Sri Mulyani Menilai Pasar Modal Syariah Alternatif untuk SDGs

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan meninjau Kantor Pelayanan Pajak Madya, Jakarta Pusat pada Sabtu, 31 Maret 2018. Tempo/Zara Amelia

    Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan meninjau Kantor Pelayanan Pajak Madya, Jakarta Pusat pada Sabtu, 31 Maret 2018. Tempo/Zara Amelia

    TEMPO.CO, TUNIS - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pasar modal syariah memiliki peran penting untuk menjembatani kebutuhan investasi bagi pembangunan. Ambisi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Suistainable Development Goals atau SDGs) membutuhkan mobilisasi masif baik dari sektor publik maupun swasta, termasuk ketersedian dana US$ 6 triliun per tahun.

    “Jumlah angka itu jauh dari kapasitas satu pemerintahan negara mana pun atau bank pembangunan multilateral,” kata Sri Mulyani saat menjadi keynote speaker di seminar bertema Role of Islamic Capital Markets in Achieving Sustainable Development Goals, Selasa, 3 April 2018. Seminar ini bagian dari pertemuan tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-43 di Tunis, Tunisia.

    Simak: Saat Jokowi Tak Berdaya Menghadapi Sri Mulyani

    Tiga tahun lalu, komunitas global resmi meluncurkan SDGs. Menurut Sri Mulyani, Indonesia telah berkomitmen mencapai sejumlah agenda yang tertuang dalam SDGs. Antara lain mengatasi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, melindungi lingkungan, dan mempromosikan hak asasi manusia.

    Itu sebabnya, kata Sri, Indonesia telah mensinergikan agenda prioritas pembangunan nasional dengan SDGs. “Mengintegrasikannya melalui rencana pembangunan nasional dan sub-nasional,” ujarnya. “Termasuk mengalokasikan bujet yang sesuai dengan konteks lokal.” Apalagi SDGs mencakup spektrum yang luas terkait sejumlah tantangan pembangunan, mulai dari isu sosial, ekonomi hingga lingkungan.

    Salah satu pekerjaan rumah yang dihadapi adalah bagaimana mengerahkan seluruh sumber daya agar bisa efektif implementasikan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada 2030.

    Selama bertahun-tahun, pembiayaan konvesional telah menjadi sumber utama untuk mendanai pembangunan di hampir banyak negara berkembang. Namun, menurut Sri Mulyani, pendanaan tradisonal ini tidak cukup. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan alternatif pembiayaan. “Untuk menjawab tantangan tersebut, Islamic capital market menawarkan alternatif bagi pencapaian SDGs,” kata Sri Mulyani.

    Menurut dia, kerangka dasar sistem pasar modal syariah, seperti partisipatori, skema berbagi risiko, dan tata kelola yang baik, telah merefleksikan nilai keuangan Islam. Ideologi pasar modal syariah tersebut menyediakan instrumen yang sesuai dengan kerangka pembangunan berkelanjutan.

    Itu sebabnya, Sri Mulyani yakin, pasar modal syariah dan agenda pembangunan berkelanjutan dapat saling memperkuat satu sama lain. Produk di pasar modal yang menerapkan prinsip syariah menawarkan mekanisme pembiayaan yang inovatif. Sebaliknya SDGs menawarkan kerangka bagi industri keuangan Islam untuk memperluas pangsa pasar dengan menyalurkan pembiayaan bagi aktivitas SDGs

    Dewan Gubernur Islamic Development Bank (IDB) menggelar pertemuan tahunan ke-43 di Tunis, Tunisia. Perhelatan yang dibuka resmi pada Rabu, 4 April 2018, ini membahas sejumlah isu yang berhubungan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

    Meski pertemuan tahunan resmi dibuka pada Rabu, sejumlah diskusi dengan tema pembangunan berkelanjutan sudah berlangsung sejak Ahad, 1 April 2018.

    Selain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber daya Alam Kementerian Bappenas Arifin Rudiyanto hadir dalam pertemuan tersebut. Perhelatan yang akan berakhir pada Kamis, 5 April 2018, ini diikuti sekitar 60 delegasi dan 1.000 peserta, termasuk investor, para pakar, dan pelaku usaha ekonomi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.