Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BI Sudah Keluarkan Izin 5 E-Money Ini

image-gnews
Petugas memperlihatkan e-money  di gerbang pintu tol Jagorawi Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (16/10/2017). Sebanyak 1,5 juta uang elektronik (e-money) akan dibagikan gratis mulai 16 Oktober hingga 31 Oktober 2017. Masyarakat cukup membayar saldonya saja. Pembebasan biaya kartu ini bertujuan untuk meningkatkan penetrasi pembayaran nontunai di gerbang tol sampai 100 persen. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Petugas memperlihatkan e-money di gerbang pintu tol Jagorawi Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (16/10/2017). Sebanyak 1,5 juta uang elektronik (e-money) akan dibagikan gratis mulai 16 Oktober hingga 31 Oktober 2017. Masyarakat cukup membayar saldonya saja. Pembebasan biaya kartu ini bertujuan untuk meningkatkan penetrasi pembayaran nontunai di gerbang tol sampai 100 persen. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia atau BI sudah mengeluarkan izin untuk sejumlah uang elektronik atau e-money berbasis server pada Rabu, 23 Mei 2018. Dari lima e-money itu yang sudah diumumkan secara luas adalah PayTren milik Yusuf Mansur. 

"Sudah dikeluarkan izin e-money lima pemohon pada pekan lalu," ujar Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko saat dihubungi Tempo, Kamis, 31 Mei 2018.

Baca: Lebaran 2018, Penggunaan E-Money Diprediksi Tumbuh 300 Persen

Namun, ucap Onny, pihaknya memang belum mengumumkan hal tersebut secara resmi kepada publik. "Nanti, kalau sudah siap operasi, kami masukkan website BI," tuturnya.

Sebelumnya, banyak layanan e-money yang dihentikan sementara karena belum mengantongi izin sebagai penerbit uang elektronik dari BI. Beberapa yang dihentikan layanannya antara lain: BukaDompet (Bukalapak), TokoCash (Tokopedia), ShopeePay (Shopee), dan GrabPay (Grab). Hingga berita ini diturunkan belum diketahui apakah para pemain besar e-money itu sudah mendapatkan izin atau belum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aturan baru tentang uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018, yang merevisi aturan sebelumnya, PBI Nomor 18/17/PBI/2016. Aturan yang baru itu berlaku sejak 4 Mei 2018. Salah satu kebijakan yang terdapat dalam PBI tersebut menjelaskan, penyelenggara uang elektronik wajib memperoleh izin dari BI, kecuali uang elektronik close loop dengan jumlah dana menganggur atau dana float pada uang elektronik kurang dari Rp 1 miliar yang hanya wajib lapor.

Yusuf Mansur, salah satu yang mengajukan izin terbit atas layanan e-money PayTren, mengatakan, pada 22 Mei lalu, surat izin BI atas PayTren telah diteken. "Pada tanggal 23 Mei, surat tersebut diberikan (kepada kami)," ucapnya saat dihubungi Tempo pada Kamis malam, 31 Mei 2018.

Karena itu, pada Jumat, 1 Juni 2018, ustad kondang itu akan meluncurkan kembali PayTren. "Pada tanggal 1 Juni, kami launching," ujar Yusuf Mansur beberapa waktu lalu ketika ditanya soal rencana peluncuran e-money PayTren itu. "Ini Paytren sedang 'Lebaran' nih," katanya. Saat launching Paytren 1 Juni, tagar #LebaranPaytren menjadi trending topik nomor 6 di Twitter.

RALAT:
Pada berita sebelumnya terdapat kesalahan bahwa para  pemain e-money seperti BukaDompet (Bukalapak), TokoCash (Tokopedia), ShopeePay (Shopee), dan GrabPay (Grab) sudah mendapatkan izin. Yang benar, sampai ini belum ada pengumuman. Hanya Paytren yang sudah mengantongi izin.
 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sosok Burhanuddin Abdullah dari Gubernur BI, Tersangka KPK, TKN Prabowo, hingga Komisaris Utama PLN

2 hari lalu

Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, dalam rapat konsultasi Panitia Khusus Hak Angket Century, di Gedung MPR/DPR, Jakarta (21/12). TEMPO/Imam Sukamto
Sosok Burhanuddin Abdullah dari Gubernur BI, Tersangka KPK, TKN Prabowo, hingga Komisaris Utama PLN

Eks Gubernur BI sekaligus bekas Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PT PLN (Persero). Ini rekam jejaknya.


