TEMPO.CO, Bandung - Penjabat Gubernur Jawa Barat Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan mengatakan, negosiasi kepemilikan saham PT Angkasa Pura II di PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang mengelola Bandara Kertajati di Majalengka masih belum putus.
Baca juga: AP II Bidik 25 Persen Saham Pengelola Bandara Kertajati
“Dulu kan 20 persen waktu rapat pertama bulan Februari 2018, tapi sekarang dari (Kementerian) BUMN meminta 25 persen. Kita diskusikan, naik lagi untuk apa,” kata dia Bandung, Senin, 30 Juli 2018.
Iriawan memimpin rapat di Gedung Sate, Bandung, Senin, 30 Juli 2018 yang dihadiri salah satunya jajaran direksi PT BIJB membahas permintaan PT Angkasa Pura II tersebut atas kepemilikan saham PT BIJB. “Besok ada rapat di Menko Maritim, saya akan sampaikan pada pejabat terkait mengenai saham itu,” kat dia.
Iriawan mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan DPRD Jawa Barat terkait permintaan naiknya porsi saham AP II tersebut. “Saya harus konsultasi dengan DPRD. Dulu kan pejabat gubernur lama (sepakat) 20 persen,” kata dia.
Iriawan mengatakan, pemerintah provinsi masih menimbang tawaran tersebut. “Ini kan bandara milik rakyat Jawa Barat, tanahnya juga tanah Jawa Barat, yang bangun Jawa Barat, tentunya juga harus bermanfaat buat PAD (pendapatan asli daerah) provinsi Jawa Barat,” kata dia.
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution mengatakan, negosiasi soal kepemilikan saham PT AP II belum selesai. “Masih nego terus. Masih on going progress,” kata dia.
Eddy mengatakan, dalam negosiasi tersebut pemerintah provinsi Jawa Barat masih keberatan dengan tawaran PT AP II tersebut. Di antaranya soal permintaan kenaikan porsi saham jadi 25 persen. “Dulu dalam rapat (disepakati) 20 persen, tiba-tiba jadi 25 persen karena ada surat dari Menteri BUMN pada AP II bahwa minimal (kepemilikan) saham mereka 25 persen,” kata dia.
Eddy mengatakan, soal lain yang belum putus di antaranya soal PT AP I menginginkan menempatkan perwakilannya di posisi Direktur Keuangan PT BIJB. Tak hanya itu, AP II juga meminta agar pengambilan keputusan itu harus melibatkan perwakilan mereka di jajaran direksi PT BIJB. “Mereka jadi mengunci kita dalam pengambilan keputusan, kita enggak bisa berkutik. Ini kita enggak mau,” kata dia.
Soal konsultasi pada DPRD itu, Eddy mengatakan, sebelumnya Dewan sudah menyerahkan sepenuhnya soal negosiasi ini pada pemerintah provinsi Jawa Barat. “DPRD sebetulnya terserah kita karena sudah di ranah pemerintahan. Tapi intinya memang harus dilaporkan,” kata Eddy.
Eddy mengatakan, negosiasi yang berlangsung ini tidak berpengaruh pada operasional Bandara Kertajati. “Ini hanya masalah saham. Operasional enggak terganggu. Ini antara kita dengan dia saja,” kata dia.
Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan, negosiasi dengan PT AP II ini berlangsung sudah lama. “Negosiasi ini sejak zaman Gubernur Pak Aher (Ahmad Heryawan) belum tuntas,” kata dia, Senin, 30 Juli 2018.
Virda mengatakan, arahan Penjabat Gubernur soal negosiasi dengan AP II relatif sama dengan saat zaman Gubernur Aher. “Arahannya tidak jauh beda. Kita Jawa Barat harus bisa mendapatkan deal yang bagus, best deal,” kata dia.
Virda mengatakan, belum tuntasnya negosiasi saham kepemilikan AP II ini berimbas pada belum tuntasnya kewajiban PT BIJB membayar kontraktor yang membangun sisi darat Bandara Kertajati. “Kewajiban kita sekitar Rp 400 miliar lagi,” kata dia.
Virda mengatakan, pelepasan saham PT BIJB pada AP II ini menjadi salah satu jalan keluar untuk pembayaran hutang pembayaran kontraktor tersebut. “BIJB pendanaannya sekarang gak mungkin pakai utang bank lagi, terlalu mahal nanti. Kita harus mencari pendanaan yang murah dalam bentuk ekuit. Bisa dari AP II, RDPT (reksa dana penyertaan terbatas), atau pihak lain yang mau,” kata dia.
Virda mengatakan, belum tuntasnya negosiasi dengan PT AP II itu juga membuat rencana penerbitan RDPT terganjal. “Kira-kira begitu,” kata dia.
Virda mengatakan, perhitungan kepemilikan saham di PT BIJB yang mengelola Bandara Kertajati itu dihitung dari modal dasar Rp 2,5 triliun. “(Seratus persen saham tersebut) setara modal dasar,” kata dia.
