Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Oknum Pegawai Pajak Peras Wajib Pajak Rp 700 Juta

image-gnews
Ilustrasi suap
Ilustrasi suap
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Polisi menangkap salah satu oknum pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka, Ramli Aruan. Ia kedapatan memeras salah satu pengusaha di Bangka senilai Rp 700 juta.

Pegawai yang bertugas di bidang account representatif tersebut ditangkap setelah wajib pajak yang diperas dan merasa tertekan melaporkan tindakannya ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bangka Belitung. "Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan melaporkan kewajiban membayar pajak kepada wajib pajak dengan SMS adanya tunggakan Rp 700 juta. Tersangka berjanji akan menunda pemeriksaan wajib pajak tersebut apabila diberikan sejumlah uang," ujar Wakil Direktur Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung Ajun Komisaris Besar Indra Krismayadi, Senin, 16 April 2018.

Wajib pajak, menurut Indra, keberatan karena perusahaannya sudah lama tidak beroperasi dan tidak ada transaksi keuangan. Meski begitu, pelaku tetap memaksa.

Menurut Indra, wajib pajak yang saat ini berstatus saksi korban melaporkan ke polisi karena kasus pemerasan itu. Dia menyerahkan uang yang diminta oleh oknum tersebut dengan iming-iming penundaan pemeriksaan tindak lanjut kewajiban wajib pajak.

"Saat itu kita lakukan penyidikan dan pelaku ditangkap usai menerima uang dari korban di salah satu cafe di Pangkalpinang," ujar Indra.

Baca juga: Penerimaan Pajak Belum Capai Target, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pelaku sempat melarikan diri dan terjadi kejar-kejaran dengan polisi. Dari tangan pelaku diamankan uang Rp 50 juta dua unit handphone yang digunakan pelaku untuk memeras. Selain itu sejumlah kartu kredit dan satu unit mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan pelat nomor BN 2219 FB.

Indra mengatakan oknum pegawai pajak itu dijerat pidana pasal 12e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diperbarui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 4 sampai 20 tahun penjara. Saat ini, kata dia, kasus tersebut masih dilakukan pengembangan untuk mengetahui keterlibatan pihak lain bersama pelaku.

Kepala KPP Pratama Bangka Dwi Haryadi mengatakan oknum pajak itu sudah dikenakan skorsing. "Kami menunggu putusan incrach pengadilan. Meminta sesuatu dari wajib pajak itu sudah masuk kategori berat," ujar dia.

Dwi menambahkan terungkapnya kasus itu menunjukan bahwa masih ada oknum yang perlu dilakukan pembersihan di Direktorat Jenderal Pajak. "Masyarakat silahkan bantu mengawasi proses perbaikan dan reformasi birokrasi di kami agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menkop Teten Sebut Pajak UMKM 0,5 Persen Masih Berlaku: untuk Stimulus Pertumbuhan Ekonomi

4 jam lalu

Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Teten Masduki memberi sambutan pada pameran Panggung Karya Nusantara di Sarinah, Jakarta, Jumat 24 November 2023. Panggung Karya Nusantara tahun 2023 akan mengangkat tema besar
Menkop Teten Sebut Pajak UMKM 0,5 Persen Masih Berlaku: untuk Stimulus Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menanggapi kabar soal rencana pemerintah mengenakan pajak tarif normal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


Stafsus Sri Mulyani Pastikan Pajak UMKM 0,5 Persen Tetap Berlaku

1 hari lalu

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo saat dimintai keterangan soal data transaksi janggal Rp 300 triliun di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Stafsus Sri Mulyani Pastikan Pajak UMKM 0,5 Persen Tetap Berlaku

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan bahwa pajak UMKM 0,5 persen tetap berlaku.


Pemkot Depok Adakan Penghapusan Denda Pajak PBB-P2 pada 1-10 Desember

1 hari lalu

Ilustrasi kantor pelayanan pajak. TEMPO/Tony Hartawan
Pemkot Depok Adakan Penghapusan Denda Pajak PBB-P2 pada 1-10 Desember

Program bertajuk Gebyar Pajak Daerah ini menyediakan berbagai hadiah untuk para wajib pajak di Depok yang melunasi kewajibannya


Mahfud MD Singgung Korupsi Pajak, Sebelumnya Ungkap 7 Modus Transaksi Janggal Kemenkeu

2 hari lalu

Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD menyapa warga saat berkunjung ke Morkepek, Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu, 18 November 2023. Kunjungan Mahfud MD tersebut di antaranya dalam rangka menyapa masyarakat sekaligus bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh dan ulama di Madura. ANTARA FOTO/Moch Asim
Mahfud MD Singgung Korupsi Pajak, Sebelumnya Ungkap 7 Modus Transaksi Janggal Kemenkeu

Mahfud MD singgung korupsi pajak melaratkan masyarakat, sebelumnya dia membongkar 7 modus korupsi pajak. Apa saja?


Ini Kriteria Pembelian Rumah Rp 2 M yang Kini Bebas Pajak

3 hari lalu

Ilustrasi rumah penuh dengan cahaya. loversiq.com
Ini Kriteria Pembelian Rumah Rp 2 M yang Kini Bebas Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. Bagaimana kriterianya?


PMK Baru Resmi Dikeluarkan, Beli Rumah hingga Rp 2 M Kini Bebas PPN

3 hari lalu

Ilustrasi Teras Rumah. drawhome.com
PMK Baru Resmi Dikeluarkan, Beli Rumah hingga Rp 2 M Kini Bebas PPN

Dalam PMK baru, Menteri Keuangan membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah hingga Rp 2 miliar.


Bayar Pajak Kendaraan Bisa Dapat BBM Gratis, Simak Syaratnya

3 hari lalu

Petugas melayani konsumen yang mengisi bahan bakar pada SPBU di Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi pada 1 Oktober 2023 untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95. Tempo/Tony Hartawan
Bayar Pajak Kendaraan Bisa Dapat BBM Gratis, Simak Syaratnya

Bapenda Jawa Barat memberikan voucher BBM gratis untuk setiap masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor. Berikut syaratnya:


Naik 25,8 Persen, Laba Kuartal III 2023 CIMB Niaga Rp 6,3 Triliun

3 hari lalu

Pegawai Bank CIMB Niaga tengah menggunakan aplikasi perbakan pada Peluncuran Sistem Kustodian Baru CIMB Niaga di Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023. CIMB Niaga meluncurkan sistem kustodian terbaru yang dibekali dengan fitur dan teknologi mutakhir berskala internasional. TEMPO/Tony Hartawan
Naik 25,8 Persen, Laba Kuartal III 2023 CIMB Niaga Rp 6,3 Triliun

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) membukukan laba sebelum pajak konsolidasi(unaudited) senilai Rp6,3 triliun.


Penerapan Penuh NIK jadi NPWP Dilakukan Pertengahan 2024

3 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo (kiri) saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023. Dari ratusan surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang benar-benar berhubungan dengan Kemenkeu dan menyangkut tupoksi pegawai Kemenkeu ada 135 surat, nilainya Rp 22 triliun, dan sebagian besar atau sekitar Rp 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungannya dengan Kemenkeu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Penerapan Penuh NIK jadi NPWP Dilakukan Pertengahan 2024

Kemenkeu menyebutkan implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan pada pertengahan 2024


Sri Mulyani Optimistis Target Penerimaan Pajak Negara Rp 1.818 Triliun Tercapai

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Optimistis Target Penerimaan Pajak Negara Rp 1.818 Triliun Tercapai

Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak sudah mencapai 88,69 persen dari target yang ditetapkan APBN