BI Laporkan Uang Beredar Tembus Rp 9.026,2 Triliun pada Juni 2024: Tumbuh 7,8 Persen

4 hari lalu

Pegawai Bank Indonesia (BI) memperlihatkan uang rupiah pecahan lima puluh ribu saat sosialisasi cara mengidentifikasi uang palsu di Miangas, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, 28 Oktober 2021. Tidak hanya melakukan penukaran uang, BI juga melaksanakan penyerahan bantuan sosial kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta sosialisasi cinta bangga paham (CBP) Rupiah bagi masyarakat umum serta siswa-siswi sekolah. BI juga memperkenalkan fungsinya sebagai bank sentral, menyosialisasikan cara mengidentifikasi uang asli untuk mencegah beredarnya rupiah palsu di masyarakat yang tinggal di wilayah 3T. ANTARA FOTO/ADWIT B PRAMONO
BI Laporkan Uang Beredar Tembus Rp 9.026,2 Triliun pada Juni 2024: Tumbuh 7,8 Persen

BI melaporkan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Juni 2024 sebesar Rp 9.026,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen secara tahunan.


Kerja Sama Bank Indonesia dan Bank of Korea, Kapan Mulai Bisa Belanja di Korea dengan QRIS?

7 hari lalu

Cara membuat QRIS untuk pemilik bisnis atau merchant (UMKM) cukup mudah. Berikut ini langkah-langkahnya dan jenis pembayaran via QRIS. Foto: Canva
Kerja Sama Bank Indonesia dan Bank of Korea, Kapan Mulai Bisa Belanja di Korea dengan QRIS?

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan kerja sama pembayaran berbasis kode QR antara BI dan Bank of Korea memungkinkan menggunakan QRIS di Korea


Tingkatkan Akses Investor ke Pasar Modal, KSEI Tunjuk 8 Bank Tambahan Jadi Bank Pembayaran Periode 2024-2029

7 hari lalu

Ilustrasi bursa saham. REUTERS/Issei Kato
Tingkatkan Akses Investor ke Pasar Modal, KSEI Tunjuk 8 Bank Tambahan Jadi Bank Pembayaran Periode 2024-2029

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi memperbaharui kerja sama Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Bank Pembayaran dengan menunjuk 8 bank tambahan.


Catat, Inilah Daftar 9 Negara yang Bisa Melayani Pembayaran QRIS

8 hari lalu

Cara membuat QRIS untuk pemilik bisnis atau merchant (UMKM) cukup mudah. Berikut ini langkah-langkahnya dan jenis pembayaran via QRIS. Foto: Canva
Catat, Inilah Daftar 9 Negara yang Bisa Melayani Pembayaran QRIS

Ada sembilan negara yang bisa menggunakan QRIS, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Jepang, Korsel.


Bank Indonesia Catat Rp 775 Triliun Modal Asing Mengalir ke SRBI

9 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo bersama jajaran Deputi Bank Indonesia saat mengumumkan Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Juni 2024 di Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19-20 Juni 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,25 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,5 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Bank Indonesia Catat Rp 775 Triliun Modal Asing Mengalir ke SRBI

Bank Indonesia mencatat Rp 775,45 Triliun modal asing telah mengalir ke SRBI. Meningkat dibanding bulan lalu yang nilainya Rp 666,53 triliun.


Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga 6,25 Persen Bulan Ini

9 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. TEMPO/Tony Hartawan
Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga 6,25 Persen Bulan Ini

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada pada 16-17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga sebesar 6,25 persen.


Bank Indonesia Optimistis Nilai Tukar Rupiah Makin Stabil

9 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. TEMPO/Tony Hartawan
Bank Indonesia Optimistis Nilai Tukar Rupiah Makin Stabil

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi performa rupiah akan semakin menguat ke depan.


Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.627 T, Ekonom: Berpotensi Naik Seiring Kembali Masuknya Investor Asing ke Pasar SBN

10 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.627 T, Ekonom: Berpotensi Naik Seiring Kembali Masuknya Investor Asing ke Pasar SBN

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Mei 2024 tumbuh 1,8 persen dibanding tahun lalu atau year on year (yoy).


Pengamat Prediksi BI akan Pertahankan Suku Bunga 6,25 Persen, Kenapa?

10 hari lalu

Ilustrasi atau Logo Bank Indonesia. REUTERS/Iqro Rinaldi/File Photo
Pengamat Prediksi BI akan Pertahankan Suku Bunga 6,25 Persen, Kenapa?

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran, Arianto Muditomo memproyeksikan BI akan mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25 persen.