TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha menggelar rapat dengar pendapat mengenai perusahaan induk (holding) minyak dan gas bumi.
"Kami sampaikan permohonan maaf bapak komisaris (Pertamina) tidak bisa hadir. Kami ingin perkenalkan jajaran direktur yang baru hari ini," kata pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 April 2018.
Baca: Nicke Widyawati, Lulusan ITB yang Didapuk Jadi Plt Pertamina
Rapat itu turut mengundang Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero).
Mereka yang menghadiri rapat adalah Nicke Widyawati dan jajaran direktur Pertamina baru serta Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Jobi Triananda Hasjim.
Holding BUMN industri migas merupakan target keempat Kementerian BUMN setelah sebelumnya terbentuk holding BUMN industri pupuk, semen, dan pertambangan. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembentukan holding dilakukan demi meningkatkan daya saing BUMN menghadapi tantangan di sektor terkait.
Dengan pembentukan holding BUMN migas, PT Perusahaan Gas Negara dan Pertamina Gas (Pertagas) akan menjadi perusahaan anggota holding di bawah PT Pertamina.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati telah meneken keputusan menteri keuangan (KMK) terkait dengan valuasi saham pemerintah yang ada di PT PGN. Dengan KMK tersebut, Kementerian BUMN dapat menerbitkan akta pengalihan saham pemerintah di PT PGN kepada Pertamina, untuk selanjutnya membentuk holding BUMN migas.
Staf Khusus Kementerian BUMN Wianda Pusponegoro mengatakan pembentukan perusahaan holding BUMN migas dapat memperluas akses gas untuk masyarakat. Sebab, kegiatan operasional PT PGN akan terintegrasi dengan Pertagas.
