Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ESDM Pertahankan Aturan Penunjukan Langsung Pembangkit Listrik

image-gnews
Presiden Jokowi memberikan sambutan saat meresmikan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin, 2 Juli 2018. Foto: Biro Pers Setpres
Presiden Jokowi memberikan sambutan saat meresmikan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin, 2 Juli 2018. Foto: Biro Pers Setpres
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan belum berencana membatalkan aturan penunjukan langsung untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Ego Syahrial menganggap aturan tersebut masih membantu pemerintah untuk menambah pasokan listrik bagi masyarakat.
 
 
"Kalau semua dijalankan dengan niat baik, seharusnya tak ada masalah," ungkap Ego di kantornya, Selasa 17 Juli 2018.
 
Skema penunjukan langsung termuat dalam Peraturan Menteri Energi Nomor 19 Tahun 2017 tentang pemanfaatan batubara untuk pembangkit listrik dan pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power). Alasannya, pemerintah menginginkan pengelolaan pembangkit listrik yang efisien. Ongkos PLTU mulut tambang dianggap lebih murah karena pengelola tak memerlukan ongkos tambahan untuk mengangkut batubara. 
 
 
Ego mengatakan, pemerintah juga berkukuh tak mengubah sikapnya untuk pengembangan PLTU. "Kisi-kisi dari kami adalah, tak boleh ada lagi pembangunan PLTU baru di Jawa, dan pembangkit harus mulut tambang," katanya.
 
Pembangunan PLTU mulut tambang menuai masalah setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap wakil ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo akhir pekan lalu. Keduanya diduga terlibat dalam perkara suap proyek PLTU Riau 1 di Indragiri Hulu, Riau. Johanes adalah pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd yang menjadi mitra konsorsium bersama PT Pembangkitan Jawa-Bali, anak usaha PT PLN (Persero), mengembangkan fasilitas tersebut. Pengembang dipilih PLN melalui skema penunjukan langsung.
 
Direktur Eksekutif Insitute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa menganggap skema penunjukan langsung untuk proyek PLTU mulut tambang rawan penyimpangan. Sebab, tak ada kriteria yang jelas terkait mitra yang ditunjuk. 
 
PLN sebenarnya menerbitkan Peraturan Direksi Nomor 0336 Tahun 2017 yang membatasi penunjukan langsung bisa dilakukan selama anak usahanya turut andil dalam proyek. Namun, kata Fabby, aturan tak memuat kewajiban anak usaha PLN menyelenggarakan lelang untuk mencari mitra. "Proses di anak perusahaan dalam mencari mitra tidak jelas. Kalaupun tender, seberapa ketat prosesnya?" ungkap dia. Saat dikonfirmasi soal ini, Juru Bicara PLN I Made Suprateka tak menjawab konfirmasi Tempo. 
 
Fabby menyarankan pemerintah membatalkan skema penunjukan langsung. Sebagai alternatif, dia mengusulkan PLN supaya menunjuk agen pengadaan khusus yang mengevaluasi peserta lelang. Proses ini diklaim hanya memakan waktu 3-4 bulan. Sedangkan lelang terbuka oleh PLN selama ini memakan waktu kurang lebih sembilan bulan.
 
Juru Bicara Asosiasi Pengusaha Listrik Swasta Indonesia Rizal Calvary menyatakan skema penunjukan ESDM tak sesuai dengan praktik persaingan usaha yang sehat. Sebab, investor pembangkit kehilangan kesempatan berkompetisi dalam lelang terbuka. 
 
Jika sistem ini dipertahankan, Riza menaksir minat investor untuk membangun infrastruktur kelistrikan semakin menurun. Prediksi Riza terbukti. Hasil survei lembaga konsultan bisnis PriceWaterhouse Coopers tahun ini menyebutkan hanya ada 65 persen dari investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor kelistrikan Tanah Air. Angka tersebut turun dibanding survei tahun lalu sebanyak 89 persen. Salah satu sebab utamanya adalah kurangnya tranparansi. 
 
 
 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Plus-Minus Izin Tambang Menurut Dosen Universitas Muhamadiyah, Menteri ESDM Sebut 6 WIUPK Disiapkan untuk Ormas

3 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Terkini: Plus-Minus Izin Tambang Menurut Dosen Universitas Muhamadiyah, Menteri ESDM Sebut 6 WIUPK Disiapkan untuk Ormas

Kebijakan pemerintah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan mengelola tambang menuai polemik.


6 Wilayah Tambang Batu Bara Disiapkan untuk Ormas Keagamaan, Menteri ESDM: Transparan, Tidak Boleh Transfer

5 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai rapat dengar pendapat dengan PT Vale Indonesia dan Mind ID di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu, 3 April 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
6 Wilayah Tambang Batu Bara Disiapkan untuk Ormas Keagamaan, Menteri ESDM: Transparan, Tidak Boleh Transfer

Pemerintah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks PKP2B untuk ormas keagamaan.


