Presiden Minta DPR Segera Selesaikan Seleksi Komisioner KPPU

Logo Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). kppu.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Masa jabatan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2012-2017 diperpanjang melalui Keputusan Presiden Nomor 33/P/2018. Kegiatan KPPU yang sempat dihentikan sementara akibat kekosongan anggota pun diperpanjang hingga 27 April mendatang.

Sekretaris Jenderal KPPU, Charles Pandji Dewanto, mengatakan pihaknya akan mengadakan rapat komisioner untuk memulihkan aktivitas komisi secara resmi. "Karena itu keputusan tertinggi di KPPU. Jadi saya sudah siapkan rapat besok (hari ini)," kata Pandji pada Tempo, Rabu 28 Februari 2018.

Menurut dia, KPPU sempat membekukan proses persidangan dan penilaian atas notifikasi merger dan akuisisi. Dalam situasi pembekuan, KPPU pun tak bisa merespon gugatan yang diajukan pelaku usaha, terutama baik di tingkat pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung. "Kita tak bisa lawan ketika banding, karena untuk menghadirkan investigator KPPU harus ada surat kuasa dari komisioner," katanya.

Simak: Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Komisioner KPPU

Dengan adanya Keppres 33/P/2018, Pandji memastikan KPPU menindaklanjuti perkara yang sempat terancam dihentikan. "Tahun ini ada 11 perkara berjalan. Dua diantaranya sudah putusan, tapi kan biasanya harus menunggu 14 hari untuk terlapor jika ingin banding."

Juru bicara KPPU, Taufik Ariyanto Arsad, mengatakan aktivitas komisioner KPPU terhenti sejak Selasa sore lalu. Pemanggilan yang biasa dilakukan investigator maupun sidang perkara pun ditiadakan sejak Rabu pagi. Namun, kegiatan sekretariat tetap berjalan normal.

"Kami sudah antisipasi bila ada perpanjangan. Dengan Keppres baru, aktivitas akan normal sampai dua bulan ke depan, kecuali jika ada keputusan lagi soal pelantikan (komisioner baru)," ujarnya.

Pemilihan komisioner KPPU periode 2018 - 2023, ujar Taufik, masih menunggu dinamika di Komisi Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat. Perlemen diketahui tengah memproses uji kelayakan (fit and proper test) bagi 18 kandidat komisioner KPPU. Daftar nama kandidat sudah disetor panitia seleksi komisioner KPPU pada November tahun lalu.

"Sepertinya keburu terpotong reses yang berakhir pada 5 Maret 2018. Ada kabar juga DPR masih butuh waktu," tuturnya.

Dorongan menyelesaikan seleksi komisioner KPPU pun datang dari Istana Kepresidenan. Apalagi, perpanjangan masa jabatan komisioner periode 2012-2017 sudah dilakukan dua kali.

Perpanjangan pertama diputuskan pada 27 Desember 2017, sebelum akhirnya diulangi kemarin. "Dua bulan saya kira sudah cukup utuk memberi ruang dan waktu kepada DPR untuk melakukan fit and proper test," ujar Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi dan Informasi, Johan Budi, di Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua Komisi Perdagangan DPR, Bowo Sidik Pangarso, menargetkan seleksi calon komisioner KPPU rampung pada masa sidang berikutnya, yakni akhir April 2018. DPR akan memilih 9 dari 18 nama yang diajukan Presiden Jokowi.

"Tak ada kendala kok, nama-nama yang diajukan juga hak presiden. Kami cuma sedang menyusun jadwal untuk memanggil semua calon," ujar Bowo pada Tempo.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan kekosongan jabatan di KPPU bisa mempengaruhi investasi. Penghentian kegiatan sementara di KPPU dinilai bisa memicu kekhawatiran investor akan adanya persaingan tidak sehat.

“Jadi investor akan melihat, ini anti trust. Persaingan di Indonesia ini bagaimana kalau pengawasnya kemudian non aktif,” kata Bhima.

YOHANES PASKALIS PAE DALE | FRISKI RIANA | KARTIKA ANGGRAENI






Chad Mundurkan Pemilu Sampai 2 Tahun

1 hari lalu

Chad Mundurkan Pemilu Sampai 2 Tahun

Rencana baru yang disetujui pada Sabtu, 1 Oktober 2022, menyepakati pemilu Presiden Chad mundur selama dua tahun.


Pemilu Brazil Melaju ke Putaran Kedua

1 hari lalu

Pemilu Brazil Melaju ke Putaran Kedua

Pemilu presiden Brazil menuju putaran kedua setelah secara mengejutkan Jair Bolsonaro dan Lula da Silva belum ada yang memenangkan suara mayoritas


Denis Becirevic Unggul dalam Perhitungan Awal Suara Presiden Bosnia

1 hari lalu

Denis Becirevic Unggul dalam Perhitungan Awal Suara Presiden Bosnia

Kandidat moderat Bosnia, Denis Becirevic memimpin dalam pencalonan kursi kepresidenan antar etnis tripartit Bosnia berdasarkan perhitungan awal


Presiden Burkina Faso Kirim Surat Pengunduran Diri

1 hari lalu

Presiden Burkina Faso Kirim Surat Pengunduran Diri

Panglima militer Burkina Faso, Ibrahim Traore, menerima surat pengunduran diri Presiden Paul-Henri Damiba.


Ekonom Sebut Ada Masalah Tata Niaga di Industri Ayam karena Struktur Pasar yang Oligopoli

2 hari lalu

Ekonom Sebut Ada Masalah Tata Niaga di Industri Ayam karena Struktur Pasar yang Oligopoli

KPPU mengungkapkan industri ayam dalam negeri hanya terkonsentrasi di empat kelompok perusahaan besar.


Turki Marah dengan Ucapan Politikus Jerman Menghina Erdogan

5 hari lalu

Turki Marah dengan Ucapan Politikus Jerman Menghina Erdogan

Kubicki mengakui dia menyebut Presiden Erdogan dengan sebutan tikus got saat berpidato di sebuah kampanye


KPPU Soroti Industri Ayam Dalam Negeri yang Dikuasai Segelintir Pemain

7 hari lalu

KPPU Soroti Industri Ayam Dalam Negeri yang Dikuasai Segelintir Pemain

Temuan KPPU menunjukan adanya keterkaitan antara pasar pakan ternak dengan peternakan ayam.


Kepala Keamanan Presiden Uruguay Ditangkap, Bantu Warga Rusia Ilegal

7 hari lalu

Kepala Keamanan Presiden Uruguay Ditangkap, Bantu Warga Rusia Ilegal

Kepolisian Uruguay menangkap kepala keamanan pribadi presiden Luis Lacalle Pou karena membantu warga Rusia masuk secara ilegal


Demo Iran: 17 Orang Tewas, Presiden Raisi Ancam Demonstran

11 hari lalu

Demo Iran: 17 Orang Tewas, Presiden Raisi Ancam Demonstran

Korban tewas dalam demo Iran terkait kematian seorang wanita muda, Mahsa Amini, terus bertambah. Hingga Kamis, tercatat 17 orang tewas selama 6 hari


Bertemu Presiden, PGRI Minta Tunjangan Profesi di RUU Sisdiknas Dipertahankan

14 hari lalu

Bertemu Presiden, PGRI Minta Tunjangan Profesi di RUU Sisdiknas Dipertahankan

PGRI mengusulkan agar tunjangan profesi guru dan dosen tidak dihapus dalam RUU Sisdiknas