Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indef Prediksi Target Penerimaan Negara di RAPBN 2018 Meleset

image-gnews
INDEF mengadakan konferensi pers untuk menanggapi PERPPU No. 1 tahun 2017 dan mengantisipasi dampaknya di masyarakat, di kantor INDEF, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Juni 2017. TEMPO/Aghniadi
INDEF mengadakan konferensi pers untuk menanggapi PERPPU No. 1 tahun 2017 dan mengantisipasi dampaknya di masyarakat, di kantor INDEF, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Juni 2017. TEMPO/Aghniadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pesimistis terhadap pencapaian target Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Penerimaan negara terancam ketidakpastian ekonomi mengingat perhelatan politik pada tahun depan.

"RAPBN 2018 yang akan diputuskan itu terlalu populis, tak realistis, karena terlalu akomodatif terhadap tahun politik," kata Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati seusai jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Oktober 2017.

Simak: Pilkada 2018, Indef: Ketidakpastian Ekonomi Akan Meningkat 

Target pendapatan negara di RAPBN 2018 diketahui Rp 1.894,7 triliun. Angka ini meningkat 9,14 persen dari APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 1.736,1 triliun.

Target tersebut, kata Enny, sulit diwujudkan lantaran realisasi penerimaan pajak pada 2017 tak sesuai dengan harapan. Program amnesti pajak yang ditetapkan pemerintah pun dinilai belum memenuhi target. "Realisasi penerimaan pajak sampai September (2017) baru 60 persen, padahal ini sumber utama pendapatan negara."

Jika tak tercapai, kata dia, aspek penerimaan negara bisa mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi pada 2018, yaitu 5,4 persen. RAPBN yang tak sesuai dengan target pun berpotensi menyebabkan penambahan defisit melalui utang dan pengetatan anggaran.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ini (target 5,4 persen) memang wajar karena pemerintah harus ada pembuktian terhadap janji lima tahunan, dan 2018 adalah penentuan kinerja mereka. Tapi justru kalau ingin membuktikan, harus dengan kalkulasi yang matang," tutur Enny.

Adapun Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto memprediksi peningkatan ketidakpastian di dunia usaha pada pertengahan 2018. Pada Juni tahun depan, kata dia, terdapat 171 pilkada serentak yang momentumnya berdekatan dengan Lebaran.

Musim kampanye, di satu sisi, dianggap bisa meningkatkan jumlah permintaan di masyarakat.

"Mungkin mendorong demand secara makro, tapi apa yang penting juga soal ketidakpastian yang meningkat. Pengusaha menunggu pemenang (pilkada) siapa sebelum berkalkulasi mau berekspansi atau tetap seperti sebelumnya," kata Eko dalam jumpa pers Indef.

YOHANES PASKALIS PAE DALE

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Lampaui Target, PNBP Minerba 2023 Tetap Turun Jadi Rp 172 Triliun

16 Januari 2024

Foto udara aktivitas bongkar muat batu bara di kawasan pantai Desa Peunaga Cut Ujong, Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Selasa, 31 Januari 2023. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan produksi batu bara 2023 mencapai 695 juta ton atau naik 4,82 persen dari target tahun lalu dengan proyeksi kebutuhan domestik sebesar 177 juta ton dan 518 juta ton untuk ekspor. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Lampaui Target, PNBP Minerba 2023 Tetap Turun Jadi Rp 172 Triliun

Pendapatan negara Bukan Pajak sub sektor mineral dan Batubara (Minerba) turun kendati melampaui target tahun 2023.


Uang Hasil Tilang Uji Emisi tidak Masuk ke Dinas Lingkungan Hidup DKI

5 September 2023

Petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan uji emisi di kawasan Terminal Blok M, Jakarta, Jumat 25 Agustus 2023. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai melakukan uji coba tilang uji emisi bermotor pada Jumat 25 Agustus di lima titik yang tersebar di lima wilayah kotamadya sebagai upaya pengendalian pencemaran udara di Jakarta.  ANTARA FOTO/Reno Esnir
Uang Hasil Tilang Uji Emisi tidak Masuk ke Dinas Lingkungan Hidup DKI

Besaran denda tilang uji emisi ditetapkan Pengadilan Negeri sehingga Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tidak menerimanya


Realisasi Pendapatan dan Hibah APBN Regional DKI Jakarta Capai Rp246,45 Triliun

23 Maret 2023

Pengunjung tengah membeli kebutuhan sehari hari di Transmart Cempaka Putih, Jakarta, Senin, 2 Januari 2023. Margo menuturkan komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara bulanan, antara lain kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan dari makanan minuman dan tembakau. Tempo/Tony Hartawan
Realisasi Pendapatan dan Hibah APBN Regional DKI Jakarta Capai Rp246,45 Triliun

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional sampai dengan 28 Februari 2023 naik.


