Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ESDM Pertahankan Aturan Penunjukan Langsung Pembangkit Listrik

image-gnews
Presiden Jokowi memberikan sambutan saat meresmikan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin, 2 Juli 2018. Foto: Biro Pers Setpres
Presiden Jokowi memberikan sambutan saat meresmikan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin, 2 Juli 2018. Foto: Biro Pers Setpres
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan belum berencana membatalkan aturan penunjukan langsung untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Ego Syahrial menganggap aturan tersebut masih membantu pemerintah untuk menambah pasokan listrik bagi masyarakat.
 
 
"Kalau semua dijalankan dengan niat baik, seharusnya tak ada masalah," ungkap Ego di kantornya, Selasa 17 Juli 2018.
 
Skema penunjukan langsung termuat dalam Peraturan Menteri Energi Nomor 19 Tahun 2017 tentang pemanfaatan batubara untuk pembangkit listrik dan pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power). Alasannya, pemerintah menginginkan pengelolaan pembangkit listrik yang efisien. Ongkos PLTU mulut tambang dianggap lebih murah karena pengelola tak memerlukan ongkos tambahan untuk mengangkut batubara. 
 
 
Ego mengatakan, pemerintah juga berkukuh tak mengubah sikapnya untuk pengembangan PLTU. "Kisi-kisi dari kami adalah, tak boleh ada lagi pembangunan PLTU baru di Jawa, dan pembangkit harus mulut tambang," katanya.
 
Pembangunan PLTU mulut tambang menuai masalah setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap wakil ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo akhir pekan lalu. Keduanya diduga terlibat dalam perkara suap proyek PLTU Riau 1 di Indragiri Hulu, Riau. Johanes adalah pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd yang menjadi mitra konsorsium bersama PT Pembangkitan Jawa-Bali, anak usaha PT PLN (Persero), mengembangkan fasilitas tersebut. Pengembang dipilih PLN melalui skema penunjukan langsung.
 
Direktur Eksekutif Insitute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa menganggap skema penunjukan langsung untuk proyek PLTU mulut tambang rawan penyimpangan. Sebab, tak ada kriteria yang jelas terkait mitra yang ditunjuk. 
 
PLN sebenarnya menerbitkan Peraturan Direksi Nomor 0336 Tahun 2017 yang membatasi penunjukan langsung bisa dilakukan selama anak usahanya turut andil dalam proyek. Namun, kata Fabby, aturan tak memuat kewajiban anak usaha PLN menyelenggarakan lelang untuk mencari mitra. "Proses di anak perusahaan dalam mencari mitra tidak jelas. Kalaupun tender, seberapa ketat prosesnya?" ungkap dia. Saat dikonfirmasi soal ini, Juru Bicara PLN I Made Suprateka tak menjawab konfirmasi Tempo. 
 
Fabby menyarankan pemerintah membatalkan skema penunjukan langsung. Sebagai alternatif, dia mengusulkan PLN supaya menunjuk agen pengadaan khusus yang mengevaluasi peserta lelang. Proses ini diklaim hanya memakan waktu 3-4 bulan. Sedangkan lelang terbuka oleh PLN selama ini memakan waktu kurang lebih sembilan bulan.
 
Juru Bicara Asosiasi Pengusaha Listrik Swasta Indonesia Rizal Calvary menyatakan skema penunjukan ESDM tak sesuai dengan praktik persaingan usaha yang sehat. Sebab, investor pembangkit kehilangan kesempatan berkompetisi dalam lelang terbuka. 
 
Jika sistem ini dipertahankan, Riza menaksir minat investor untuk membangun infrastruktur kelistrikan semakin menurun. Prediksi Riza terbukti. Hasil survei lembaga konsultan bisnis PriceWaterhouse Coopers tahun ini menyebutkan hanya ada 65 persen dari investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor kelistrikan Tanah Air. Angka tersebut turun dibanding survei tahun lalu sebanyak 89 persen. Salah satu sebab utamanya adalah kurangnya tranparansi. 
 
