Tiga Pemerintah Daerah Pesan 53 Unit Pesawat N219

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prosesi pemberian nama pesawat N219 yang dipimpin Presiden  Joko Widodo di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 10 November 2017. TEMPO/Subekti

    Prosesi pemberian nama pesawat N219 yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 10 November 2017. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Singapura - PT Dirgantara Indonesia (Persero) mendapatkan pesanan pembuatan pesawat N219 Nurtanio dari tiga pemerintah daerah (Pemda). Ketiga Pemda itu adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

    Dirgantara Indonesia (PTDI) mendapatkan pemesanan pesawat terbanyak dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, yaitu mencapai 50 unit. Kemudian Pemprov Kalimantan Utara sebanyak dua unit. Sedangkan dengan Kabupaten Puncak Jaya memesan satu unit.

    Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan kerja sama itu merupakan bentuk kemajuan dan pengembangan produk yang dilakukan Dirgantara Indonesia. Ia pun mengapresiasi kinerja perseroan. "Kerja sama yang dilakukan PTDI menunjukkan tingginya kepercayaan investor, baik di dalam maupun luar negeri," kata Rini di Singapore Airshow, 7 Februari 2018.

    Simak: Pelita Air Borong 20 Unit Pesawat N219 Nurtanio

    Rini menilai kehadiran pesawat N219 dirancang untuk melayani operasional bandara perintis di wilayah-wilayah terpencil. N219, ucapnya, berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia. Dengan keunggulannya, N219 diharapkan mendorong konektivitas antarpulau yang akhirnya mendorong perekonomian nasional.

    Selain dengan pemerintah daerah, PTDI juga menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta. Permintaan pesawat datang dari PT Pelita Air Service sebanyak 20 unit dan PT Trigana Air Service sebannyak lima unit. Keduanya sama-sama memesan pesawat N219 Nurtanio.

    Perseroan juga melibatkan kerja sama dengan Airbus Helicopters di sektor perdagangan, industri dan layanan. Kerja sama itu meliputi pengembangan support and services (S&S) termasuk maintenance, repair, and overhaul (MRO).

    Direktur Utama PTDI Elfien Goentoro menyatakan perseroan memiliki kemampuan melakukan perawatan sejumlah helicopter. Menurut dia, perusahaan sudah mengantongi audit Quality and Safety Airbus Helicopters agar bisa diakui sebagai Airbus Helicopters Completion Centre dan Services Centre. Kedepan, lanjutnya, kolaborasi PTDI dengan Airbus Helicopters akan diperluas ke pengembangan kemampuan PTDI di bidang pelatihan.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.