TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut bantuan sosial atau bansos berperan penting bagi daya beli masyarakat kelompok miskin. Pernyataan itu dia sampaikan saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) pagi ini.
"Menjaga daya beli masyarakat kelompok miskin, terutama komoditas pangan, menjadi sangat penting. Begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung melalui program-program bantuan sosial dan bantuan pangan cadangan pemerintah," kata Muhadjir, Jumat, 5 April 2024.
Baca Juga:
Muhadjir menjelaskan pemerintah kini sedang menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem yang harus tercapai pada tahun 2024.
Lebih lanjut, Muhadjir menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen sementara targetnya ditetapkan di kisaran angka 6,5-7,5 persen. Sehingga pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 tetapi angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 masih berada di angka 1,12 persen.
"Perlu kami sampaikan, pada Maret 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2,04 persen, berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar 0,92 persen," ujarnya.
Perhitungan angka kemiskinan di Indonesia, Muhadjir menjelaskan, menggunakan pendekatan pengeluaran dengan garis kemiskinan nasional Rp 554.458 per bulan.
Secara detail, komposisi garis kemiskinan itu terdiri dari 74,21 persen atau Rp 408.522 untuk makanan dan 25,79 persen atau Rp 141.936 di luar makanan.
"Maka dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia tiga perempatnya adalah komoditas pangan," tuturnya.
Tak hanya Muhadjir, tiga menteri lain juga turut memberikan keterangan hari ini. Ketiganya adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
SAVERO ARISTIA WIENANTO | AMELIA RAHIMA SARI | ADINDA JASMINE PRASETYO
Pilihan Editor: Breaking News: Sri Mulyani dan 3 Menteri Tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi, Siap Hadiri Sidang Sengketa Pilpres
