Rupiah Melemah, Sri Mulyani Awasi Penerimaan dan Belanja Negara

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati . TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati . TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan berfokus menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengantisipasi pelemahan rupiah. Pihaknya akan mengawasi baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara.

    "Fondasi dari sisi APBN terus kami jaga supaya kami mampu menahan arus dari luar," kata dia di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 6 Maret 2018.

    Sri Mulyani mengatakan arus dari luar inilah yang memicu rupiah melemah. Penurunan nilai tukar rupiah terjadi setelah Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, berbicara di depan Kongres Amerika. Dia menyatakan kondisi ekonomi dan inflasi Amerika terus menguat.

    Simak: Ini Strategi Sri Mulyani Genjot Penerimaan Pajak di 2018 

    Sentimen dari luar itu dinilai Sri Mulyani penting diantisipasi lantaran kondisi di dalam negeri cukup stabil. Dia mengatakan APBN dalam kondisi yang baik. Contohnya, penerimaan perpajakan yang hingga Februari ini di atas 14 persen. Jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan situasi satu hingga dua tahun ke belakang yang tumbuh di bawah 10 persen, bahkan sempat negatif.

    Faktor lain seperti cadangan devisa, current account defisit, serta ekspor dan impor pun menunjukkan pertumbuhan yang baik. Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun masih memiliki momentum untuk terus tumbuh.

    Pernyataan dari Amerika, kata dia, tidak hanya mempengaruhi Indonesia tapi seluruh dunia. Penguatan APBN diyakini Sri Mulyani bisa meminimalisir dampak dari sentimen itu. "Kalau sentimennya berasal dari sana, saya kan enggak bisa meminta Pak Trump jangan ngomong atau Pak Powell jangan ngomong," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.