Susi Pudjiastuti: Penenggelaman Kapal Perintah Jokowi

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, dalam video tentang larangan penenggelaman kapal, yang diunggah KKP di Youtube, Selasa, 9 Januari 2018. Sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan minta Susi tidak menenggelamkan kapal pencuri ikan tahun ini. (Youtube.com)

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut penenggelaman kapal pencuri ikan yang dia lakukan merupakan perintah Presiden Joko Widodo. Menurut dia, kalau ada pihak yang keberatan tentang penenggelaman tersebut dapat melapor ke Jokowi.

“Kalau ada yang merasa itu tidak pantas silakan usulKan kepada Presiden Jokowi,” ujar Susi dalam video resmi KKP, yang diunggah di Youtube, Selasa, 9 Januari 2018.

Baca juga: JK Dukung Luhut Larang Susi Pudjiastuti Tenggelamkan Kapal

Dalam channel KKP News di Youtube itu, Susi Pudjiastuti berbicara menanggapi pro dan kontra penenggelaman kapal pencuri ikan yang selama ini dalam wewenang KKP. Dalam video berdurasi 5 menit 14 detik tersebut Susi menjelaskan bahwa ide penenggelaman kapal yang dilakukan KKP bukan merupakan idenya sebagai Menteri KKP.

Menurut Susi selama ini penenggelaman kapal yang dia lakukan sesuai dengan Undang-undang tentang Perikanan Nomor 45 tahun 2009. Dia mengatakan sudah menenggelamkan 363 kapal pencuri ikan selama tiga tahun terakhir. “Kalau ada yang tak setuju bisa lapor ke Presiden Jokowi agar memerintahkan menterinya mengubah UU Perikanan, pasal penenggelaman agar tak ada lagi,” katanya.

Susi mengatakan selama ini aturan penenggelaman kapal dalam UU Nomor 45 tahun 2009 sangatlah efektif untuk menyelesaikan persoalan illegal fishing yang masif. Selain itu, dengan menjalankan amanah undang-undang ini pemerintahan Jokowi ingin menjamin sumber daya alam laut Indonesia yaitu sektor perikanan ditujukan untuk memakmurkan rakyat Indonesia. “Terutama ini untuk para nelayan,” tuturnya.

Susi berujar hampir 90 persen penenggelaman yang terjadi merupakan putusan dari pengadilan yang mengharuskan kapal tersebut dimusnahkan. Hal itu, karena kapal selain bukti kejahatan termasuk pula pelaku kejahatan. “Karena kapal-kapal ini mempunyai kewarganegaraan, sama seperti kita,” ucapnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Susi Pudjiastuti tidak menenggelamkan kapal lagi tahun ini. Dia berujar daripada menenggelamkan kapal, pemerintah akan berfokus pada produksi untuk meningkatkan ekspor. 






Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

4 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

5 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

6 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

7 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

7 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

7 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

7 jam lalu

Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

Yudo Margono akan melalui beberapa tahapan untuk selanjutnya diangkat menjadi Panglima TNI sesuai peraturan UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

7 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

8 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

8 jam lalu

Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut sebanyak 59,7 persen responden menginginkan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet