Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Agar Lulusan SMK Siap Kerja, 1 Siswa Butuh Rp7,5 Juta Setahun

image-gnews
Ilustrasi - Suasana belajar di laboratorium komputer Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Jakarta, 18 September 2007. [TEMPO/ Ramdani; RD2007091802] (KOMUNIKA)
Ilustrasi - Suasana belajar di laboratorium komputer Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Jakarta, 18 September 2007. [TEMPO/ Ramdani; RD2007091802] (KOMUNIKA)
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sektor industri di Indonesia membutuhkan tenaga kerja sebanyak 600 ribu orang tiap tahun. Tapi sayang jumlah pelamar tidak sebanding dengan kebutuhan sektor ini. Juga masih banyak pelamar yang tidak kompeten, termasuk lulusan SMK.

Menurut Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan  Industri Kementrian Perindustrian,Mujiyono, jumlah tenaga kerja kompeten lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) belum sebanding dengan kebutuhan dunia kerja.

Baca juga: Kementerian Perindustrian Sesuaikan Program Studi Vokasi

“Kementerian Perindustrian bertekad meningkatkan kurikulum SMK,” kata dia saat acara  ulang tahun ke-70 Sekolah Menengah Teknik Industri (SMTI) Yogyakarta milik Kementerian Perindustrian di Yogyakarta, Sabtu, 16 Desember 2017.

Ia menjelaskan untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK, pihaknya mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kurikulum di sekolah  vokasi. Contohnya adalah SMTI Yogyakarta. Sekolah yang berada di Jalan Kusumanegara ini memiliki murid 783 siswa.

Kementrian Perindustrian ingin mendekatkan SMK atau sekolah vokasi dengan dunia industri. Tujuannya agar lulusan langsung bisa bekerja dan sebaliknya dunia industri terpenuhi kebutuhan tenaga kerjanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Biaya sekolah per siswa di sekolah vokasi memang tidak sedikit. Kata dia, dibutuhkan anggaran besar untuk mewujudkan standarisasi SMK menuju dunia industri. Untuk satu tahun, per siswa biaya operasionalnya sebesar Rp7,5 juta padahal satu bulan siswa hanya membayar Rp70.000.

“Itu sangat murah, lebih murah dibanding membayar PAUD (pendidikan anak usia dini) atau taman kanak-kanak. Tapi kami  mencukupinya dari APBN," kata dia.

Ditambahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar, tantangan besar terus dihadapi sekolah vokasi seperti SMK karena dunia industri bersifat dinamis.

Maka  perlu peningkatan kurikulum yang dinamis juga untuk menyesuaikan dunia industri. Peran penting peningkatan kurikulum sesuai kebutuhan industri, salah satunya mengembangkan teknologi.

"SMK ini (SMTI Yogyakarta)  sudah ada mekatronika sistem 4.0 yang arahnya ke robotik. Pemerintah menargetkan seluruh lulusan bisa  langsung terserap ke dunia kerja," kata dia. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


233 Karyawan Bata di PHK, Bagaimana Jaminan Hak-hak Pegawai Pabrik Sepatu Itu?

2 hari lalu

Suasana pekerja dalam pembuatan sepatu di pabrik Sepatu Bata, Purwakarta, Jawa Barat, 28 Mei 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
233 Karyawan Bata di PHK, Bagaimana Jaminan Hak-hak Pegawai Pabrik Sepatu Itu?

PT Sepatu Bata melakukan PHK ratusan karyawan secara bertahap. Bagaimana jaminan terhadap hak-hak pegawai pabrik sepatu itu?


Kemenperin Periksa Pejabat Terlibat Penipuan SPK Fiktif, Terbongkar karena Aduan Pihak Ketiga

4 hari lalu

Ilustrasi Penipuan. vocfm.co
Kemenperin Periksa Pejabat Terlibat Penipuan SPK Fiktif, Terbongkar karena Aduan Pihak Ketiga

Seorang pejabat di Kemenperin menyalahgunakan jabatan untuk membuat SPK fiktif.


Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

11 hari lalu

Perkebunan kelapa sawit PT Suryamas Cipta Perkasa yang terindikasi masuk ke dalam kawasan hutan di Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis, 21 Desember 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.


22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

11 hari lalu

Perkebunan kelapa sawit di area konsesi PT Suryamas Cipta Perkasa yang terindikasi masuk ke dalam kawasan hutan di Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Dilihat dari atas pada Kamis, 21 Desember 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.


Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

12 hari lalu

Presiden Jokowi saat menghadiri HUT ke-59 Partai Golkar, Senin 6 November 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.


Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

16 hari lalu

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita . (ANTARA/HO-Kementerian Perindustrian/rst)
Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.


Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

17 hari lalu

Capres dan Cawapres RI Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat tiba di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu 24 April 2024) ANTARA/Rio Feisal.
Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

Anies dan Muhaimin hadir dalam acara penetapan presiden wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di KPU hari ini.


Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

18 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketika ditemui usai Salat Idulfitri 1445 H di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta pada Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Defara
Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

Kendati terjadi pelemahan rupiah, Airlangga mengklaim rupiah masih lebih baik dibanding mata uang lain. IHSG juga diklaim lebih baik dari negara lain.


Airlangga Hartarto Bertemu Tony Blair Bahas IKN hingga Stabilitas Geopolitik

20 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair tiba di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada Jumat, 19 April 2024. Tony bersama Kemenkominfo membahas percepatan transformasi digital serta pembangunan layanan publik berbasis digital. Tempo/Desty Luthfiani.
Airlangga Hartarto Bertemu Tony Blair Bahas IKN hingga Stabilitas Geopolitik

Tony Blair menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahas IKN hingga stabilitas geopolitik.


Tak Khawatirkan Dampak Konflik Iran-Israel, Airlangga: Belum Ada Apa-apa

22 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers ihwal antisipasi dampak konflik Iran-Israel di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 17 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Tak Khawatirkan Dampak Konflik Iran-Israel, Airlangga: Belum Ada Apa-apa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai masyarakat Indonesia tak perlu khawatir soal imbas konflik Iran-Israel. Dia mengatakan potensi eskalasi konflik kedua negara tersebut belum diketahui, sehingga pemerintah belum mengambil keputusan apapun.