Pemerintah Berlakukan PNBP Pasca-Produksi , Menteri KKP: Supaya Penangkapan Ikan Tidak Berlebihan

28 Februari 2023

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers penyesuaian harga acuan ikan untuk pelaksanaan PNBP pascaproduksi di sektor perikanan tangkap di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa 28 Februari 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Pemerintah Berlakukan PNBP Pasca-Produksi , Menteri KKP: Supaya Penangkapan Ikan Tidak Berlebihan

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemerintah mulai memberlakukan pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pasca-produksi.


Menteri Trenggono Tampung Aspirasi Nelayan tentang PNBP Pascaproduksi

16 Januari 2023

Menteri Trenggono Tampung Aspirasi Nelayan tentang PNBP Pascaproduksi

Trenggono mempersilakan pelaku usaha memberikan masukan terkait besaran indeks yang diinginkan.


Sri Mulyani: PNBP Capai Rp 337,1 T dan Bea Cukai Rp 185,1 T hingga Juli

12 Agustus 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait hasil rapat berkala KSSK tahun 2022 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022. Dalam keterangan persnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan stabilitas sistem keuangan Indonesia berada dalam kondisi terjaga di tengah tekanan perekonomian global yang meningkat. Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani: PNBP Capai Rp 337,1 T dan Bea Cukai Rp 185,1 T hingga Juli

Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sampai dengan akhir Juli 2022 mencapai Rp 337,1 triliun.


Kemenkeu Kejar 800 Lebih Wajib Bayar yang Tunggak Setoran PNBP

4 Agustus 2022

Produksi batu bara Indonesia masih sesuai rencana kerja pemegang izin pertambangan minerba. Data Ditjen Minerba pada 2018 mencatat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba Rp 50 triliun, melampaui target Rp 32,1 triliun.
Kemenkeu Kejar 800 Lebih Wajib Bayar yang Tunggak Setoran PNBP

Kemenkeu menemukan potensi kurang bayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 3 triliun untuk sektor sumber daya alam pada 2020.


PNBP Rp 281 Triliun Terkumpul hingga Juli 2022, Terbesar dari Sumber Daya Alam

4 Agustus 2022

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
PNBP Rp 281 Triliun Terkumpul hingga Juli 2022, Terbesar dari Sumber Daya Alam

Kementerian Keuangan sudah mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 281 triliun hingga Juli 2022.


ESDM Catat PNBP Sektor Minerba Capai 207 Persen pada 1 Agustus 2022

4 Agustus 2022

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Rapat kerja tersebut membahas proyeksi kebutuhan batubara sebagai Energi Primer untuk pembangkit listrik milik PLN dan IPP sampai tahun 2028 serta upaya Kementerian ESDM menjadi ketersediaan pasokan batubara tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
ESDM Catat PNBP Sektor Minerba Capai 207 Persen pada 1 Agustus 2022

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) subsektor mineral dan batu bara (minerba) hingga 1 Agustus mencapai Rp87,72 triliun


PNBP Perikanan Tangkap Tumbuh 111,8 Persen Jadi Rp 731,18 Triliun

28 Juli 2022

Pekerja tengah membongkar ikan dari kapal di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Rabu, 18 Mei 2022. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi ikan tangkap Indonesia mencapai 12,01 juta ton per tahun. Tempo/Tony Hartawan
PNBP Perikanan Tangkap Tumbuh 111,8 Persen Jadi Rp 731,18 Triliun

KKP mencatatkan rekor penerimaan negara bukan pajak atau PNBP perikanan tangkap tumbuh yang 111,8 persen pada semester I 2022.