Tip dari OJK Agar Tak Terjebak Fintech Bodong

Indonesia Fintech Fair 2018 di Mall Taman Anggrek, Jakarta pada 13-15 Juli 2018.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Komisioner  OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengimbau masyarakat mengecek terlebih dahulu aspek legal dari perusahaan teknologi finansial alias fintech sebelum mengambil jasanya."Imbauan saya, bisa tanya OJK, kontak di 157. Kontak OJK, tanya di situ apakah dia terdaftar apa belum," ujar Tirta di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Ahad, 29 Juli 2018.

Baca: Fintech Syariah, Indonesia Dinilai Lebih Unggul dari Malaysia

Tirta mengatakan pada prinsipnya semua fintech harus mendaftar ke OJK. Setelah itu, OJK akan memilah fintech yang bisnisnya di bidang jasa keuangan. "Itu harus dapat izin OJK," ujar dia. Sementara, fintech yang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, kata Tirta, akan dimasukkan ke sandbox OJK.

Tirta berujar kerja sama antara lembaganya dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah terjalin erat. Sehingga, apabila menemukan ada fintech ilegal, OJK tinggal berkomunikasi dengan Kominfo untuk pemblokiran.

Sebelumnya, Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam L. Tobing mengatakan sebanyak 227 platform financial technologies (fintech) peer to peer lending tak berizin. Menurut dia, sebanyak 227 platform tersebut dimiliki oleh 155 developer atau perusahaan.

Pada 19 Februari 2018 dan 25 Juli 2018, OJK memanggil seluruh perusahaan fintech yang tidak memiliki izin. Dalam kesempatan itu, OJK mengimbau seluruh perusahaan yang dipanggil untuk segera mendaftar kepada OJK mengenai kegiatan usahanya.

Pada 19 Februari 2018 dan 25 Juli 2018, OJK memanggil seluruh perusahaan fintech yang tidak memiliki izin. Dalam kesempatan itu, OJK mengimbau seluruh perusahaan yang dipanggil untuk segera mendaftar kepada OJK mengenai kegiatan usahanya.

"Yang tidak terdaftar harus menghentikan aktivitas dan harus dihapus dari aplikasi," kata Tongam yang juga menjabat sebagai Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan ini.

Adapun menurut data OJK, sudah ada sebanyak 63 perusahaan fintech peer to peer yang kini telah terdaftar dan berizin. Dari jumlah tersebut sejak 2016 kemarin telah melakukan penyaluran dana kredit kepada nasbah hingga Rp 6 triliun pada Juni 2018.






Tumbal Korban Janji Cuan Wanaartha

2 jam lalu

Tumbal Korban Janji Cuan Wanaartha

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan asuransi Wanaartha Life alias, Senin, 5 Desember 2022.


Aliran Modal Asing Rp 7,3 T Masuk Pasar Surat Utang Negara Indonesia

14 jam lalu

Aliran Modal Asing Rp 7,3 T Masuk Pasar Surat Utang Negara Indonesia

Investor asing mencatatkan inflow tertinggi ke pasar obligasi Indonesia dalam setahun terakhir.


Strategi BRI Antisipasi Jelang Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit

1 hari lalu

Strategi BRI Antisipasi Jelang Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit

BRI menempuh strategi soft landing strategy untuk menjaga kualitas aset agar tetap sehat dan prudent.


Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

1 hari lalu

Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

Kemenkeu mengatakan terdapat keringanan utang atas sumbangan pembinaan pendidikan (SPP Mahasiswa) atau uang kuliah hingga 80 persen.


Bos Wanaartha Life Beberkan Kewajiban yang Harus Dibayar ke Pemegang Polis Mencapai Rp 15,7 Triliun

1 hari lalu

Bos Wanaartha Life Beberkan Kewajiban yang Harus Dibayar ke Pemegang Polis Mencapai Rp 15,7 Triliun

Hasil audit independen menunjukkan bahwa nilai kewajiban yang harus dibayarkan Wanaartha Life kepada para pemegang polis mencapai Rp 15,7 triliun.


Cadangan Devisa Naik jadi USD 134 Miliar, BI: Mampu Dukung Ketahanan Eksternal dan Jaga Stabilitas

1 hari lalu

Cadangan Devisa Naik jadi USD 134 Miliar, BI: Mampu Dukung Ketahanan Eksternal dan Jaga Stabilitas

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia per November 2022 mencapai US$ 134 miliar atau naik US$ 3,8 miliar ketimbang bulan sebelumnya.


Pemerintah Targetkan IPO Pertamina Geothermal Energy pada Triwulan I 2023

1 hari lalu

Pemerintah Targetkan IPO Pertamina Geothermal Energy pada Triwulan I 2023

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bakal melakukan Initiap Public Offering (IPO) perusahaan energi panas bumi Pertamina Geothermal Energy.


Kredit Perbankan Tumbuh 11,95 Persen, OJK: Ditopang Kredit Investasi

1 hari lalu

Kredit Perbankan Tumbuh 11,95 Persen, OJK: Ditopang Kredit Investasi

OJK membeberkan kondisi perbankan nasional saat ini. Kredit perbankan pada Oktober 2022 tercatat tumbuh menjadi 11,95 persen secara tahunan.


Aturan PAYDI Baru Pertegas Komitmen Customer Centric Prudential Indonesia

1 hari lalu

Aturan PAYDI Baru Pertegas Komitmen Customer Centric Prudential Indonesia

Prudential Indonesia memandang aturan baru PAYDI sebagai penyempurnaan dari kebijakan yang telah berlaku.


RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

1 hari lalu

RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

OJK akan terus memantau perkembangan pembahasan RUU PPSK, terutama soal topik-topik yang berkaitan dengan pengawasan otoritas tersebut.