Agar Lulusan SMK Siap Kerja, 1 Siswa Butuh Rp7,5 Juta Setahun

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi - Suasana belajar di laboratorium komputer Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Jakarta, 18 September 2007. [TEMPO/ Ramdani; RD2007091802] (KOMUNIKA)

    Ilustrasi - Suasana belajar di laboratorium komputer Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Jakarta, 18 September 2007. [TEMPO/ Ramdani; RD2007091802] (KOMUNIKA)

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Sektor industri di Indonesia membutuhkan tenaga kerja sebanyak 600 ribu orang tiap tahun. Tapi sayang jumlah pelamar tidak sebanding dengan kebutuhan sektor ini. Juga masih banyak pelamar yang tidak kompeten, termasuk lulusan SMK.

    Menurut Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan  Industri Kementrian Perindustrian,Mujiyono, jumlah tenaga kerja kompeten lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) belum sebanding dengan kebutuhan dunia kerja.

    Baca juga: Kementerian Perindustrian Sesuaikan Program Studi Vokasi

    “Kementerian Perindustrian bertekad meningkatkan kurikulum SMK,” kata dia saat acara  ulang tahun ke-70 Sekolah Menengah Teknik Industri (SMTI) Yogyakarta milik Kementerian Perindustrian di Yogyakarta, Sabtu, 16 Desember 2017.

    Ia menjelaskan untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK, pihaknya mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kurikulum di sekolah  vokasi. Contohnya adalah SMTI Yogyakarta. Sekolah yang berada di Jalan Kusumanegara ini memiliki murid 783 siswa.

    Kementrian Perindustrian ingin mendekatkan SMK atau sekolah vokasi dengan dunia industri. Tujuannya agar lulusan langsung bisa bekerja dan sebaliknya dunia industri terpenuhi kebutuhan tenaga kerjanya.

    Biaya sekolah per siswa di sekolah vokasi memang tidak sedikit. Kata dia, dibutuhkan anggaran besar untuk mewujudkan standarisasi SMK menuju dunia industri. Untuk satu tahun, per siswa biaya operasionalnya sebesar Rp7,5 juta padahal satu bulan siswa hanya membayar Rp70.000.

    “Itu sangat murah, lebih murah dibanding membayar PAUD (pendidikan anak usia dini) atau taman kanak-kanak. Tapi kami  mencukupinya dari APBN," kata dia.

    Ditambahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar, tantangan besar terus dihadapi sekolah vokasi seperti SMK karena dunia industri bersifat dinamis.

    Maka  perlu peningkatan kurikulum yang dinamis juga untuk menyesuaikan dunia industri. Peran penting peningkatan kurikulum sesuai kebutuhan industri, salah satunya mengembangkan teknologi.

    "SMK ini (SMTI Yogyakarta)  sudah ada mekatronika sistem 4.0 yang arahnya ke robotik. Pemerintah menargetkan seluruh lulusan bisa  langsung terserap ke dunia kerja," kata dia. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.