TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengubah desain dana desa. Dana tersebut akan lebih banyak disalurkan untuk membuka lapangan kerja dalam bentuk program padat karya (cash for work).
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepala daerah untuk bersungguh-sungguh memperhatikan desain program cash for work tersebut. "Bagaimana membangun daerahnya dengan memanfaatkan potensi di daerahnya," kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017.
Baca juga: Genjot Daya Beli, Jokowi: Program Padat Karya Dimulai Awal 2018
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, menuturkan program cash for work bisa menambah pendapatan dan meningkatkan daya beli. Dampaknya, penyerapan tenaga kerja bertambah dan mengurangi jumlah kemiskinan.
Dia menuturkan cash for work bisa menyerap sekitar 12 juta tenaga kerja per tahun. "Untuk pengurangan kemiskinan cukup signifikan. Minimal ya bisa mengurangi 300 ribu penduduk miskin di desa," kata Boediarso. Kondisi tersebut menurut dia akan bergantung kepada porsi upah yang disalurkan.
Boediarso mengatakan program ini bisa digunakan untuk proyek embung dan proyek lainnya yang diprioritaskan pemerintah desa tersebut. "Proyeknya tidak perlu banyak, tapi bisa fokus pada tiga atau empat proyek," ujarnya.
Presiden Joko Widodo mengubah desain dana desa dengan memfokuskan anggarannya untuk membuka lapangan kerja lebih banyak pada 2018. Salah satu caranya adalah melarang pengerjaan proyek dari dana desa dilakukan sepenuhnya oleh pihak ketiga. Masyarakat di desa harus terlibat dalam proyek tersebut.
Alokasi dana desa pun tak akan disalurkan secara merata. Desa dengan penduduk miskin yang lebih banyak akan menerima anggaran lebih besar agar bisa melaksanakan proyek padat karya.
