Pemerintah Komitmen Penyerapan ORI 014 Capai 13,4 T

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

Obligasi Negara Ritel Seri ORI009. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mencatat komitmen penyerapan Obligasi Ritel Negara atau ORI 014 tahun ini dari 19 agen penjualan mencapai Rp 13,4 triliun.

Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, mengatakan angka tersebut merupakan total komitmen penjualan sementara yang diajukan pada agen penjual dari hasil penawaran awal kepada para investor ritel.

Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan target awal tahun pemerintah terhadap penerbitan ORI 014 senilai Rp 20 triliun. Nilai itu juga lebih rendah dari realisasi penerbitan ORI 013 tahun lalu yang senilai Rp 19,69 triliun.

“Kita lihat nanti appetite-nya. Kami bersedia saja melakukan up size,” katanya seusai menggelar pembukaan masa penawaran ORI 014 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat, 29 September 2017.

Baca: Laju Harga Obligasi Pekan Depan Kembali Diprediksi Positif

Sebelum ORI 014, kupon terendah yang pernah ditawarkan pemerintah adalah 6,25 persen, yakni pada ORI 009. Sementara itu, kupon tertinggi yang pernah diberikan yakni untuk ORI 001, yakni 12,05 persen.

Jumlah agen penjual pada tahun ini juga berkurang dibandingkan tahun lalu yang mencapai 21 agen. Tahun ini hanya 19 agen, terdiri atas 18 bank umum dan 1 perusahaan efek.

ORI 014 tahun ini menawarkan kupon sebesar 5,85 persen per tahun, atau terendah sepanjang sejarah penerbitan ORI dalam 14 tahun hingga saat ini. Tahun lalu, kupon ORI 013 ditetapkan lebih tinggi, yakni 6,6 persen.

BISNIS






Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

1 hari lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

3 hari lalu

Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

Suahasil melanjutkan, dari pandemi Covid-19, negara belajar bahwa kondisi sosial hingga ekonomi tidak terlepas dari faktor kesehatan.


11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

9 hari lalu

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah 11 tahun. Dibentuk menggantikan Bapepam-LK, saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009.


6 Tips Berinvestasi di Tengah Ancaman Resesi Global 2023, Apa Saja?

25 hari lalu

6 Tips Berinvestasi di Tengah Ancaman Resesi Global 2023, Apa Saja?

Ada enam langkah yang perlu diperhatikan dalam menanamkan investasi pada 2023, yakni tahun yang disebut-sebut bakal terjadi resesi global.


Ancaman Resesi Global 2023, Ini 6 Sektor yang Menjanjikan di Pasar Modal

25 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Ini 6 Sektor yang Menjanjikan di Pasar Modal

Setidaknya ada enam sektor di pasar modal memiliki potensi yang menjanjikan karena ekonomi Indonesia dinilai lebih tangguh menghadapi ancaman resesi.


Bank Indonesia: Lima Persen Cadangan Devisa Dialokasikan untuk Obligasi Berkelanjutan

30 hari lalu

Bank Indonesia: Lima Persen Cadangan Devisa Dialokasikan untuk Obligasi Berkelanjutan

Bank Indonesia (BI) mengalokasikan sekitar lima persen dari total cadangan devisa dalam bentuk obligasi berkelanjutan.


Cari Pendanaan US$ 800 Juta Lebih, Bank Mandiri Terbitkan Green Bonds Tahun Depan

30 hari lalu

Cari Pendanaan US$ 800 Juta Lebih, Bank Mandiri Terbitkan Green Bonds Tahun Depan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berencana kembali menerbitkan utang untuk mendukung pendanaan pada proyek-proyek berkelanjutan atau berwawasan lingukungan.


Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

41 hari lalu

Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.


Harga Mobil Listrik Rp700-900 Juta, Kemenkeu: Insentif Fiskalnya Bisa Rp 200 Juta

42 hari lalu

Harga Mobil Listrik Rp700-900 Juta, Kemenkeu: Insentif Fiskalnya Bisa Rp 200 Juta

Kementerian Keuangan mengungkapkan insentif fiskal yang mampu mengompensasi tingginya harga mobil listrik bagi masyarakat Indonesia.


Mengelola Utang Negara untuk Pembangunan Bangsa

43 hari lalu

Mengelola Utang Negara untuk Pembangunan Bangsa

Pembangunan infrastruktur dan perbaikan pendidikan dan kesehatan serta jaminan sosial, sebagian besar memang baru akan menuai hasil pada jangka menengah-panjang