Subsidi Listrik 6,1 Juta Pelanggan Salah Sasaran, DPR Desak ESDM Segera Evaluasi dan Mutakhirkan Data

9 hari lalu

Petugas keamanan melakukan pengecekan meteran listrik di Rusun Kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023. Kementerian ESDM memutuskan tarif listrik kuartal IV atau periode Oktober-Desember 2023 untuk 13 pelanggan nonsubsidi dan 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik, termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tempo/Tony Hartawan
Subsidi Listrik 6,1 Juta Pelanggan Salah Sasaran, DPR Desak ESDM Segera Evaluasi dan Mutakhirkan Data

Komisi VII DPR mendesak Kementerian ESDM segera mengevaluasi dan mengawasi penyaluran subsidi listrik.


Izin Usaha Pertambangan Untuk Ormas Keagamaan Dikritik Kanan Kiri

9 hari lalu

Freeport belum mau beralih status dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Tenggat yang diberikan pemerintah untuk beralih status terlampaui sejak Jumat 10 Februari 2017. Proses negosiasi terancam buntu. Perusahaan asal Arizona itu tak bisa melakukan ekspor hasil pertambangan.
Izin Usaha Pertambangan Untuk Ormas Keagamaan Dikritik Kanan Kiri

Beberapa pihak mengkritisi adanya revisi yang memungkinkan izin usaha pertambangan ke ormas keagamaan ini, karena dianggap melanggar UU Minerba.


Kronologi Revisi PP 96, Ormas Keagamaan Bisa Kelola Izin Usaha Pertambangan

10 hari lalu

Penampakan lokasi tambang timah saat konferensi pers dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai 2022 di Provinsi Bangka Belitung, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kronologi Revisi PP 96, Ormas Keagamaan Bisa Kelola Izin Usaha Pertambangan

Di aturan baru ini, pemerintah menambah pasal 83A yang mengatur tentang penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK


Pemerintah Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport, Jokowi: Kita Untung dan Untung Kuasai 61 Persen Saham

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat mengecek tambang bawah tanah Deep Mill Level Zone (DMLZ) PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis, 1 September 2022. Sumber: Biro Setpres
Pemerintah Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport, Jokowi: Kita Untung dan Untung Kuasai 61 Persen Saham

Pemerintah secara resmi memperpanjang izin ekspor konsentrat dan lumpur anoda hingga Desember 2024


Benarkah Harga BBM Akan Naik per 1 Juni 2024? Ini Kata Jokowi hingga Pertamina

13 hari lalu

Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) pengendara motor di SPBU Jakarta, Selasa 4 Oktober 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada September sebesar 1,17 persen (month-to-month/mtm), tertinggi sejak Desember 2014 dengan komoditas utama penyumbang inflasi tersebut adalah harga b ahan bakar minyak (BBM), beras dan angkutan dalam kota. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Benarkah Harga BBM Akan Naik per 1 Juni 2024? Ini Kata Jokowi hingga Pertamina

Belakangan ramai diberitakan soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau harga BBM per 1 Juni 2024. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?


Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung dalam Kasus Korupsi di PT Timah, Kejagung Sebut Ingin Tanya Manfaat untuk Masyarakat

13 hari lalu

Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi memberikan keterangan saat konferensi pers penyampaian hasil Perhitungan Kerugian Negara dalam perkara kasus Timah, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Kejagung RI mengumumkan kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 mencapai 300 trilliun. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung dalam Kasus Korupsi di PT Timah, Kejagung Sebut Ingin Tanya Manfaat untuk Masyarakat

Jampidsus Kejagung mengatakan anak buahnya memeriksa Erzaldi untuk meminta keterangan soal manfaat aktivitas PT Timah di Bangka Belitung.


ESDM Proyeksi Penyaluran LPG 3 Kg Tahun Ini akan Melebihi Kuota APBN

14 hari lalu

Agen gas tengah menata gas LPG ukuran 3 kg di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024. Salah satu cara yang akan ditempuh yaitu membatasi pendistribusian LPG dari sub-penyalur ke pengecer maksimal 20 persen dari alokasi sub-penyalur per bulan sesuai Surat Dirjen Migas ke Pertamina. TEMPO/Tony Hartawan
ESDM Proyeksi Penyaluran LPG 3 Kg Tahun Ini akan Melebihi Kuota APBN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memproyeksikan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi akan melebihi kuota yang ditetapkan APBN 2024


Tarik Ulur Penerapan Pembelian Gas 3 Kg dengan KTP, Berlaku 1 Juni 2024

14 hari lalu

Warga antre untuk membeli tabung gas LPG 3kg di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu, 26 Juli 2023. Pemerintah daerah setempat bersama Pertamina menggelar operasi pasar murah dengan Harga eceran terendah (HET) Rp16 ribu per tabung untuk mengatasi kelangkaan LPG 3kg yang terjadi sejak satu bulan terakhir. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
Tarik Ulur Penerapan Pembelian Gas 3 Kg dengan KTP, Berlaku 1 Juni 2024

Pemerintah telah umumkan peraturan pembelian gas 3 Kg dengan KTP sejak Januari 2023. Hingga segera diterapkan lusa, 1 Juni 2024.