TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan kementeriannya merupakan kementerian yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dia berujar semua itu termasuk pengelolaan semua program belanjaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Saya pastikan tidak boleh, Pak Irjen juga harus memastikan itu," ujar Susi dalam sambutannya pada Sosialisasi Program KKP 2018 di gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Rabu, 13 Desember 2017.
Menurut Susi, KKP harus bisa independen untuk mencegah KKN berkembang. Dia mengatakan agar kinerja KKP bagus, kementerian ini tidak boleh menerima titipan-titipan pejabat. "Tidak boleh titipan siapa-siapa. Jangan takut sama bekas menteri, bekas dirjen, bekas jenderal, bekas siapa, independen saja. Kalau produknya jelek ya kita tidak beli," ucapnya.
Baca: Menteri Susi: Departemen Kalau Disuruh Ngabisin Uang, Paling Jago
Susi mengatakan di tahun ke depan KKP ingin berubah untuk lebih baik lagi. Sebab, kata dia Indonesia sendiri memiliki laut dan sumber daya yang baik yang tidak boleh disia-siakan. "Kita masuk dalam 10 negara perikanan terbesar di dunia, dari luas lautnya, variasi daripada kemaritiman, pulau-pulau, pariwisata, everything. Kita itu luar biasa," katanya.
Untuk anggaran sendiri, kata Susi, KKP berusaha untuk lebih mengefektifkan anggaran tersebut. Dia berujar KKP tidak ingin jadi departemen yang hanya menghabiskan anggaran. "Indonesia government semua departemen kalau disuruh ngabisin uang paling jago. Termasuk KKP kalau tidak di rem," tuturnya.
Dalam rangka sosialisasi program tahun 2018 ini, KKP mengundang seluruh penyedia barang dan jasa serta pelaku usaha bidang kelautan. Pada kegiatan ini, KKP menandatangani kesepakatan bersama dengan Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
