TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan angka ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia bisa terus ditekan pada 2018. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan target rasio gini, indikator ketimpangan pendapat, bisa ditekan ke level 0,38, dari angka terakhir sebesar 0,393.
“Kelihatannya saja yang kecil, tapi sangat tidak mudah untuk menekan sebesar 0,01, dalam konteks rasio gini,” kata Bambang dalam dialog mengenai Outlook Pembangunan 2018: Tantangan di Tahun Politik, di kantor Kementerian PPN, Senin, 18 Desember 2017.
Baca: Bappenas Prediksi Larisnya Barang Kampanye Naikkan Ekonomi 2018
Rasio gini memiliki rentang 0 untuk pemerataan sempurna dan 1 untuk ketimpangan sempurna. Semakin rendah angka rasio gini, angka ketimpangan pendapatan penduduk akan semakin membaik.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan rasio gini Indonesia sebesar 0,393 per Maret 2017 telah mengalami penurunan tipis 0,001 poin dibandingkan September 2016 yang mencapai 0,394. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan penurunan ketimpangan memang bukan hal mudah karena membutuhkan roadmap jangka panjang. “Jadi idealnya dilihat tiga tahun sekali,” katanya pada pertengahan Juli 2017.
Lebih jauh, Bambang menyebutkan, untuk mencapai angka ini, pemerintah melakukan berbagai upaya. Untuk ketimpangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin, ia menyebut campur tangan pemerintah diperlukan, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan yang ekstrem. “Ada kelompok masyarakat yang gak memang harus diangkat dulu ke level tertentu,” ujarnya.
Campur tangan pemerintah, kata Bambang, dilakukan melalui penyaluran subsidi tepat sasaran, terutama untuk subsidi barang kebutuhan konsumsi rumah tangga bagi 40 persen masyarakat pendapatan terendah. Jika konsumsi masyarakat tersebut naik, akan otomatis berpengaruh pada daya beli.
Sedangkan untuk ketimpangan antarwilayah, Bappenas akan terus menggiatkan kebijakan pemerataan pada 2018. Bambang mencontohkan, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Papua yang cukup tinggi setelah pemerintah giat membangun infrastruktur. “Namun memang yang jadi masalah, angka kemiskinannya masih di atas 20 persen, di atas rata-rata nasional,” tuturnya.
