TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Tbk. (Persero) kini tengah fokus menggarap program kredit pemilikan rumah (KPR) mikro untuk para pekerja informal, atau para pekerja yang tidak memiliki penghasilan tetap. Sebelumnya BTN jug telah menjalankan program tersebut untuk para mitra driver Go-Jek.
Direktur BTN Mahelan Prabantariksa mengatakan, sebagai tahap awal, BTN tengah menjalin kerja sama dengan Universitas Diponegoro dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal untuk dapat merealisasikan program KPR mikro bagi pekerja informal yang berada di wilayah Kabupaten Kendal.
Baca: Gandeng Go-Jek, BTN Salurkan KPR ke Pekerja Informal
Targetnya, kata Mahelan, di tahun depan KPR mikro tersebut dapat disalurkan ke minimal 4 ribu pekerja informal dari total 40 ribu pekerja informal potensial yang berada di wilayah Kabupaten Kendal.
Tipe pekerja informal tersebut cukup beragam. Mulai dari petani, nelayan, hingga tukang bakso."Tapi yang paling besar porsinya adalah buruh tidak tetap dan nelayan," ujar Mahelan di Menara BTN, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2017.
Mahelan berujar, untuk meminimalisir kasus kredit macet daripada KPR mikro, maka nantinya semua KPR tersebut akan diasuransikan. Di samping itu, batas atas dari KPR mikro juga akan diplafon hingga angka Rp 75 juta saja.
Namun, kata Mahelan, hingga saat ini jarang ditemukan kasus kredit macet pada program KPR mikro. "Yang penting mereka membayar iuran dengan lancar selama enam bulan pertama, dan juga pandai menabung," ujar dia.
Mahelan menambahkan, pasar konsumen dari KPR mikro untuk pekerja informal di Indonesia juga cukup potensial. Mahelan menuturkan, jumlah pekerja informal di Indonesia hingga kini telah menyentuh angka 6 juta jiwa.
"Untuk itu, di tahun depan BTN menargetkan untuk dapat menyalurkan KPR mikro ke 10-20 ribu pekerja informal di seluruh Indonesia," ujar Mahelan.
ERLANGGA DEWANTO | RR ARIYANI
