TEMPO.CO, Semarang -Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak setuju bila pedagang kaki lima atau PKL berjualan memakai badan jalan raya sehingga menutup akses transportasi yang justru menyulitkan pengguna jalan. "Memang sebaiknya pedagang kaki lima tidak ada di jalan tapi harus berada di lahan yang benar," kata Budi kepada pers di sela-sela meninjau arus balik liburan Natal dan Tahun Baru 2018 di Stasiun Poncol, Semarang, Minggu, 31 Desember 2017.
Hal itu disampaikan Menhub menanggapi konsep penataan kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta yang diterapkan oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Anies-Sandi menata kawasan Tanah Abang dengan menutup satu ruas Jalan Jati Baru Raya untuk mengakomodasi PKL yang selama ini sudah memakan trotoar jalanan setempat.
Menteri Budi Karya mengakui pihaknya mengajak Pemprov DKI untuk mencari solusi terkait konsep baru penataan Tanah Abang. Ia mengatakan perlu ada rapat antara pihaknya, Pemprov DKI, PT Kereta Api Indonesia (KAI), TransJakarta, dan perwakilan Organda untuk membahas kemacetan di Tanah Abang.
Baca: Data dan Dasar Hukum PKL Jalan Jatibaru Pasar Tanah Abang
Tujuannya untuk membahas konektivitas antarmoda transportasi umum di lokasi tersebut. "Akan kami bahas dan duduk bersama, pedagang harus ada di lokasi yang benar," katanya.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pun akan ditugaskan untuk membantu penyelesaian masalah PKL di Tanah Abang. "BPTJ itu (wewenangnya). BPTJ akan saya tugaskan untuk mengangkat itu sebagai suatu tempat yang seharusnya," katanya.
Infografis: Pedagang Kali Lima Tanah Abang Berdagang di Atas Jalan
Budi Karya mengatakan, Stasiun Tanah Abang memiliki peran strategis mengingat banyak pekerja wilayah Thamrin dan Sudirman Jakarta Pusat menggunakan moda transportasi Kereta Rel Listrik Commuter Line. Bus pengumpan berukuran sedang dinilai bisa menjadi opsi konektivitas antarmoda transportasi umum, guna mengurangi keberadaan mobil berukuran kecil di sekitar wilayah Stasiun Tanah Abang.
ANTARA
