TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta para kontraktor rekanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak memberikan suap ataupun gratifikasi kepada para pejabat kementeriannya. Menurut dia, hal itu akan menghambat program-program efisiensi dan transparansi di Kementerian.
"Anda tak perlu ngasih-ngasih siapa lagi. Kalau ada, kasih tahu saya. Kalau ada calo program proyek rekanan KKP, laporin saya," ujarnya kepada para kontraktor di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2017.
Baca juga: Anggaran KKP Turun, Ini yang Dilakukan Menteri Susi Pudjiastuti
Susi meminta para kontraktor bersikap profesional. Dia juga berharap para pejabat di kementeriannya bertanggung jawab dalam mengelola anggaran. Namun Susi mengakui pola pikir pengelolaan anggaran yang efisien belum dihayati para pejabat Kementerian.
"Saya tak perlu blocking. Bila perlu minta tambah anggaran, tapi saya lihat belum, maka saya batasi jumlah anggaran spending-nya," ucapnya.
Susi menginginkan semua pejabat kementeriannya bersama kontraktor bisa memanfaatkan uang negara dengan benar untuk membangun Indonesia agar tak tertinggal lagi dari negara lain.
Susi menegaskan era digital memungkinkan dia melakukan pengawasan secara terperinci dalam pengelolaan anggaran. Karena itu, Susi meminta para kontraktor dan para pejabat tak bermain-main dengan proyek Kementerian.
"Kalau saya tidak katakan semuanya, bukan berarti saya tidak tahu apa yang terjadi. Era digitalisasi dan keterbukaan itu sangat luar biasa," kata Susi Pudjiastuti.
