lagi Perpres Insentif Investasi IKN Terbit, Ini Bocorannya

Jokowi dikabarkan segera menerbitkan Perpres yang mengatur insentif untuk investor di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.


Investasi Mangkrak Terealisasi 78 Persen, Bahlil: 100 Persen Enggak Bisa, Objektif Saja

7 hari lalu

Investasi Mangkrak Terealisasi 78 Persen, Bahlil: 100 Persen Enggak Bisa, Objektif Saja

Bahlil Lahadalia tak yakin bisa menyelesaikan 100 persen investasi mangkrak yang sudah dia petakan sejak menjabat pada 2019 lalu.


BPJT Minta Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Dikebut

8 hari lalu

BPJT Minta Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Dikebut

Kepala BPJT Danang Parikesit mendorong agar capaian pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 1 Jalan Tol Yogyakarta-Bawen digenjot.


RI dan Korsel Sepakati 4 Kerja Sama Infrastruktur di IKN, Salah Satunya Tol Bawah Laut

18 hari lalu

RI dan Korsel Sepakati 4 Kerja Sama Infrastruktur di IKN, Salah Satunya Tol Bawah Laut

Indonesia dan Korsel menyepakati empat bentuk kerja sama konkret di bidang infrastruktur untuk membantu pengembangan IKN Nusantara. Apa saja?


Terbang ke Korsel, Menteri PUPR Bahas Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur IKN

20 hari lalu

Terbang ke Korsel, Menteri PUPR Bahas Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur IKN

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bertolak ke Korea Selatan untuk menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup Korsel Han Wha-Jin.


Universitas Pancasila Angkat Mantan Wakil Menteri Jadi Kepala Prodi

21 hari lalu

Universitas Pancasila Angkat Mantan Wakil Menteri Jadi Kepala Prodi

Program studi ini baru dibuka Universitas Pancasila tahun ini. Simak dasar pertimbangannya.