Menteri Budi Karya Sumadi Minta Maaf Stasiun Duri Membeludak

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penumpukan penumpang di Stasiun Duri, Jakarta. Youtube.com

    Penumpukan penumpang di Stasiun Duri, Jakarta. Youtube.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di Stasiun Duri yang menyebabkan membeludaknya penumpang belakangan ini.

    "Saya atas nama PT KAI, Railink, Kementerian Perhubungan dan atas nama pribadi meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami berjanji selesaikan secepatnya," ujar Budi saat bertemu dengan perwakilan komunitas KRL mania di Hotel Le Meridien, Jakarta pada Jumat, 6 April 2018.

    Baca juga: Kepadatan Penumpang, Menhub Tinjau Stasiun Duri Besok Pagi

    Untuk mengatasi membeludaknya penumpang di Stasiun Duri, Budi berjanji menambah slot kereta di jam sibuk dan memberi kuota kepada penumpang untuk menggunakan kereta bandara.

    Komunitas KRL Tangerang-Duri menyambut baik langkah pemerintah yang merespon keresahan masyarakat. "Kami apresiasi. Nanti teknisnya masih dibicarakan lebih lanjut," ujar Ruisa Khoiriyah, perwakilan komunitas tersebut di lokasi yang sama.

    Belakangan ini, penumpang Stasiun Duri mulai membeludak. Hal itu tampak dari video yang viral di media sosial. Salah satu video suasana ramainya Stasiun Duri diunggah dalam video berdurasi 30 detik itu. Di situ terlihat penumpang bertumpuk di jalur Stasiun Duri-Tangerang.

    Video itu berpusat pada eskalator stasiun dengan kepadatan penumpang yang tidak wajar. Saking ramainya, sejumlah penumpang memaksa untuk naik eskalator yang berlawanan arah.

    Penumpukan penumpang di Stasiun Duri terjadi karena bertambahnya frekuensi perjalanan kereta bandara yang naik menjadi 90 perjalanan dari 80 perjalanan. Saat ini, kereta bandara menggunakan dua jalur di peron 4 dan 5. Padahal sebelumnya hanya menggunakan jalur 5.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.