 
 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PLN Siapkan 19 Aspek dalam Inisiasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

38 menit lalu

Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia Evy Haryadi dan Ketua Panitia Pelaksana Electricity CONNECT Arsyadany G. Akmalaputri dalam peluncuran Electricity CONNECT 2024 dalam rangka Hari Listrik Nasional ke-79 di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
PLN Siapkan 19 Aspek dalam Inisiasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) Evy Haryadi mengatakan ada 19 aspek yang harus disiapkan pemerintah dalam inisiasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang telah masuk ke dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2033.


Airlangga Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi

1 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Rapat tersebut membahas  rencana kerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Airlangga Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

1 hari lalu

Pengendara motor antre membeli bahan bakar minyak (BBM) pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 31 Agustus 2022. Antrean di sejumlah SPBU di Surabaya tersebut terkait adanya rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak bisa asal diterapkan mulai 17 Agustus 2024. Ia berujar, harus ada dasar hukum yang lebih dulu dibuat.


Bertemu Perwakilan AS, Menko Airlangga Bahas Reaktor Nuklir untuk Pembangkit Listrik

1 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Tempo/Annisa Febiola.
Bertemu Perwakilan AS, Menko Airlangga Bahas Reaktor Nuklir untuk Pembangkit Listrik

Menteri Airlangga Hartarto terima kunjungan perwakilan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Bahas reaktor nuklir untuk pembangkit listrik.


Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu untuk 7 Kelompok Industri Berlanjut, Menteri ESDM Beberkan Dampaknya

2 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit, dan mineral lainnya, rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral, blueprint pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu untuk 7 Kelompok Industri Berlanjut, Menteri ESDM Beberkan Dampaknya

Insentif HGBT berlaku untuk tujuh kelompok industri yang meliputi industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.


Menteri ESDM: Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi pada 17 Agustus

2 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Menteri ESDM: Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi pada 17 Agustus

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus nanti.


Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg Lewat Pembayaran Tunai Mulai Berlaku 2026

6 hari lalu

Pekerja melakukan bongkar muat tabung gas LPG 3kg di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin 3 Juni 2024. Pemerintah mulai memberlakukan pembelian liquified petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) per hari Sabtu, 1 Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg Lewat Pembayaran Tunai Mulai Berlaku 2026

Rencana pemberian subsidi LPG 3 kg melalui pembayaran uang tunai langsung ke masyarakat sudah dibahas bersama Kementerian ESDM


Luhut Beri Sinyal Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Mulai 17 Agustus, Anggota DPR: Laksanakan Melalui Revisi Perpres 191

6 hari lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Luhut Beri Sinyal Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Mulai 17 Agustus, Anggota DPR: Laksanakan Melalui Revisi Perpres 191

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno setuju dengan rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.


Industri Baru Berpeluang Dapat HGBT usai Jokowi Lanjutkan Kebijakan Insentif Harga Gas

8 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai rapat dengar pendapat dengan PT Vale Indonesia dan Mind ID di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu, 3 April 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Industri Baru Berpeluang Dapat HGBT usai Jokowi Lanjutkan Kebijakan Insentif Harga Gas

Presiden Jokowi memutuskan untuk melanjutkan insentif harga gas bumi tertentu (HGBT) bagi tujuh kelompok industri


Pemerintah Bakal Kembangkan Nuklir sebagai Energi Terbarukan

8 hari lalu

Amerika Serikat dan Indonesia pada Jumat, 17 Maret 2023, mengumumkan kemitraan strategis untuk membantu Indonesia mengembangkan program energi bersih nuklir. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Amerika di Jakarta
Pemerintah Bakal Kembangkan Nuklir sebagai Energi Terbarukan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut energi nuklir masuk dalam rencana bauran energi terbarukan di Indonesia