TEMPO.CO, Jakarta - Sosok calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjiyo yang diajukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dulunya berasal dari keluarga petani di salah satu kecamatan kecil di Jawa Tengah. Oleh karena itu, Perry Warjiyo mengaku tahu betul bagaimana nasib petani di daerah terpencil.
"Saya lahir dari keluarga petani. Jiwa saya petani, karena itu saya tahu bagaimana nasib petani di daerah saya di Delanggu (kecamatan di Klaten Jawa Tengah) sana harus hidup," kata Perry saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk menjadi Deputi Gubernur BI periode 2013-2018 di Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, 14 Maret 2013 lalu.
Baca Juga:
Baca: Jokowi Ajukan Perry Warjiyo sebagai Calon Gubernur BI ke DPR
Pernyataan Perry Warjiyo itu disampaikan dalam kapasitasnya masih sebagai calon deputi gubernur bank sentral yang diuji bersama koleganya Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI, Hendar. Kamis malamnya, sekitar pukul 20.30 WIB, penyandang gelar doktor bidang moneter dan ekonomi internasional dari Iowa State University, Ames, Iowa, AS tersebut, akhirnya secara aklamasi diumumkan terpilih sebagai Deputi Gubernur BI menggantikan Budi Mulya yang diduga terjerat kasus hukum.
Jiwa petani yang tertanam sejak kecil inilah yang menjadikan Perry Warjiyo saat menjalani fit and proper pada lima tahun silam itu banyak memaparkan visi dan misi pengelolaan makroprudensial. Salah satu yang sering disinggung terutama yang menyangkut industri pertanian di Tanah Air.
Sebagai seorang peneliti di lingkungan bank sentral, Perry Warjiyo paham betul sejauh mana keberpihakan perbankan nasional dalam menyalurkan fasilitas kredit kepada industri pertanian di Tanah Air. Pria kelahiran Sukoharjo, 25 Februari 1959 ini menggambarkan pembiayaan perbankan kepada sektor pertanian dalam negeri masih kurang dari 6 persen dibandingkan dengan alokasi penyaluran kredit perbankan nasional.
Perry Warjiyo menjelaskan, porsi kredit pertanian kira-kira 5,4 persen setara dengan nilai Rp 150 triliun. "Kalau yang 5,4 persen itu dibedah lagi, sebanyak 63 persen di antaranya merupakan penyaluran kredit kepada pertanian kelapa sawit. Sedangkan produk holtikultura kecil sekali," katanya.
Berangkat dari masalah-masalah ini, Perry berharap kombinasi kebijakan makroprudensial yang akan menjadi tugas BI ke depan mampu mendorong pembiayaan ke sektor pertanian itu. Hal itu pula yang diamanatkan Komisi XI DPR kepada deputi Gubernur BI terpilih agar mampu mendorong pembiayaan perbankan ke sektor pertanian produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
