Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Juli 2017. Rapat tersebut membahas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 kepada Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sri Mulyani hadir mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno.
Sri Mulyani mengatakan anggaran yang sudah terserap hingga 5 Juni 2017 sebanyak Rp 62,29 miliar dari pagu belanja Rp 234,87 miliar. Jumlahnya baru 26 persen dari keseluruhan.
Dia mengakui serapan Kementerian BUMN sangat kecil meski sudah tengah tahun. "Namun angka tersebut belum termasuk anggaran untuk kontrak baru yang telah ditandatangani," katanya dalam rapat kerja membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017.
Anggaran untuk kontrak baru tersebut mencapai Rp 28,07 miliar. Menurut Sri Mulyani, dana belum dibayarkan karena kontrak tersebut belum jatuh tempo. Jika ditambahkan dengan anggaran tersebut, realisasi Kementerian BUMN mencapai 34 persen.
Sri Mulyani menambahkan, anggaran Kementerian BUMN tahun ini akan dikurangi Rp 45 miliar menjadi Rp 189,8 miliar. Angkanya akan diajukan dalam Rancangan APBN Perubahan 2017.
Efisiensi dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017. Untuk mewujudkannya, Kementerian BUMN menghemat perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun luar negeri, rapat di luar kantor, serta kegiatan yang belum melalui proses lelang.
Sri Mulyani menuturkan efisiensi tersebut tidak akan mengganggu kinerja Kementerian BUMN. Tak ada dampak signifikan terhadap perubahan volume dan kualitas pencapaian output dari efisiensi tersebut.
