TEMPO.CO, New Delhi - Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara spesifik menyatakan ingin mempercepat penyelesaian negosiasi delimitasi atau batasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam. Hal itu disampaikan saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc, di sela-sela KTT ASEAN-India yang digelar di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India hari ini.
Sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dalam pertemuan itu, Presiden mengangkat pembahasan seputar dua hal utama yang dirasa perlu dijadikan perhatian kedua negara. "Pertama, saya ingin kembali menekankan pentingnya mempercepat penyelesaian negosiasi delimitasi zona ekonomi eksklusif (ZEE)," ucap Jokowi, Jumat, 26 Januari 2018.
Baca: Jokowi-PM Vietnam Bahas Upaya Genjot Perdagangan USD 10 M di 2020
Jokowi berharap pembahasan tersebut dapat menciptakan stabilitas di kawasan perairan kedua negara seperti mencegah terjadinya insiden atau ketegangan di perairan. Selain itu, perundingan mengenai ZEE juga dapat diiringi dengan kerja sama di bidang penanganan terorisme dan maritim yang lebih luas.
Terkait hal itu juga Jokowi menyambut baik dicapainya kesepakatan awal bersama terkait area delimitasi ZEE bulan November lalu. "Saya meminta agar tim perunding kedua negara dapat segera mencapai pemahaman bersama mengenai delimitasi potensial batas ZEE," katanya.
Setelah pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa kedua negara telah membahas masalah delimitasi ZEE. "Kita telah mengadakan perundingan sebanyak 10 kali. Ada progress, tapi kita harus dorong progress-nya," kata Retno.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc langsung menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat penyelesaian pembahasan batasan ZEE. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.
ANTARA
