TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Indonesia sudah menjadi target pasar penjualan narkotika. Hal ini terlihat dari penindakan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang tahun lalu telah menindak 325 kasus dengan jumlah narkoba dan psikotropika yang disita sebanyak 2.132 kilogram.
Angka di tahun 2017 itu tercatat meningkat dari 2016 dengan 286 kasus dengan total 1.169 kilogram. Pada hari ini Ditjen Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menggagalkan upaya penyelundupan sabu di Aceh seberat 40 kilogram. Barang ini dikirim dari Penang, Malaysia melalui jalur laut.
Baca: Sri Mulyani: Tingkat Kemiskinan Turun dalam Tiga Tahun Terakhir
Sri Mulyani mengatakan penindakan ini hanya sebagian kecil dari banyaknya temuan. "Untuk Januari ini saja sudah ada 30 penindakan dengan jumlah 120,7 kilogram," katanya di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Jakarta Timur, Jumat, 19 Januari 2018.
Lebih jauh, Sri Mulyani menyebutkan, terus bertambahnya kasus dengan jumlah narkoba dan psikotropika tiap tahun itu sangat memprihatinkan. Ia menduga ekonomi Indonesia yang membaik, pertumbuhan kelas menengah, serta meningkatnya kebutuhan leisure masyarakat menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar barang haram yang makin menggiurkan.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengimbau jajarannya terus meningkatkan koordinasi untuk mencegah masuknya dan peredaran barang tersebut. Dari sisi ekonomi, peredaran narkotika disebut Sri Mulyani sangat mengganggu. "Itu adalah underground ekonomi ilegal sehingga dia tidak terekam," ujarnya. Kehadirannya juga mampu menggerus daya beli masyarakat.
Selain masalah kesehatan, peredaran narkotika di negara yang padat generasi muda ini bisa mengancam masa depan Indonesia. "Generasi muda yang seharusnya berinovasi dan inovatif serta menjadi tulang punggung Indonesia tapi dirusak oleh narkoba, maka Indonesia bisa kehilangan tenaga kerja muda. Ini adalah sesuatu yang perlu diwaspadai," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja sama melindungi diri dari narkotika. Pasalnya peningkatan tenaga hukum tak berarti tanpa bantuan dari masyarakat.
