TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memprotes pemerintah yang memiliki tendensi membuat peraturan untuk membagi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) ke dalam kavling pengeluaran yang ketat.

“Republik ini banyak sekali tendensi kita membuat Undang-Undang yang membuat APBN kita dikavling-kavling,” kata dia saat jadi pembicara di Pendidikan dan Pelatihan Komunikator Politik Nasional, Partai Golongan Karya, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 8 September 2017.

Sri Mulyani mencontohkan ada anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen, ada anggaran kesehatan 5 persen, anggaran militer 7,5 persen dan dana desa sebesar 10 persen dari total transfer. “Jadi ini semua sudah dikavling,” kata Sri.

Sri mengatakan pengkavlingan APBN menyebabkan ruang fiskal Indonesia menjadi sempit. Padahal, menurut dia, ekonomi dunia yang terus berubah, membutuhkan penyesuaian kebijakan ekonomi. “Kalau seluruh ruang fiskal kita sudah dikavling, kita ga punya ruang untuk melakukan penyesuaian,” kata dia.

Menurut Sri, kalau APBN sudah dikavling seperti itu, siapapun yang berkuasa, maka tidak memerlukan lagi Menteri Keuangan. Negara, kata dia, hanya perlu Menteri Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, kemudian belanja negara sudah otomatis terlaksana. “Jangan ditepukin. Itu enggak boleh. Itu bahaya,” kata Sri, menanggapi tepuk tangan peserta yang hadir.

Sri mengatakan jika APBN sudah demikian otomatis, maka hasilnya akan berbahaya dan tidak bisa diprediksi. Terutama jika terjadi kejadian tak terduga seperti merebaknya penyakit menular berbahaya atau krisis finansial.

“Kejadian itu adalah hal struktural yang mungkin terjadi dan membutuhkan respon. Itu kenapa APBN butuh ruang (penyesuaian) sehingga saat kita perlu melindungi republik ini, kita punya kemampuan itu,” kata dia.

ROSSENO AJI NUGROHO