Sri Mulyani: Negara Ambil Kebijakan Salah, Bisa Rusak

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati berpidato dalam pertemuan negara-negara G-20 di Buenos Aires, Argentina, 20 Maret 2018.  facebook.com

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati berpidato dalam pertemuan negara-negara G-20 di Buenos Aires, Argentina, 20 Maret 2018. facebook.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan suatu negara yang maju sekalipun bisa menjadi miskin jika salah dalam mengambil kebijakan atau policy.

    "Kalau negara mengambil policy salah, bisa rusak. Jangan dikira negara yang sudah maju akan maju terus," katanya saat menyampaikan kuliah umum berjudul Digital Disruption: Peluang dan Tantangan Membangun Pondasi Ekonomi Indonesia 2045 di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Senin, 9 April 2018.

    Baca juga: Di Pertemuan ASEAN, Sri Mulyani Ceritakan Geliat Infrastruktur RI

    Policy atau kebijakan merupakan salah satu dari empat pondasi yang dibutuhkan untuk menyongsong Indonesia 2045, selain kualitas manusia, kualitas infrastruktur, dan kualitas kelembagaan.

    Pondasi pertama, kata Sri Mulyani, adalah kualitas manusianya yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, karakter, nilai, integritas, profesionalisme, termasuk sosial dan budaya.

    "Kedua, kualitas infrastruktur. Makanya, Presiden Joko Widodo betul-betul memfokuskan membangun manusia dan infrastruktur. Tanpa itu, Indonesia tidak akan siap membangun pondasi untuk 2045," katanya.

    Ketiga, lanjut Sri Mulyani, kualitas dari kelembagaannya, sebab manusia yang baik dan infrastruktur yang baik tidak akan berjalan maksimal kalau lembaganya korupsi, tidak profesional, tidak efisien dan tidak melayani.

    "Makanya, saya ingatkan lembaga, baik swasta maupun pemerintah untuk profesional, integrity, efisiensi, dan melayani. Jadi, lembaga dan policy menjadi sangat penting," ujarnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Angin Prayitno Aji dan Tiga Perusahaan yang Diperiksa KPK dalam Kasus Suap Pajak

    Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pajak. Dari 165 perusahaan, 3 sedang diperiksa atas dugaan kasus itu.