TEMPO.CO, Jakarta - Semua konsesi jalan tol di sepanjang Pulau Jawa sudah dibagi sejak Orde Baru. Peta semua rute dan siapa saja pemegang konsesinya tercatat jelas. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, tak ada peraturan yang ketat agar memaksa pemegang konsesi segera membangunnya. Hampir semua proyek berjalan di tempat. Apalagi mereka dihajar krisis ekonomi 1998. "Kurangnya komitmen plus krisis bikin tambah mandek," kata Bambang.
Pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan (Cipali), yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa, misalnya, baru dilakukan pada Juni 2015. Ruas jalan tol sepanjang 116 kilometer itu mengalami hambatan karena membutuhkan enam tahun untuk membebaskan lahan. Belajar dari pengalaman ini, Presiden Jokowi merevisi dan membuat aturan baru.
Simak: Proyek Jalan Tol Kunciran-Cengkareng, Sudah Sampai Mana?
Ia merevisi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Setahun kemudian, Jokowi menerbitkan Peraturan Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. "Semua itu dibuat karena ada action," ujar Bambang.
Selain membuat regulasi, Bambang mengatakan tengah menerobos berbagai hambatan agar Jalan Tol Trans Jawa bisa tersambung. Dari mencabut konsesi akibat pemegang hak yang tak berkomitmen sampai membuat Lembaga Manajemen Aset Negara yang bisa menalangi jika dana pembebasan lahan mengalami kendala birokrasi.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo menambahkan, pemerintah juga mendorong swasta terlibat dalam pembangunan Jalan Tol Trans Jawa. Dorongan ini diwujudkan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Jalan tol Yogyakarta-Bawean sepanjang 71 kilometer, yang membutuhkan dana Rp 12,1 triliun, menggunakan mekanisme itu.
Semua instrumen kebijakan tersebut dilahirkan agar Jalan Tol Trans Jawa dari Cikampek sampai Surabaya tersambung pada 2018. Bambang menjelaskan, jalan tol tersebut akan menjadi urat nadi perekonomian lantaran jalur pantai utara sangat padat, terutama Jakarta-Semarang dan sebaliknya. "Jawa tidak akan kompetitif kalau lalu lintas jalan untuk truk macet," ujar Bambang.
Kemajuan pembangunan sejumlah ruas Jalan Tol Trans Jawa cukup menjanjikan. Pembangunan fisik ruas Pejagan-Pemalang, misalnya, sudah mencapai 84,25 persen, Semarang-Solo sebesar 76,25 persen, dan Solo-Mantingan sebesar 85,87 persen.
Meski segala instrumen sudah dibuat, tetap saja hambatan muncul. Salah satu hambatan terbesar adalah masyarakat yang menolak digusur pembangunan Jalan Tol Trans Jawa. Sri Mulyanto, warga Dukuh Candimulyo, Desa Kiringan, Boyolali, Jawa Tengah, salah satunya. Tanah Sri akan digusur untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi. Ruas ini ditargetkan beroperasi sebelum Lebaran 2018.
Sri bersama 26 penduduk lain yang menguasai 30 bidang tanah di desa menolak menjual tanahnya karena dinilai lebih rendah dari harga tanah desa sebelah yang lebih dulu digusur. "Kami tetap bertahan sampai harganya cocok," kata Sri. Meski ada penolakan, deru mesin alat berat di sekitar tanah mereka terus berpacu demi mengebut target penyelesaian jalan tol itu.
TIM TEMPO
