Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Bicara Pentingnya Sukuk dalam Pertemuan IDB

Reporter

Editor

Martha Warta

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Tunis -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sukuk telah menjadi salah satu elemen krusial bagi pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara selama lima tahun terakhir. Itu sebabnya, menurut Sri Mulyani, sukuk mempunyai peran signifikan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia.

“Sukuk memungkinkan Indonesia melakukan diversifikasi sumber pembiayaan bujet negara,” kata Sri Mulyani saat menjadi keynote speaker di seminar bertema Role of Islamic Capital Markets in Achieving Sustainable Development Goals, Selasa, 3 April 2018. Seminar ini bagian dari pertemuan tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-43 di Tunis, Tunisia.

Baca: Pertemuan di Tunisia, IDB Fokuskan Pembangunan Berkelanjutan

Tak cuma itu. Menurut Sri, dana yang terserap dari penerbitan sukuk dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik. Penerbitan sukuk di Indonesia mengalami puncaknya pada 2016-2017, dengan nilai mencapai Rp 799,2 triliun.

Sukuk, kata dia, juga menyediakan kesempatan bagi masyarakat berpartisipasi langsung membiayai proyek-proyek pemerintah. “Penerbitan sukuk retail di Indonesia sekaligus memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan syariah,” katanya.

Selama 2009-2017, Indonesia telah menerbitkan 9 seri sukuk retail. Selama kurun waktu itu, jumlah individu di Indonesia yang membeli sukuk retail mencapai 225.442 orang.

Indonesia juga telah menerbitkan sukuk untuk membiayai sejumlah proyek senilai Rp 65,2 triliun atau US$ 4,9 miliar. Dana yang terserap dari penerbitan sukuk ini disalurkan untuk pengembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.

Pada Februasi lalu, Indonesia menerbitkan sukuk Wakalah senilai US$ 1,25 miliar bertenor lima tahun, dan US$ 1,75 miliar bertenor 10 tahun. “Ini adalah green bond pertama di Indonesia,” katanya.

Dana dari penerbitan sukuk ini rencananya digunakan untuk sejumlah proyek yang berhubungan dengan perubahan iklim dan lingkungan. Di antaranya energi terbarukan, manajemen limbah buangan, dan green building.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Di Pertemuan IDB, Sri Mulyani: Keuangan Islam Tetap Menjanjikan

Sri Mulyani menambahkan, sukuk salah satu instrumen penting di pasar modal syariah yang dapat memobilisasi SDGs. Apalagi, pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah indikator itu terlihat antara lain dari jumlah dan nilai saham syariah yang diperdagangkan, indeks saham syariah, dan total aset reksadana saham berbasis syariah. Pasar modal syariah, kata dia, punya ruang untuk tetap tumbuh.

Total aset keuangan syariah di Indonesia saat ini lebih dari US$ 80 miliar dan menunjukkan pertumbuhan sebesar 22 persen pada 2017. Pasar modal syariah, kata Sri, dapat menjadi sumber pendanaan yang efektif bagi pembangunan negara-negara berpenghasilan rendah.

Tahun lalu, pertumbuhan sukuk yang terdaftar di pasar global mencapai 45,3 persen. Nilai sukuk yang diterbitkan mencapai US$ 97,9 miliar. Pertumbuhan dan permintaan sukuk dalam satu dekade terakhir meningkat tajam. Tahun ini, selisih antara permintaan dan suplai sukuk diprediksi US$ 178 miliar. Pada 2021, selisih antara permintaan dan penerbitan sukuk diproyeksikan mencapai US$ 271 miliar.

Di tingkat global, penerbitan sukuk tidak hanya datang dari negara berpenduduk muslim. Inggris, Afrika Selatan, dan Luksemburg termasuk negara yang pernah menerbitkan sukuk.

Dewan Gubernur Islamic Development Bank (IDB) menggelar pertemuan tahunan ke-43 di Tunis, Tunisia. Perhelatan yang dibuka resmi pada Rabu, 4 April 2018, ini membahas sejumlah isu yang berhubungan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Meski pertemuan tahunan resmi dibuka pada Rabu, sejumlah diskusi dengan tema pembangunan berkelanjutan sudah berlangsung sejak Minggu, 1 April 2018.

Selain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Bappenas Arifin Rudiyanto hadir dalam pertemuan tersebut. Perhelatan yang akan berakhir pada Kamis, 5 April 2018, ini diikuti sekitar 60 delegasi dan 1.000 peserta, termasuk investor, para pakar, dan pelaku usaha ekonomi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

1. Menteri Keuangangan Sri Mulyani (Paling Kanan) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Kedua dari kanan) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat melakukan pelepasan secara simbolis kontainer yang tertahan akibat izin impor. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.


Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani memaparkan masalah impor bukan hanya tanggung jawab satu institusi saja. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.


Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 hari lalu

1. Menteri Keuangangan Sri Mulyani (Paling Kanan) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Kedua dari kanan) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat melakukan pelepasan secara simbolis kontainer yang tertahan akibat izin impor. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.


Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

2 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.


Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.


TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

3 hari lalu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, memaparkan peran penting lembaganya bagi perekonomian kepada media di tengah ramai kecaman masyarakat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Ilona
TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat


Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

4 hari lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.


Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.


Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.


Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

4 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.