Tolak Cabut HGB Pulau Reklamasi, BPN: Silakan Gugat Ke PTUN

Ilustrasi reklamasi Pulau D. Dok.TEMPO/Rizki Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam suratnya untuk membatalkan semua hak guna bangunan (HGB), yang diberikan kepada pihak ketiga atas pulau hasil reklamasi. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mempersilakan Anies mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kalau pemda DKI tak sepakat, silakan gugat ke PTUN," ujar Sofyan dalam Rapat Kerja Nasional BPN di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018.

Sebelumnya, Anies mengirim surat kepada Kepala BPN terkait dengan pulau reklamasi di teluk Jakarta. Dalam surat tersebut, terlampir permohonan kepada Kepala BPN untuk menunda dan membatalkan semua HGB, yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau hasil reklamasi antara lain Pulau C, D, dan G.

Surat tertanggal 29 Desember 2017 dengan nomor 2373/-1.794.2 itu bertanda tangan Anies Baswedan. Dalam surat tercantum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan dan pelaksanaan reklamasi di pantai utara Jakarta.

Sofyan mengatakan BPN tak dapat menerima permohonan Anies tersebut. Sebab, HGB yang dikeluarkan BPN telah sesuai dengan administrasi pertanahan. "Karena itu, tak bisa dibatalkan. Sebab, kalau dibatalkan, ini akan menciptakan ketidakpastian hukum," katanya.

Selain itu, Sofyan menilai korespondensi yang dikirim Anies kepada BPN tidak bisa retroaktif. Sebab, kata dia, surat-surat sebelumnya telah digunakan sebagai dasar pengeluaran HGB. "HGB dikeluarkan berdasarkan surat-surat yang telah dikirimkan gubernur sebelumnya. Jadi gubernur sekarang tak bisa membatalkan yang lama karena itu sudah digunakan," ucapnya.

Sofyan berujar HGB atas pulau reklamasi juga telah diterbitkan di atas hak pengelolaan lahan (HPL). Menurutnya, jika nanti ada peralihan harus dengan persetujuan pemegang HPL. "Kalau pembebanan dan lainnya itu harus mendapat persetujuan pemda DKI Jakarta. Itu pendapat kami," tuturnya.






Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

3 jam lalu

Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

Hasil survei terbaru Charta Politika menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo unggul sisi elektabilitas calon presiden dengan angka 32,6 persen.


Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

5 jam lalu

Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

Meski begitu, naiknya elektabilitas NasDem hanya menempatkan partai itu dalam urutan keenam sebagai partai dengan elektabilitas terbesar.


Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

9 jam lalu

Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal melanjutkan safari politiknya ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera usai menyambangi Palu


Survei Voxpol Center: Pemilih Anies Baswedan Lihat Prestasi, Prabowo Dipilih karena Ketegasan

14 jam lalu

Survei Voxpol Center: Pemilih Anies Baswedan Lihat Prestasi, Prabowo Dipilih karena Ketegasan

Pangi mengatakan pemilih Anies Baswedan sebagai calon presiden memilih berdasarkan alasan rasional. Musababnya, pemilih Anies melihat kinerja


Sejak Diresmikan Anies, Penghuni Belum Tinggal di Kampung Susun Bayam, UPC: Masuk Aja Dulu

15 jam lalu

Sejak Diresmikan Anies, Penghuni Belum Tinggal di Kampung Susun Bayam, UPC: Masuk Aja Dulu

Pendamping Warga Kampung Susun Bayam dari Urban Poor Consortium, Gugun Muhammad meminta Jakpro dan Pemprov DKI membahas soal tarif sewa dan pengelola setelah warga menempati kampung susun. Sebab, saat ini yang dibutuhkan warga adalah tempat tinggal.


Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

2 hari lalu

Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

Jakpro dan Pemprov DKI sepakat menggunakan pergub Anies Baswedan sebagai acuan penetapan tarif sewa Kampung Susun Bayam.


Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

2 hari lalu

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

Hasil survei terbaru SMRC menunjukkan Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan jika Pilpres 2024 dilakukan saat ini.


Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

2 hari lalu

Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

Jakpro memastikan tarif sewa Kampung Susun Bayam mengacu ke Pergub yang diteken Anies Baswedan. Tak pakai tarif keekonomian Jakpro.


Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

3 hari lalu

Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

Taufik Basari menyatakan NasDem abstain terkait usulan revisi UU IKN karena beberapa alasan.


Sudirman Said Masih Jadi Komisaris Utama Transjakarta, Pengunduran Diri Tunggu Persetujuan RUPS

5 hari lalu

Sudirman Said Masih Jadi Komisaris Utama Transjakarta, Pengunduran Diri Tunggu Persetujuan RUPS

Sudirman Said masih menjabat sebagai Komisaris Utama Transjakarta. Belum ada persetujuan RUPS soal pengunduran diri. Aktif di tim Anies Baswedan.