Bantah Data Kemiskinan SBY, JK: Data BPS Valid

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • SBY (kanan) berbincang dengan Jusuf Kalla. ANTARA/Yadi

    SBY (kanan) berbincang dengan Jusuf Kalla. ANTARA/Yadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK meyakini bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) soal angka kemiskinan sudah valid. Data tersebut mematahkan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal jumlah penduduk miskin di Indonesia.

    Baca: JK Tanggapi Soal Perjanjian Freeport: Pasti Dilaksanakan

    "Itu datanya BPS tentu valid," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018. Dia menuturkan, BPS menggunakan metode perhitungan yang diakui secara internasional.

    Perhitungannya pun dilakukan dengan mempertimbangkan banyak faktor. "Ada kurang lebih 15 faktor untuk mengetahui miskin atau tidak, rumahnya bagaimana, seperti itu," kata JK.

    Baca: JK Miris Produk Cina Rajai e-Commerce di Indonesia

    SBY sebelumnya menyatakan ada 100 juta penduduk miskin di Indonesia. Angka tersebut merujuk pada total 40 persen penduduk berpendapat rendah dari 263 juta penduduk.

    Data yang disampaikan SBY berbeda dengan catatan BPS. Pada Maret 2018, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 25,95 juta. Jumlahnya menurun dari September 2017 yang jumlahnya mencapai 26,58 juta.

    Menurut BPS, prosentase jumlah orang miskin sudah menurun hingga di bawah 10 persen. Kemiskinan pada September 2017 masih sebesar 10,12 persen. Sementara pada Maret 2018 angkanya sudah 9,82 persen.

    Meski di bawah 10 persen, angka kemiskinan di desa masih tinggi dibanding di kota. Artinya terjadi ketimpangan. Angka kemiskinan di desa mencapai 13,20 persen. Jumlahnya dua kali lipat dibandingkan dengan kota yang sebesar 7,02 persen.

    Simak berita menarik lainnya terkait JK hanya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.