TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atau Sri Mulyani mengklaim implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 kuat dan sehat didukung oleh penerimaan pajak yang positif serta efisiensi belanja negara. Menurut dia, APBN memiliki ruang fiskal yang cukup dan akan terus dijaga agar pemerintah mempunyai instrumen dalam menghadapi ketidakpastian eksternal.
Kementerian Keuangan akan berfokus memobilisasi penerimaan negara, tapi tidak dengan cara yang mengganggu iklim investasi. "Menjaga pelaksanaan 2018 agar terus kredibel dan memperkuat kesehatan APBN dalam rangka kita terus menjaga ruang fiskal yang memadai. Dengan demikian, instrumen fiskal juga bisa diandalkan, juga bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjaga stabilitas dari sisi pembangunan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Penguatan Koordinasi Untuk Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.
Baca juga: Sri Mulyani Klaim Kenaikan Suku Bunga Kiat BI Menjaga Rupiah
Sri Mulyani menyatakan penerimaan pajak tumbuh 14,9 persen per April 2018 dengan PPN meningkat 14,1 persen dan PPh badan naik 23,6 persen. Pertumbuhan PPh badan disebut menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi.
Selain itu, defisit anggaran tercatat sebesar 0,37 persen dan keseimbangan primer surplus hingga Rp 24,2 triliun atau jauh di atas surplus periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 3 triliun.
Menurut Sri Mulyani, dengan keseimbangan primer yang terus mengecil, Kementerian Keuangan akan mendesain keseimbangan primer yang menuju positif dalam jangka menengah.
Dalam jangka menengah, ucap dia, pemerintah berkomitmen menjaga defisit APBN yang semakin kecil melalui reformasi perpajakan serta menjaga efektivitas dan produktivitas belanja negara.
Di sisi pembiayaan, strategi front loading diklaim sebagai antisipasi yang tepat dengan adanya gejolak normalisasi dari The Fed, sehingga bisa menghindari kondisi pasar yang tidak menguntungkan.
Seperti diketahui, bank sentral Amerika Serikat itu telah menaikkan suku bunga acuannya dari 1,5 persen menjadi 1,75 persen pada Maret 2018. Para analis dan pasar memperkirakan akan ada dua-tiga kali penaikan Fed Rate lagi sepanjang tahun ini.
"Sampai April 2018, pembiayaan kita telah terealisasi 57,9 persen dari target. Pemerintah akan terus melakukan bauran kebijakan dari sisi pembiayaan dengan terus melakukan sumber pembiayaan yang tidak berasal dari market," ujar Sri Mulyani.
Persentase yang disebutkan Sri Mulyani tersebut setara dengan Rp 188,7 triliun. Berdasarkan catatan, sebesar Rp 187,2 triliun untuk pembiayaan utang atau 46,9 persen terhadap APBN. Sementara itu, hingga April 2018, sudah diterbitkan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 189,7 triliun atau lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 202,8 triliun.
