Bappenas: Sangat Tak Mudah Menekan Rasio Gini 0,01

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) mengikuti rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. Dalam arahannya, Presiden menyinggung tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN). ANTARA/Puspa Perwitasari

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) mengikuti rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. Dalam arahannya, Presiden menyinggung tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN). ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan angka ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia bisa terus ditekan pada 2018. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan target rasio gini, indikator ketimpangan pendapat, bisa ditekan ke level 0,38, dari angka terakhir sebesar 0,393.

    “Kelihatannya saja yang kecil, tapi sangat tidak mudah untuk menekan sebesar 0,01, dalam konteks rasio gini,” kata Bambang dalam dialog mengenai Outlook Pembangunan 2018: Tantangan di Tahun Politik, di kantor Kementerian PPN, Senin, 18 Desember 2017.

    Baca: Bappenas Prediksi Larisnya Barang Kampanye Naikkan Ekonomi 2018

    Rasio gini memiliki rentang 0 untuk pemerataan sempurna dan 1 untuk ketimpangan sempurna. Semakin rendah angka rasio gini, angka ketimpangan pendapatan penduduk akan semakin membaik.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan rasio gini Indonesia sebesar 0,393 per Maret 2017 telah mengalami penurunan tipis 0,001 poin dibandingkan September 2016 yang mencapai 0,394. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan penurunan ketimpangan memang bukan hal mudah karena membutuhkan roadmap jangka panjang. “Jadi idealnya dilihat tiga tahun sekali,” katanya pada pertengahan Juli 2017.

    Lebih jauh, Bambang menyebutkan, untuk mencapai angka ini, pemerintah melakukan berbagai upaya. Untuk ketimpangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin, ia menyebut campur tangan pemerintah diperlukan, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan yang ekstrem. “Ada kelompok masyarakat yang gak memang harus diangkat dulu ke level tertentu,” ujarnya.

    Campur tangan pemerintah, kata Bambang, dilakukan melalui penyaluran subsidi tepat sasaran, terutama untuk subsidi barang kebutuhan konsumsi rumah tangga bagi 40 persen masyarakat pendapatan terendah. Jika konsumsi masyarakat tersebut naik, akan otomatis berpengaruh pada daya beli.

    Sedangkan untuk ketimpangan antarwilayah, Bappenas akan terus menggiatkan kebijakan pemerataan pada 2018. Bambang mencontohkan, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Papua yang cukup tinggi setelah pemerintah giat membangun infrastruktur. “Namun memang yang jadi masalah, angka kemiskinannya masih di atas 20 persen, di atas rata-rata nasional,” tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.