Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Harapan Susi Pudjiastuti di Proyek Pasar Ikan Modern Muara Baru

image-gnews
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Nilanto Perbowo menjelaskan kepada Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan konsep Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta, 8 Februari 2018. TEMPO/Irsyan
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Nilanto Perbowo menjelaskan kepada Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan konsep Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta, 8 Februari 2018. TEMPO/Irsyan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek pembangunan Pasar Ikan Modern Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pada hari ini. Hal tersebut dilakukan bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Menteri Susi berharap pembangunan PIM Muara Baru ini bakal mendukung peningkatan perekonomian, produktivitas, dan nilai tambah produk perikanan, mengembangkan sentra bisnis kelautan dan perikanan, serta meningkatkan konsumsi ikan di kalangan masyarakat. "Saya harapkan ini menjadi satu titik tolak pembangunan yang lebih ramah kepada masyarakat, pedagang, pengguna, pemakai seafood, semua stakeholder," katanya di lokasi proyek, Kamis, 8 Februari 2018.

Baca: Susi Pudjiastuti: Penenggelaman Kapal Perintah Jokowi

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo mengatakan PIM Muara Baru merupakan pasar ikan pertama di Indonesia yang mengusung konsep higienis dan modern one-stop shopping aneka produk perikanan. Pasar ini akan dibangun di lahan seluas 22.444 meter persegi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Produk perikanan yang akan dipasarkan di PIM Muara Baru adalah produk perikanan yang high quality, safe, traceable, high value content, dan competitive," ujar Nilanto.

Nilanto memaparkan, proyek ini dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kelautan tahun anggaran 2017-2018 sebesar Rp 150,6 miliar. Proyek ini dikerjakan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Adapun masa pelaksanaan proyek berlangsung pada 13 Desember 2017-27 Desember 2018.

Selain itu, bangunan yang direncanakan memiliki tiga lantai ini diproyeksikan menjadi salah satu tujuan wisata di wilayah Jakarta Utara. Nilanto mengatakan bangunan ini akan memiliki 900 lapak basah, 69 kios pasar kering, 18 kios pancing, dan 68 kios ikan segar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Pasar ikan ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung, di antaranya chilling room, ice storage, layanan perbankan, klinik kesehatan, wisata kuliner, laboratorium, masjid, pengepakan ikan, gardu PLN, dan instalasi pengelolaan air limbah," kata Nilanto.

Nilanto melanjutkan, pembangunan PIM Muara Baru dikawal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dari Kejaksaan Agung, yang bertugas melakukan pengawalan pekerjaan proyek pembangunan. Adapun bentuk pengawalannya adalah keikutsertaan dalam proses penyiapan dokumen kontrak hingga serah terima proyek. "Harapannya proyek pembangunan bebas dari potensi penyimpangan aturan," tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap pembangunan pasar ikan modern di Jakarta tersebut bisa menjadi contoh pasar modern. "Semangatnya sih pasar tradisional,” katanya. 

Anies juga berharap nanti dalam operasionalnya, pasar ikan itu bisa tetap terjaga kebersihannya. Desain pasar ikan modern yang berasal dari Indonesia, digunakan oleh orang Indonesia, dan melalui standar baku yang diberlakukan di Indonesia. “Mudah-mudahan ikannya penuh dan tidak ada bau. Kalau ada bau, ditenggelamkan saja Bu Susi,” ucapnya. 
 
Selain itu, sembari mendampingi Menteri Susi Pudjiastuti, Anies berharap pasar ikan bisa menjadi contoh interaksi pembeli dan penjual yang lebih komunikatif. Hari ini sering kali dalam ekonomi interaksi sosial makin hilang. “Pesan kendaraan saja sudah tidak ngobrol dengan pengendaranya."

IRSYAN HASYIM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

10 jam lalu

PSDKP KKP menangkap kapal asing berbendera Malaysia melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka, Kamis, 25 April 2024. Foto: PSDKP KKP
KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.


Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

12 jam lalu

PSDKP KKP menangkap kapal asing berbendera Malaysia melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka, Kamis, 25 April 2024. Foto: PSDKP KKP
Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

KKP meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia saat kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka.


KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

17 jam lalu

Penenggelaman dua kapal ikan asing pelaku pencurian ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kotaraja Lampulo, Aceh, Kamis 18 Maret 2021. ANTARA/HO-KKP
KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi


Greenpeace Apresiasi KKP Tangkap Kapal Transhipment dan Mendesak Usut Pemiliknya

22 jam lalu

Aktivis lingkungan Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk tentang tata kelola sampah saat kegiatan bersih sampah dan audit merek (brand audit) di Pantai Tirang, Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 12 November 2023. Dalam aksi tersebut Greenpeace Indonesia melalui kampanye Break Free From Plastic ingin menekankan tanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility) atas pengolahan atau pembuangan produk pasca-konsumen serta mendorong produsen untuk berkomitmen mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan bungkusan sesuai dengan mandat peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk peta jalan pengurangan sampah oleh produsen pada tahun 2030. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Greenpeace Apresiasi KKP Tangkap Kapal Transhipment dan Mendesak Usut Pemiliknya

Greenpeace Indonesia mengapresiasi langkah KKP yang menangkap kapal ikan pelaku alih muatan (transhipment) di laut.


KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

2 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.


Dari Transhipment Kapal Ikan Asal Juwana Terungkap TPPO dan Cerita Pelarian di Tengah Laut

8 hari lalu

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, saat menggelar konferensi pers kejahatan multidimensi oleh KM MUS asal Juwana, Pati, di Pangkalan PSDKP Tual, Maluku, Rabu, 17 April 2024. Dok. Humas Ditjen PSDKP KKP
Dari Transhipment Kapal Ikan Asal Juwana Terungkap TPPO dan Cerita Pelarian di Tengah Laut

ABK yang lari dari kapal ikan asing loncat ke laut dan berenang sejauh 12 mil. Satu tak selamat.


DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

8 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.


Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

9 hari lalu

Kapal pengangkut ikan Indonesia, KM MUS, yang ditangkap karena terbukti melakukan alih muatan ikan dari kapal asing ilegal di tengah Laut Arafura, Maluku, pada Minggu 14 April 2024. Kapal juga menyelundupkan BBM solar dan diduga melakukan perbudakan. Dok. Humas KKP
Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

Kapal pengangkut ikan asal Indonesia ditangkap kerena melakukan alih muatan (transhipment) dengan dua Kapal Ikan Asing (KIA) di Laut Arafura, Maluku.


KKP Buru Kapal Cina Ilegal yang Melakukan Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia

9 hari lalu

Anak Buah Kapal (ABK) kapal asing menunjukkan muatan hasil tangkapan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa 31 Agustus 2021. Polair Polda Kepri mengamankan empat kapal nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal beserta sejumlah ABK berkewarganegaraan Vietnam di Perairan Natuna Utara yang termasuk ke dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
KKP Buru Kapal Cina Ilegal yang Melakukan Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia

KKP menduga kapal Cina ilegal itu masih berada di perairan sekitar Laut Aru.


KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

18 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.