Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Impor Garam, Jokowi: Kita Harus Realistis

image-gnews
Pemerintah Tak Kompak Soal Jatah Garam Impor
Pemerintah Tak Kompak Soal Jatah Garam Impor
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan impor garam untuk industri tak terhindarkan. Produksi garam dalam negeri saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

"Kita harus realistis, ya. Industri kita butuh yang namanya garam dengan kualitas beda dengan yang dihasilkan petani garam," ujar Jokowi setelah meresmikan Industrial Summit 2018 di Jakarta Convention Center, Rabu, 4 April 2018. 

Baca: Cerita Janggal Perusahaan yang Impor Garam Versi Asosiasi Petani

Jokowi menuturkan, tanpa impor garam, industri bisa berhenti beroperasi. "Kalau kita tidak impor garam industri, akibatnya industri bisa berhenti. Meskipun penggunaannya hanya 2 persen, tapi juga jadi kunci," katanya. 

Kebijakan impor dijanjikan Jokowi tak akan mengganggu petani di dalam negeri. Jokowi akan memastikan pasokan tak merembes ke pasar. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia juga akan memantau harga garam konsumsi saat ini agar tidak merugikan petani. "Saya pantau terus agar harga antara Nusa Tenggara Timur, Madura, dan Aceh masih posisi yang sejahtera," ucapnya. 

Sebelumnya, Presiden meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 untuk mengembalikan kewenangan rekomendasi impor garam industri ke Kementerian Perindustrian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Padahal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 menyatakan komoditas pergaraman harus mendapat restu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemerintah beralasan pengalihan wewenang akan mempercepat proses impor garam industri. Selama ini, prosesnya terhambat perdebatan soal kebutuhan impor di antara kedua kementerian tersebut. Bulan lalu, misalnya, Kementerian Perindustrian menyatakan kebutuhan garam industri 3,7 juta ton, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya merekomendasikan 1,8 juta ton.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dukungan di Pilkada 2024, Projo: Pastikan Kepala Daerah Sejalan dengan Prabowo-Gibran

10 menit lalu

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mendukung sejumlah kandidat yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Ini adalah keempat kalinya Projo mengumumkan dukungan ke sejumlah kandidat yang berkontestasi dalam Pilkada 2024. Tempo/Hendri
Dukungan di Pilkada 2024, Projo: Pastikan Kepala Daerah Sejalan dengan Prabowo-Gibran

Dukungan Projo kepada sejumlah bakal calon pada Pilkada 2024 merupakan upaya untuk memastikan kepala daerah terpilih sejalan dengan Prabowo-Gibran.


Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

3 jam lalu

Pelantikan dua orang dekat Prabowo di kabinet Jokowi dinilai sebagai proses transisi yang terlalu dini.
Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

Transisi rezim Jokowi ke Prabowo melalui masuknya Thomas Djiwandono dan Sudaryono terlalu dini. Ditengarai bakal muncul matahari kembar.


Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

3 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

Hasto merespons pengangkatan tiga wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Kamis 18 Juli 2024.


DPP Projo Dukung Sejumlah Kandidat di Pilkada 2024, Ini Daftarnya

4 jam lalu

Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu, bersama Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, dan Bendahara Umum Projo, Panel Barus, dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Mei 2024. TEMPO/Defara
DPP Projo Dukung Sejumlah Kandidat di Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Dukungan Projo kepada sejumlah calon yang akan maju dalam Pilkada 2024 adalah dukungan dalam upaya melaksanakan program keberlanjutan Jokowi.


Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

4 jam lalu

Penjual nasi warteg saat menyajikan paket nasi Rp. 7500 di sebuah warteg di Jakarta, Jumat 19 Juli 2024.  Program Makan Siang Gratis yang berganti nama jadi Makan Bergizi Gratis jadi sorotan. Pasalnya, harga satuan per porsi Makan Bergizi Gratis dikabarkan turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 7.500. TEMPO/Subekti.
Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

Pemerintahan Jokowi memasukkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk makan siang gratis dalam RAPBN 2025.


Ribka Tjiptaning Desak Jokowi Akui Kudatuli Sebagai Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

5 jam lalu

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning saat ditemui Tempo di ruangannya, lantai 4 kantor DPP PDIP Diponegoro, Sabtu, 27 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Ribka Tjiptaning Desak Jokowi Akui Kudatuli Sebagai Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

Ribka Tjiptaning mendesak Jokowi agar memasukkan peristiwa Kudatuli ke dalam daftar pelanggaran HAM berat.


Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

7 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menunjukkan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli


Ribka Tjiptaning Sindir Jokowi: Sudah Lupa PDIP, Salah Minum Obat atau Bagaimana?

8 jam lalu

Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning P, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Ribka Tjiptaning, diperiksa sebagai saksi didalami kaitan mitra kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Kemenaker untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Ribka Tjiptaning Sindir Jokowi: Sudah Lupa PDIP, Salah Minum Obat atau Bagaimana?

Politikus PDIP Ribka Tjiptaning, menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal asal usulnya sebelum menjabat menjadi orang nomor satu di Indonesia.


Sandiaga Uno Pamitan ke Kiai Menjelang Akhir Masa Tugas, Bicara Kegiatan Setelah Pensiun Jadi Menteri

10 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menunjukkan knalpot
Sandiaga Uno Pamitan ke Kiai Menjelang Akhir Masa Tugas, Bicara Kegiatan Setelah Pensiun Jadi Menteri

Sandiaga Uno mulai berpamitan ke para kyai seiring akan berakhir masa jabatannya di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin pada Oktober 2024.


Jokowi 4 Kali Reshuffle Kabinet Dalam Setahun Terakhir

14 jam lalu

Thomas Djiwandono, Sudaryono, dan Yuliot Tanjung dilantik sebagai Wakil Menteri oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi 4 Kali Reshuffle Kabinet Dalam Setahun Terakhir

Presiden Jokowi total 4 kali membongkar pasang kursi menteri alias reshuffle kabinet dalam kurun setahun terakhir.